sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar

edisi 8, Rabu 21 Maret 2001

tentang ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
ceritanet

 

esei Wajah Komnasham : Quangocracy
Maria Pakpahan

Quangos. Istilah ini saya dapati dari harian The Guardian Inggris, yang artinya kurang lebih secara etikal berarti kwasi (Quasi), autonomous (A), dan NGO (non governmental organization/Organisasi Non Pemerintah). Ini artinya tidak semata LSM tetapi berbagai institusi yang melihat dirinya bukan pemerintah.

Jadi suatu badan yang anggotanya tidak dipilih oleh masyarakat umum tetapi pekerjaannya mencakup berbagai hal dan kepentingan umum. Singkatnya jenis pekerjaan yang dilakukan Quangos ini adalah publik bukan privat. Banyak sekali Quangos di Indonesia, dan memang tidak akan mengejutkan bila kemudian menimbulkan quangocracy, proses dimana quangos ini merajalela. Dalam sebuah demokrasi, mereka yang ada dalam QUANGOS ini seharusnya membuat tanggung-jawab dan tanggung-gugat di mata umum/publik juga. Masing-masing dari kita bisa melihat siapa-siapa yang mengatas namakan publik dan tidak melakukan akuntabilitas ke publik baik secara organizational/administrative, maupun finansial. Tetapi saya hanya mau melihat KOMNASHAM Indonesia, bila KOMNAS sering menegaskan kemandiriannya dalam bekerja.

Pusat dokumentasi HAM yg berkantor di India belum lama ini mengeluarkan laporan sepanjang 63 halaman mengenai KOMNASHAM Indonesia yang merupakan hasil dari penelitian pertengahan tahun lalu. Saya mendapatkan laporan singkatnya yang menarik untuk disimak. Karena laporan ini mencoba melihat secara imbang mengenai hasil, kegagalan, dan berbagai keterbatasan yang dimiliki KOMNASHAM.

Parameter yang dipakai dalam melihat kinerja KOMNASHAM dikenal dengan Paris Principles atau Prinsip-Prinsip Paris mengenai standard minimum international bagi institusi HAM yang kuat dan mandiri. Tentunya prinsip-prinsip ini dielaborasi lebih jauh lagi dalam manual PBB mengenai pendirian dan penguatan institusi national guna promosi serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi parameter ini standar dan sekaligus baik untuk menjadi ukuran dalam mengkaji KOMNASHAM.

Tidak mengagetkan ketika KOMNAS mendapat nilai baik untuk berbagai hasil kerjanya, seperti pendidikan dan penyadaran masyarakat mengenai HAM dan juga berbagai upaya yang dilakukan dalam hal disseminasi informasi, maupun pelatihan stafnya dan pengembangan materi edukasi. Laporan ini bahkan memuji berbagai statement keras yang dikeluarkan KOMNAS mengenai kekerasan yang dilakukan dan disponsori negara, juga keputusan DPR untuk untuk memperkuat KOMNAS dengan adanya otoritas dan subpoena power untuk melakukan mediasi yang bersifat mengikat.

Hendaknya yang menjadi refleksi adalah kelemahan-kelemahan KOMNAS, baik dari penampilan kerja maupun design institusinya sendiri. Seperti kegagalan beruntun dari KOMNAS dalam merespon tuntutan korban individual , bahkan untuk mengeluarkan surat untuk mengindikasikan apakah tuntutan diterima atau ditolak, rupanya sulit sekali bagi KOMNASHAM. Hal ini sangat berperan karena tampaknya mengakibatkan adanya krisis kepercayaan mengenai KOMNAS sebagai institusi.

Memang sangat aneh bila disatu sisi KOMNAS mengakui adanya kekerasan yang disponsori negara dan pemerintah, tapi dalam menghadapinya KOMNAS, ketika berhadapan dengan dengan negara, justru harus ber-clandestine. Berapa lama lagi KOMNAS mau terus latihan sebagai corong atau amplifier semata? Sudah saatnya KOMNAS melihat bagaimana tidak efektifnya cara clandestine yang dimainkan KOMNAS. Hal ini sangat kuat hubungannya dengan anggota KOMNAS yang menurut masyarakat, betapapun secara individu independent namun tetap saja tidak lepas dari latar belakang militer. Walaupun sudah pensiun tetap saja akan mengganjal legitimasi KOMNAS sebagai lembaga HAM, belum lagi bila orang-orang ini dipilih oleh rezim yang sangat erat dan bertanggung jawab dengan berbagai pelanggaran HAM.

KOMNAS juga tampak jelas tidak punya enforcement power, menurut laporan PusatDokumentasi HAM ini. Dan tampaknya inipun diakui oleh anggota KOMNASHAM, tapi tanpa enforcement power maka tidak mungkin KOMNAS bisa meminta Jaksa Agung atau pengadilan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Misalnya untuk kompensasi para korban. Maka kerja KOMNAS sulit menjadi berarti banyak.

Para anggota KOMNAS juga disoroti karena adanya para anggota yang sulit dikatakan actif tetapi tetapi tetap saja menerima gaji walaupun jelas-jelas dalam peraturah HAM 1999 pasal 87 disebutkan bahwa anggota KOMNAS diwajibkan untuk aktif. Rekomendasi yang menarik dalam laporan ini, yang bisa dilakukan adalah perlu disiplin yang tegas guna menghadapai mereka yang tidak aktif, lantas disarankan pula agar dukungan finansial kepada anggota KOMNAS hendaknya dinaikkan, namun di sisi lain jumlah anggota/kommissioner baiknya dikurangi. Justru staf profesional yang hendaknya secara subtansial diperbanyak.

Menjadi pertanyaan dasar apakah KOMNAS suatu Quango ; sebuah kwasi dimana ia harus membuat pertanggung-jawaban secara publik karena memang terrain kerjanya adalah rana publik. Atau KOMNAS adalah semata alat pemerintah, yang tujuan idealnya untuk memastikan terselenggaranya hak asasi manusia di bumi Indonesia. Atau bagaimana?
***

situs nir-laba untuk karya tulis
ceritanet

kirim tulisan
©listonpsiregar2000

sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar