tentang ceritanet

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

proyek buku
Belajar dan (atau) Bekerja

tulisan edisi 86

cerpen Dari Sunan Kuning ke Pasar Kembang
Liston P. Siregar

novel Dokter Zhivago
Boris Pasternak

esei Rekonsiliasi dan Tragik Spanyol
Aboeprijadi Santoso

Angel Salamanca dan Luis Royo adalah dua warga Spanyol yang merasa terpanggil selaku patriot. Dalam perang saudara (1936-39), Salamanca memihak diktator Jendral Besar Franco, kemudian membantu tentara Hitler melawan Soviet. Sepeninggal Franco, dia jadi simbol dari Spanyol yang pro-fasis. Sebaliknya, Royo adalah pejuang sayap kiri yang melawan fasisme Franco, kemudian memerangi tentara Nazi-Jerman di Perancis.

Salamanca dan Royo dianggap semacam personifikasi dari dua sisi medali yang sama. Dan medali tsb adalah sebuah bangsa yang pernah terkoyak oleh perang saudara. Awal September 2004, pemerintah sosialis Spanyol pimpinan PM Zapaterro mengundang keduanya menghadiri parade nasional yang digelar “untuk menghormati semua warga yang pernah berjuang untuk membela prinsip-prinsip yang mereka yakini.”

Nah, inilah pertama kali suatu pemerintah di Eropa mengundang eks gembong fasis demi suatu rekonsiliasi nasional. Bangsa Iberia mendambakan dapat bersatu kembali, sembuh dari perang saudara 70 tahun silam.

Tetapi, menurut laporan-laporan pers, yang terjadi persis kebalikannya. Alih-alih merajut rujuk, publik merasakan bangsanya makin terbelah. Sebuah luka lama mendadak menganga kembali. Kaum konservatif kecewa, kaum liberal mengeluh dan kaum kiri memprotes. Undangan resmi kepada Salamanca itu dianggap sebagai “penghinaan” terhadap mereka yang telah berjuang dan berkorban dalam melawan fasisme. Parade nasional diboikot. Walhasil, luka-luka tua itu sesungguhnya tak pernah teratasi. Sejak Franco mati (1975) dan Spanyol menjadi demokratis, isu-isunya cuma digusur ke bawah permadani.

Bagi Eropa, kebutuhan rujuk dengan masa kelam seperti itu tak pernah ada, karena itu, tidak pernah dirasakan perlu. Fasisme adalah anti-tesis dari demokrasi. Eropa banyak menderita dan kehilangan jutaan warganya. Jadi, mengapa harus rujuk dengan gembong-gembong fasis masa silam? Di Belanda, sampai sekarang masih tersedia tim-tim psikolog untuk melayani keluhan warga yang mengidap trauma semasa perang. Bagi Eropa Barat, Perang Dunia kedua (PD-II) dan kejahatan perang pada masa itu hanya untuk dikenang, tapi tidak untuk dimaafkan. Dalam arus besar itu, Jerman ikut mengubur masa silam dengan membangun institusi-institusi demokrasi. Dengan kata lain, bagi Eropa, PD-II itu sebenarnya belum berakhir.

Namun, bagi Spanyol, perang dunia yang lalu adalah ‘jilid kedua’ dari perang saudara 1930-an. Seperti terbaca dari riwayat Salamanca dan Royo, perang antara kubu kubu mereka di Spanyol merupakan latar historis yang bersambung dengan perang antara Sekutu dan Nazi Jerman. Salamanca melanjutkan “perjuangan”nya ke Jerman (melawan Sekutu) dan Royo ke Prancis (melawan fasis) – kedua kasus ini bukan suatu jembatan, melainkan sinambung “alami” antara perang saudara dan perang dunia. Meski Franco resminya netral dalam PD-II, tetapi pada prakteknya memihak Hitler dan mengirim tentara, a.l. Salamanca, untuk membantu Jerman. Akibatnya, PD-II, bagi Spanyol, adalah wujud baru --metamorfosa-- dari perang saudara Spanyol. Lantas ketika PD-II berakhir, sementara Eropa tak pernah dilanda perang saudara, di Spanyol, si pemenang perang saudara, Franco, berkuasa terus sampai 1975.

