laporan Juaro,
Kekerasan di Tepi Sungai Musi
Ronny
Nova
Judul
Buku : Juaro
Penulis : T. Wijaya
Halaman : 164 halaman
Tahun : Maret, 2005
Penerbit : Pustaka Melayu
Pada
saat Soeharto berkuasa, pembangunan merupakan
momok yang menakutkan bagi
rakyat; setiap kali
akan dibangun sebuah pabrik, perkantoran
atau perkebunan, pasti akan terjadi penggusuran
lahan milik rakyat.
Sebenarnya
penggusuran bukan suatu persoalan
apabila antara pemerintah dengan
rakyat terjalin suatu kesepakatan. Namun,
yang menjadi persoalan, setiap kali pemerintah
akan melakukan penggusuran atau pembebasan
lahan, selalu memunculkan tindak kekerasan
atau ganti rugi yang tidak seimbang,
yang selalu merugikan rakyat. Melulu melahirkan
pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan
hidup.
Tapi
bagaimana karakter pembangunan setelah
Soeharto
jatuh, apakah setiap kali pembebasan
lahan tidak akan melahirkan kekerasan
atau pelanggaran hak asasi manusia?
Novel
Juaro milik T. Wijaya tampaknya ingin
menjawab pertanyaan itu. Melalui
narasi
reportase, Juaro ingin menggambarkan
bahwa kekerasan terhadap rakyat tetap
berlangsung
dalam proses sebuah pembangunan.
Yang menarik,
bila di era Soeharto, Juaro menggambarkan
aktor kekerasan
itu adalah
birokrat sipil, aparat militer, dan
polisi, maka setelah Soeharto
jatuh pelaku
kekerasan itu kian bertambah. Bukan
hanya birokrat sipil, polisi, dan
militer, tapi aktornya
bertambah lagi seperti bandit, pers,
mahasiswa, dan aktifis LSM. Padahal
sebelumnya, pers, mahasiswa, dan aktifis
LSM turut bersama
rakyat
dalam menentang kepemimpinan Soeharto.
Singkat
kata, Juaro ingin mengatakan baik di
era Soeharto maupun setelah
Soeharto jatuh, pemenangnya --selalu
dan tetap saja-- pemilik modal,
yang sangat berperan dalam sebuah
pembangunan.
Tepatnya, seorang bandit yang menjadi
pengusaha gelap --tokoh Albert
Membara-- dapat
terpilih menjadi Walikota Palembang
melalui pemilihan langsung.
Dengan setting masyarakat tepian Sungai
Musi, tepatnya di kampung 7 Ulu Palembang,
T. Wijaya menguraikan karakter masyarakat
miskin yang biasa dengan kekerasan,
yang diturunkan dari sistem hukum, ekonomi,
dan politik yang menyebabkan kaum miskin
kota juga melakukan kekerasan.
Kekerasan yang muncul terhadap
diri mereka,
keluarga mereka, atau lingkungan mereka.
Di
mata kaum moralis, baik kaum miskin
kota dan penguasa paska Soeharto
justru bersama-sama melakukan perbuatan
yang tidak bermoral. Berdosa.
Penguasa
menggusur
lahan, kaum miskin kota merampok atau
bunuh diri.
Bahkan, di dalam novel Juaro ini, seorang
aktifis LSM --yang membela masyarakat
7 Ulu yang akan digusur guna pembangunan
sebuah hotel milik seorang pengusaha--
juga
melakukan kekerasan; seperti tokoh
Putra yang meminta Yulia, pacarnya, untuk
menggugurkan
kandungannya.
Cara bertutur Juaro, seperti halnya tema
ceritanya, ruwet. Misalnya pembaca diajak
jalan-jalan dalam sejarah kekerasan yang
dapat muncul di tengah-tengah narasi;
kita diajak ke masa lalu, hari ini, masa
depan dan kembali ke masa lalu. Meskipun
demikian, justru cara bertutur seperti
ini menjadi kekuatan Juaro. Dari narasi,
dialog, dan struktur penceritaan, orang
benar-benar merasakan dampak dari sebuah
kekerasan. Juaro bukan memberikan kesejukkan,
tapi memberi realitas yang membuat kita sesak dan mentertawakan
diri sendiri.
Persoalannya,
para pembaca yang tidak mengerti bahasa
wong Palembang, akan mengalami kegagapan
dalam membaca Juaro. Dalam setiap dialog
para tokohnya, hampir 60 persen menggunakan
bahasa sehari-hari wong Palembang. Untungnya
novel ini juga dilengkapi kamus bahasa
Palembang, sehingga meskipun lamban,
dapat
membimbing pembaca yang tidak mengerti
bahasa Palembang.
***