ceritanet

memoar Yang Mau Berdamai
Eliakim Sitorus

Layaklah saya berbangga, atau paling tidak sederhananya, gembira usai Perjalanan ke Sampit kali ini. Tentu ada penyebabnya. Setelah sejak bulan ketiga tahun 2002 saya kerap berkunjung ke Kalimantan Tengah, tepatnya ke Sampit, maka baru kali ini perasaan saya paling plong.

Biasanya, saya selalu dibebani dengan sejumlah pertanyaan dan keraguan. "Apakah memang apa yang saya persiapkan akan bisa dilaksanakan?' begitulah antara lain bayang-bayang yang menghantui setiap kali meninggalkan Sampit.

Tapi Bulan Maret lalu, seolah terasa sedikit hasil kerja keras saya. Ya, baru sedikit dan juga ya, kerja keras bersama kawan-kawan. Genderang perdamaian yang saya tiup mulai dari volume kecil sambil was-was, lalu membesar, dan sekarang boleh dibilang mulai membahana.

Bermula dari ketertarikan untuk mendalami isu resolusi konflik atau manajemen konflik --atau istilah apapun yang dipakai orang-- maka saya membaca beberapa buku tentang hal itu. Lalu, teringat kembali kenangan tentang Alternative Dispute Resolution (ADR), yang untuk pertama kali saya dengar diterapkan guna menyelesaikan masalah sengketa lingkungan hidup di Semarang --entah oleh siapa dan lembaga apa.

Ketika itu, meski masalah pertikaian lingkungan hidup antara masyarakat korban limbah dengan pihak perusaahan pencemar sudah diperiksa di pengadilan negeri setempat, ternyata masih ada alternatif lain dari jalan penyelesaian itu. Proses hukum ternyata bukanlah satu-satunya jalan akhir dalam menyelesaikan sebuah sengketa.

Terdengar demikian sederhananya urusan tersebut. Tapi nyatanya ada yang berhasil, namun terlalu banyak pula yang tidak berhasil. Banyak faktor dan kondisi yang membuat mengapa penyelesaian alternatif atas berbagai pertikaian di Indonesia gagal diselesaikan dengan baik.

Dan menjelang masa akhir kerja saya di Biodiversity Support Program (BSP) Kelompok Masyarakat Pengelola Sumber Daya Alam (Kemala), tahun 2000, saya menemukan hasil kerja kawan-kawan dalam pembuatan buku manual training resolusi konflik sumber daya alam: Peluang atau Ancaman. Dari situlah
semakin muncul ketertarikan, dan akhirnya saya menerjunkan diri ke kancah konflik Ambon, lewat apa yang disebut dengan Baku Bae Maluku.

Terhitung sejak Januari 2002, sayapun bergabung dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang baru saja membuka kantornya di Jakarta untuk bekerja di Indonesia. Lembaga ini, Search for Common Ground in Indonesia mengkhususkan diri dalam isu penanganan konflik, pencegahan konflik, yang lajim diistilahkan sebagai transformasi konflik.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, walau relatif masih kecil, saya bergegas merancang berbagai program dan rencana kegiatan mendamaikan masyarakat etnis Madura dengan etnis Dayak di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Palangka Raya. Sesekali saya coba juga sampai ke Kuala Kapuas, namun karena kapasitas yang sangat terbatas, Kuala Kapuas tidak terlayani secara optimal.

Awalnya tak enak perasaan saya setiap menyebut Kuala Kapuas, sebab pada kenyataannya tidak banyak yang kami kerjakan di sana. Teapi belakangan ini ada juga program Perempuan bagi Perdamaian, yang juga diusung oleh kantor saya, maka saya bisa dengan tegas mengatakan untuk wilayah Propinsi Kalteng, kami meliputi Sampit, Palangkaraya dan Kuala Kapuas.

Konflik etnis di Kalteng ini membuat Sampit tiba-tiba menjadi sangat terkenal pada pertengahan Februari 2002. Namanya sekonyong-konyong ibarat nama selebritis yang menjulang ke angkasa, disebut-sebut para penyiar tivi dan radio, ditulis oleh wartawan koran dan majalah. Itulah Sampit, ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur, yang menjadi saksi bisu terjadinya saling bantai antar anak manusia yang kebetulan berbeda latar belakang suku.

Dan kota ini --yang separuh lebih jumlah penduduk sebelum terjadi tindak kekerasan adalah masyarakat Madura-- menjadi lengang. Pada saat itu semua warga Madura sudah diungsikan ke luar. Sebagian besar diungsikan atau mengungsikan diri ke Pulau Madura di Jawa Timur.