Betapa pun peliknya, setiap perang saudara memerlukan rekonsiliasi. Eropa Barat mencemoohkan kebutuhan rekonsiliasi dengan fasis, tapi Spanyol memerlukannya-- itulah tragik Spanyol.

Jadi, kalau Eropa tak pernah mengakhiri PD-II, Spanyol perlu mengakhirinya. Jika Eropa membuka era baru dengan Bantuan Marshall untuk membangun ekonomi dan demokrasi selepas perang, Spanyol baru memulai halaman tersebut 30 tahun kemudian, pada 1975. Eropa maupun Spanyol mengubur perpecahan di masa silam dengan membangun demokrasi; yang satu (Eropa) tanpa menggelar rekonsiliasi, sedangkan yang lain (Spanyol) harus mengukuhkan demokrasi dengan rekonsiliasi. Spanyol pasca-Franco mengambil langkah strategis dengan membangun demokrasi lebih dulu sambil menyimpan luka-luka perang saudara di balik karpet demokrasi, tapi, celakanya, di tengah kemantapan demokrasi, menyentuh masa silam ternyata masih seperti menyalakan bara saja.

Kasus Spanyol mengesankan bahwa Spanyol, sama seperti Eropa, sebenarnya juga tidak memerlukan re-konsiliasi dengan gembong fasis. Salamanca dan Royo tidak hanya menjadi simbol dari kegagalan re-konsiliasi Spanyol, tapi juga memperlihatkan bahwa kedua figur ini sesungguhnya bukanlah dua sisi yang sama sebangun (congruent), sederajat (equivalent) dan semartabat, dari medali yang sama. Lain fasis, lain anti-fasis – dan demokrasi seharusnya membela anti-fasis.

Tapi, mengapa rekonsiliasi nasional antara pihak-pihak yang juga “tidak semartabat” di Afrika Selatan dan Timor Leste dapat berlangsung cukup lancar? Pertentangan antara kepercayaan pada keunggulan minoritas putih dan semangat pro-demokrasi yang majemuk di Afrika Selatan, tak kalah mendalam dengan perang ideologis di Spanyol.

Begitu juga di Timor Leste: pertentangan juga mendalam antara antara eks-Fretilin yang nasionalis dan populis-kiri dan UDT yang konservatif dan pro-Portugal. Keduanya punya pemimpin bangsa yang dihormati dan kharismatis – Nelson Mandela dan Xanana Gusmao. Toh bukan di situ kunci sukses rekonsiliasi mereka.

Mulusnya rekonsiliasi Afsel dan Timor agaknya karena pihak yang menggelar rekonsiliasi adalah mereka yang menggegam kemenangan politik. Afrika Selatan mengajak kaum hitam rujuk dengan aparat minoritas putih ketika rezim minoritas itu telah tumbang. Di Timor Leste, rekonsiliasi digelar tanpa pertentangan internal yang serius karena tentara pendudukan Indonesia sudah hengkang.

Dengan kata lain, proses rekonsiliasi agaknya juga mengenal apa yang disebut victor justice (keadilan menurut si pemenang politik) semacam Tribunal Nurnberg dan Tribunal Tokyo usai PD-II. Justru segi inilah, yang pada gilirannya, tampaknya, membuat rekonsiliasi di Indonesia pasca-Soeharto berbeda dan macet. Aparat penindas Orde Baru tidak pernah tumbang, melainkan cuma minggir saja --termasuk Soeharto sendiri.

Kasus Eropa dan Spanyol membuktikan bahwa demokrasi itu sendiri tidak menjamin perlu atau tidak, ataupun sukses-tidaknya suatu rekonsiliasi bangsa. Tetapi pengalaman Eropa, khususnya Spanyol, menunjukkan perlunya rumusan rekonsiliasi yang benar dan momentum yang tepat. Bukan sekedar demi menyembuhkan bangsa, namun juga sesuai nilai-nilai kontemporer.

Sia-sia, memang, membangun demokrasi dengan mengajak simbol fasis, tetapi Salamanca dan Royo perlu hadir selaku warga bangsa --hanya dalam kualitas itu. Dan jangan datang terlambat --yaitu di saat demokrasi telah mapan dan kelas-kelas mapan telah membangun oligarki-oligarki baru.

Jadi, menyusul pemilu yang sukses di Indonesia, layakkah konsolidasi demokrasi ini menjadi momentum baru bagi rekonsiliasi bangsa?
***