ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis                                                                         
edisi 94 sabtu 54 maret 2005,  po box 49 jkppj 10210a

tentang ceritanet

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

proyek buku
Belajar dan (atau) Bekerja

tulisan edisi 94

sajak Jakarta 2003
Pedje

novel Dokter Zhivago
Boris Pasternak

ceritanet
©listonpsiregar2000

esei BBM, Perlu Naik atau Tidak?
Yopie Hidayat

Memang sudah naik, tapi masih beredar perdebatan apakah memang perlu naik atau tidak? Atau persisnya apakah subsidi BBM memang perlu dicabut?

Sebenarnya subsidi BBM cuma soal pembukuan. Jadi mari kita ibaratkan pemerintah adalah sebuah korporasi yang berdagang minyak. Dan mari kita satukan seluruh duit minyak ke dalam satu account, kita keluarkan dari anggaran negara. Tentu, ada duit masuk dan ada duit keluar.

Duit masuk berasal dari segala macam penerimaan pemerintah yang berhubungan dengan minyak: pajak migas, bagian setoran dari KPS (Kontrak Production Sharing), dan sebagainya.

Duit keluar dipakai untuk menomboki kerugian Pertamina karena menjual BBM dengan harga lebih murah, plus jatah setoran untuk pemerintah daerah –maklum, sejak otonomi berlaku, pemerintah daerah setempat dapat jatah duit dari minyak yang disedot dari wilayahnya.

Kalau kita bukukan dengan cara begini maka efek bersih dari kenaikan harga minyak bumi internasional yang terjadi belakangan ini tidaklah sedahsyat yang di argumentasikan pemerintah. Memang pemeirntah masih rugi, tapi selisihnya, setelah seluruh uang masuk di kurangi uang keluar, tidak begitu dahsyat dan jauh di bawah proyeksi subsidi BBM versi pemerintah.

Secara neto, tiap ada kenaikan harga minyak dunia US$ 1 dolar maka pemerintah defisit sebesar Rp. 760 miliar per tahun. Asumsi harga BBM untuk APBN 2005 masih memakai angka US$ 24 per barel, kenyataannya harga rata-rata minyak mentah dunia sekarang ini sudah sekitar US$ 35 per barel.

Dari selisih harga minyak ini berarti pemerintah cuma tekor sekitar Rp. 8,3 triliun untuk satu tahun. Jadi bukan puluhan triliun seperti yang digembar-gemborkan (lihat laporan Kontan 17 Febuari 2005)

Celakanya, pemerintah tentu tidak mau membukukan dengan cara ini. Uang masuk dari minyak ya masuk APBN, sebagai pemasukan migas. Sedangkan uang keluar karena kerugian berjualan BBM, ya dibukukan sebagai subsidi. Jadi tidak ada hitungan yang terbuka dan transparan soal berapa persisnya keuntungan bersih --atau juga kerugian-- pemerintah dari dagang minyak ini.

Tapi cara pembukuan seperti ini ada benarnya juga. Sebab, bagaimanapun juga subsidi itu jelek;

1. Subsidi mengganggu alokasi sumber-sumber yang langka karena tidak menggunakan mekanisme pasar. Orang jadi tergantung pada BBM murah yang membuat orang menjadi boros dan malas memakai energi alternatif .

2. Kalau ada subsidi, maka pemerintah kehilangan opportunity gain yang luar biasa karena kenaikan harga minyak. Mmestinya pemerintah untung besar kalau minyak naik, tapi keuntungan terpotong subsidi karena Pertamina dipaksa menjual BBM dengan harga murah.

3. Dan ada banyak argumentasi tentang apakah memang subsidi BBM itu tepat sasaran.

Tapi seharusnya soal minyak ini tak hanya dihitung berdasarkan matematika murni yang belum tentu akurat –segala macam survei dan model-model ekonomi dari LPEM UI itu kan cuma model yang belum teruji. Bagaimana LPEM sampai bisa bilang bahwa jumlah orang miskin akan turun menjadi 13 % dari 16% setelah pemerintah menjalankan program kompensasi BBM?

Itu kan cuma berdasarkan model matematis ekonomi yang kebenarannya cuma bisa kita bilang wallahuallam.

Minyak juga membawa dampak multiplier yang luar biasa dan karena itu ada dampak psikologis --price expectation-- yang berantai-rantai. Banyak sekali orang yang bakal terkena dampak langsung maupun tidak langsung. Mereka yang terkena dampak ini sebagian besar juga tak akan tersentuh program-program pemerintah dalam hal kompensasi. Misalnya saja, kelompok menengah bawah yang tak masuk dalam kategori golongan miskin versi pemerintah. Atau orang miskin, yang memang benar-benar miskin, tapi lolos dari pencatatan.

Dan secara keseluruhan nasional –atau istilah ekonominya secara agregat—maka kebijakan ini memang akan menurunkan daya beli masyarakat. Saya ragu, apakah model-model ekonomi buatan LPEM juga memasukkan faktor ini. Yang selalu menjadi patokan adalah efek bersih kenaikan minyak terhadap inflasi yang sangat kecil. Padahal ini adalah asumsi statistik yang tak seyogyanya dijadikan satu-satunya acuan pembuatan kebijakan publik.