Ketika saya tiba di Sampit untuk pertama kalinya, 5 Februari 2002 --lebih kurang setahun setelah terjadi saling bunuh itu-- masih jarang saya temukan orang yang mengaku sebagai Madura, baik di Sampit maupun di Kabuputen Kotawaringin Timur. Sebaliknya mayoritas orang yang saya temui mengaku beretnis Dayak.

Jika saya kejar dengan pertanyaan sub-etnik Dayak apa, maka jawabannya: Dayak Pesisir. Tentu saja saya bingung idiom atau kategori Dayak Pesisir, karena sebelumnya tidak pernah saya baca dan saya dengar di berbagai kesempatan diskusi tentang Dayak. Tetapi itulah faktanya, yang bukan suku Dayak pun mengindentifikasi dirinya sebagai 'suku pemenang' pada konflik kekerasan yang lampau. Jadi, seolah bertambahlah jumlah Orang Dayak di Sampit paska perang saudara tersebut. Beda dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, maka mayoritas warga etnis Madura di Kabutapetn Kotawaringin Barat tetap tinggal di daerahnya; mereka tidak mengungsi, utamanya di kota Pangkalan Bun.

Begitu sampai di Sampit, saya berupaya membangun jaringan dengan bertemu sebanyak mungkin orang dan mulai mengajak mereka untuk memikirkan usaha-usaha perdamaian dengan sesama manusia masyarakat beretnis Madura, yang dulu pernah menjadi penduduk daerah itu walau sedang berada di tempat lain alias di pengungsian. Sulit, sukar, dan memedihkan. Begitulah suasana yang saya temukan.

Rasa curiga dan rasa dendam masih berkecamuk. Bahkan ada orang-orang yang alergi sekedar mendengar kata damai . Tidak suka!

Rupanya sebelum saya datang, sudah ada lembaga swadaya masyarakat lainnya yang betemu dan berbincang dengan mereka tentang kemungkinan merancang usaha-usaha perdamaian di sana. Namun perbincangan perdamaian itu tidak berlanjut kemana-mana.

Karena itu, ketika saya datang wajar rasanya beberapa warga yang saya temui berkomentar dengan ringan; "Nah, lihat nih, ada LSM lagi datang, nanti dia kumpulin kita dan bikin daftar hadir, setelah itu hilang, tidak muncul lagi".

Tentu saya prihatin mendengar komentar begitu. Tetapi karena hingga bulan sebelumnya, saya masih tetap konsisten untuk lembaga tempat saya bekerja, yang masih terus mengusahakan perdamaian --meski sering tidak berhasil baik-- maka tudingan semaca tadi rasanya menjadi tidak valid.

Saya merekrut seorang staf yang telah mengenal kawasan itu. Dia bekas staf organisasi nirlaba yang sejak Juni 2001 telah melakukan asesmen di Kalimantan Tengah, termasuk Sampit, tetapi entah karena apa, akhirnya tidak pernah muncul lagi. Saya tidak perlu perpraduga macam-macam, bukankah sesama LSM atau Ornop harus saling menghormati.

Berbagai kegiatan kemyudian kami lakukan, baik di Madura maupun di Kalteng. Mulai dari lokakarya perencanaan program sttaregis untuk perdamaian Dayak Madura, jambore anak-anak korban konflik, maupun dialog dari hati ke hati di antara berbagai elemen dari kedua masyarakat yang telah tersegregasi.

Bagi etnis Madura, kehadiran fasilitator transformasi konflik semacam saya dan lembaga saya, menjadi peluang untuk menuju usaha damai. Dan itulah yang mereka inginkan, walau banyak juga yang kecewa karena berharap akan segera membawa mereka pulang kembali ke Kalteng. Masalahnya, sejak awal kami tidak memprogramkan pemulangan pengungsi internal. Di samping tidak punya kapasitas --baik dari segi dana maupun personil-- juga karena pertimbangan yang lebih substansial; untuk apa kembali ke Kalteng jika ternyata akan terjadi lagi pembantaian?

Kekecewaan masyarakat Madura itu rasanya tergandakan pula dengan kecurigaan masyarakat Dayak. Mereka curiga jangan-jangan kami membawa kembali Madura ke Kalimantan Tengah sehingga berpotensi terjadinya kembali aksi-aksi kekerasan saling balas dendam. Hal itu membuat kalangan Dayak --dan juga suku-suku lainnya di Kalteng-- menolak pemberitaan apapun di media massa tentang setiap aktivitas yang kami lakukan atau kami fasilitasi.

Persyaratan yang tak sulit untuk kampi penuhi, dan sejak saya tiba, Februari 2002, hingga Maret 2005, praktis tak sekalipun kami memberitahu kegiatan kami kepada media massa, yang secara natural mungkin tidak tertarik pula dengan kegiatan perdamaian --kalau kekerasan antar suku, ya tertarik.