Jadi seharusnya ada argumentasi yang lebih luas dalam bentuk analisis cost and benefit yang menyeluruh mengenai plus minusnya. Ini tentunya bukan cuma hitungan matematika dan statistik yang sangat menyederhanakan keadaan tapi juga menyangkut urusan sosial dan politik serta pilihan dalam kebijakan publik.

Singkatnya: Pemerintah mau berpihak ke mana?

Kalau mau berpihak kepada pilihan populis ya tentu saja bisa pakai model pembukuan seperti yang saya ceritakan di atas. Tidak usah panik karena toh selisih ruginya kecil. Masalahnya pemerintah tidak punya duit lagi dari minyak, dan pemerintah jadinya berkorban, rela kehilangan potential gain yang lumayan gede, bahkan gede banget.

Dan kalau bicara soal pilihan, negeri kita Indonesia memang sudah lama menjadi negeri yang berpihak pada orang kaya.

Contohnya banyak.

Coba kita lihat berapa besar bunga obligasi perbankan yang harus dibayar setiap tahun? Untuk 2005 perkiraannya sekitar Rp. 70 triliun lebih. Ini apa sih?

Buat saya ini sangat jelas untuk sektor perbankan agar bisa survive. Memang ini warisan krisis; pilihan pahit yang harus dijalankan tanpa tawar-menawar karena waktu krisis dulu Indonesia mengikuti resep IMF. Tapi yang jelas, subsidi untuk perbankan ini jelas-jelas adalah sebuah contoh keberpihakan kepada orang kaya dan yang punya duit --dengan argumentasi kalau waktu itu perbankan tidak ditolong maka ekonomi Indonesia kolaps.

Tapi coba kita bandingkan penyelesaian cara Indonesia dengan penyelesaian krisis versi Argentina yang membiarkan perbankannya kolaps karena pemerintah tidak membail-out bank. Negerinya memang rusuh, orang miskin marah karena hidup susah. Tapi, orang kaya di sana lebih marah lagi karena duitnya hilang. Presiden harus diganti berkali-kali.

Di Indonesia, kendati ada bail out perbankan, toh tetap saja negerinya rusuh. Pemulihan krisis berjalan sangat lambat. Kita semua sekarang, tak peduli kaya, miskin, maling, ataupun orang saleh, sama-sama harus bergotong royong memikul beban krisis.

Tiap tahun sebagian besar duit pajak mesti tersunat habis-habisan untuk menyelamatkan perbankan. Sementara direksi-direksi bank dengan tega menikmati bonus raksasa karena banknya untung besar –harap ingat bahwa sebagian besar untungnya berasal dari duit subsidi tadi.

Orang-orang kaya di Indonesia bukan cuma selamat dari krisis, mereka justru menikmati krisis. Bahkan banyak sekali orang berduit yang menjadi jauh lebih kaya raya karena sempat menikmati deposito berbunga 70% setahun.

Itu tadi soal ideologi dan keberpihakan pemerintah –dan jangan lupakalau para pembuat kebijakan di masa lalu tentu juga harus memikirkan nasib depositonya di bank.

Kembali ke soal BBM, sudah jelas kan pemerintah berpihak pada mekanisme pasar.

Celakanya, keberpihakan ini sempat berjalan tidak konsisten. Seharusnya, kalau mau berpihak pada mekanisme pasar, ya pemeirntah tidak ragu secara berangsur dan bertahap membuat harga BBM menjadi setara dengan harga internasional.

Walhasil, urusan harga ini tidak perlu menjadi persoalan yang berulang terus setiap beberapa tahun dan menimbukan dampak non teknis dan psikologi massa yang luar biasa.

Pada 2002 kita sudah sempat menggunakan mekanisme pasar untuk sebagian harga BBM --terutama bensin premium ke atas. Waktu itu harga BBM naik turun setiap bulan mengikuti pergerakan harga internasional. Dan orang tidak ribut.

Kalau harga beras bisa naik turun tiap hari, dan mengapa bensin -- sebagai sesama bahan yang sangat pokok-- tak bisa naik turun begitu?

Jadi, ini sebenarnya soal politis dan konsistensi. Artinya begini;

1. Pemerintah sekarang sebenarnya tak punya legitimasi menaikkan harga BBM karena orang belum melihat ada perbaikan yang nyata mengenai banyak hal, terutama kesejahteraan rakyat dan kebersihan pemerintahan.

2. Pemerintah sekarang mewarisi inkonsistensi pemerintahan Megawati yang menunda kenaikan BBM dan tak lagi mengikuti mekanisme pasar sejak 2003 karena menjelang pemilihan umum.

3. Banyak lawan politik SBY-Kalla yang memanfaatkan situasi. DPR melawan karena proyek-proyek dana kompensasi dijalankan tanpa konsultasi, padahal kan itu hak bujet milik parlemen.

Saya ingat dulu saya pernah bertanya langsung pada Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara A'a Gym di RCTI. Apa beleidnya soal minyak kalau ia terpilih? Jawabnya tak jelas. Sekarang, ketika kemenangan sudah di tangan, SBY mau tak mau harus memikul tanggung jawab ini.
Memang ini bukan sepenuhnya salah dia. Kita sudah terperosok selama lebih dari 30 tahun.

Tapi, sekarang SBY yang harus membuat keputusan. Ia tak bisa lagi menjadi peragu seperti dulu. Apalagi dia juga pernah menjadi Menteri Pertambangan. Mestinya dia sudah tahu persis harus berbuat apa.

Jadi, semestinya harga BBM naik atau tidak?
***