Itu bukan berarti kegiatan kami tidak pernah jadi berita. Suatu kali, seorang pejabat pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur membentak-bentak saya karena tiga koran lokal menyebut lembaga kami akan membawa kembali suku Madura ke Kalteng. Saya tak tahu persis apa dan bagaimana berita ketiganya, tapi melihat tingkat bentakan pejabat pemda itu, ada keyakinan angle berita itu lebih pada kembalinya potensi konflik, yang secara natural amat diminati sejumlah besar media Indonesia.

Saya berupaya meyakinkan pejabat itu bahwa tak satupun dari ketiga koran lokal itu pernah mewawancarai saya. Tapi pejabat itu tidak bisa lagi merekdakan kemarahannya. Saya kesal dan saya kecut, Untunglah soal ini kemudian tidak menjadi masalah bagi masyarakat Dayak yang sedang kami dekati, yang kesepakatannya --seolah-olah-- sudah saya langgar.

Saya mengirim surat ke pemimpin redaksi koran itu, namun tidak dimuat --jelas kalau surat bantahan saya itu akan menyudutkan kredibilitas ketiga koran itu. Lagipula apa pentingnya seorang pegiat yang datang dari luar daerah, sehingga surat bantahannya harus dipertimbangkan.

Tidak lama kasus bentakan --yang tidak bisa saya bantah-- dan bantahan --yang tidak dimuat ketiga koran-- saya berhasil meminta jasa seorang wartawan di Sampit untuk menemui dua wartawan yang menulis berita 'orang Madura akan dibawa kembali ke Kalteng oleh sebuah LSM'. Salah seorang mengakui kekhilafannya dan minta maaf, dan sampai hari ini wartawan itu menjadi sahabat saya.

Sedang wartawan yang satunya tetap ngotot dan merasa dirinya tetap benar. Dia tetap yakin bahwa dia punya alasan kuat untuk kutipan :"...sebagaimana disampaikan oleh Manajer Program Eliakim Sitorus kepada koran ini...". Padahal faktanya saya tidak pernah menyampaikan apa-apa kepadanya, atau kepada korannnya. Dia, sepertinya, mengutip dari koran lainnya, yang juga tidak pernah mewawancarai saya.

Wartawan yang kedua itu memang tidak langsung saya tempatkan menjadi musuh saya, tapi jelas seratus persen tidak menjadi sahabat. Akan halnya pejabat yang membentak-bentak itu ternyata belakangan bisa juga bersahabat dengan saya. Memang sejak awal tidak ada dendam saya padanya. karena mungkin dia dimarahi oleh atasannya dan dia kemudian menumpahkan kemarahannya kepada saya. Siapa tahu, waktu itu saya juga kemudian menumpahkan kemarahan kepada orang lain. Saya lupa, karena orang yang marah tentu lebih gampang lupa daripada yang dimarahi, tapi rasanya tidak karena saya memang bukan tergolong orang yang gampang marah.

Suatu kali kegiatan yang sudah kami rancang akan dilaksanakan berturutan di kota Sampit dan di sebuah desa terpaksa dibatalkan, karena tidak diijinkan oleh pejabat setempat. Meski saya sudah menghadap ke pejabat yang saya anggap sudah paling berkuasa, tetap saja muncul surat dari Sekretariat Pemda yang menyatakan agar kegiatan-kegiatan itu tidak dilaksanakan. Alasannya? Demi Pemilihan Umum 2004. Waktunya? Kegitan kami itu rencananya digelar di pertengahan tahun 2003.

Tapi seluruh situasinya berubah ketika memasuki tahun 2005. Bulan Maret 2005 lalu kegiatan pelatihan untuk pengembangan kapasitas warga dalam usaha perdamaian kami laksanakan di sebuah hotel di dalam kota Sampit. Dibuka dengan resmi oleh pejabat bupati sementara, dan disiarkan oleh tiga koran lokal dan regional secara serempak. Kali ini saya memang benar diwawancarai oleh tiga koran lokal.

Hadir pula sebagai narasumber wakil dari kepolisian setempat dan Pemda, dan pelatihan ini membuat saya plong. Soalnya pelatihan itu hanyalah awal dari serangkaian kegiatan lainnya. Masih akan ada lagi berbagai kegiatan untuk mendukung proses pemilihan kepala daerah secara damai, yang akan berlangsung Juni 2005.

Mayoritas masyarakat di sana memang ingin dan mau berdamai. Kalau bisa hidup damai dan aman, mengapa pula harus saling bunuh atau bertikai!
***
Jakarta, 21 April 2005