edisi 80
minggu 1 agustus 2004

tentang ceritanet

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
tulisan tamu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tulisan edisi 80

esei Kemana Batak Berpencar
Eliakim Sitorus

novel Dokter Zhivago
Boris Pasternak

sajak Dua Surat Cinta Untuk Tuhan
Syam Asinar Radjam, dan Buruli

   ceritanet  
                                                                                                                        situs nir-laba untuk karya tulis      


esei Gaji KPI, Moral, dan Godaan
Ging Ginanjar

Berita itu sungguh mengagetkan para praktisi media dan aktifis pro-demokrasi. Bahwa Komisi Penyiaran Independen (KPI) mengusulkan agar negara menggaji setiap orang dari mereka sebesar Rp. 35,75 juta hingga 39,5 juta per bulan. Begitulah beritanya.

Rinciannya, pendapatan bulanan Ketua KPI yang diusulkan sebesar Rp..39,5 juta meliputi gaji pokok Rp. 25 juta per bulan, plus tunjangan kehormatan sebesar Rp 14,5 juta. Wakil Ketua mendapatkan sejuta lebih rendah; Rp. 38,5 juta, terdiri dari Rp. 24 juta per bulan untuk gaji pokok, plus tunjangan kehormatan sebesar 14,5 juta. Yang 'kasihan' adalah 7 Anggota KPI yang masing-masing 'hanya' akan memperoleh Rp. 35,75 juta rupiah per bulan; yaitu gaji pokok Rp 23 juta plus tunjangan kehormatan sebesar Rp 12,75 juta. Kehormatan anggota, terdengarnya, memang lebih rendah dari Ketua dan Wakil Ketua.

Angka-angka itu saja sudah membelakakan mata. Dan kenyataannya nanti, setiap anggota KPI akan memperoleh lebih besar lagi. Ini kalau KPI juga memberlakukan 'tradisi' lembaga-lembaga negara, yang memberikan uang tambahan untuk berbagai rapat, sidang, bahkan kehadiran, yang per bulan jumlahnya bisa mendekati angka gaji.

Selain gaji, masih ada perkara lain: mobil dinas. Usulan KPI, seluruh anggota KPI yang 9 orang itu, plus seorang sekretaris jenderal, diberi mobil dinas yang setiap unitnya berharga Rp. 285 juta. Adapun halnya jatah rumah dinas, plus segala fasilitas tambahannya seperti jatah mesin cuci, setrika, kulkas, home theatre, video game, playstation, 2 orang pembantu, sopir, tukang kebun, pengasuh anak dsb, syukurlah, tidak masuk dalam usulan yang diajukan ke Panitia Anggaran Komisi I DPR RI.

Belakangan, Sasa Djuarsa, anggota dan penanggung jawab anggaran KPI, memberikan ralat. Katanya, itu adalah usulan pertama yang diajukan April lalu, dan dibahas di DPR. Namun sekarang sudah diganti, dan angkanya sudah lebih realistis.

Namun ia hanya meralat angkanya, bukan pada prinsip yang menjadi kontroversi kehebohan ini. Sementara tentang permintaan fasilitas mobil masing-masing berharga 285 juta, Sasa tak meralatnya.

ceritanet
©listonpsiregar2000

Tugas mulia
KPI memang bukanlah sebuah LSM gurem yang didirikan para bekas aktivis mahasiswa yang belum kebagian pekerjaan bagus. KPI adalah sebuah lembaga negara terhormat yang pekerjaannya begitu berat dan anggota-anggotanya adalah manusia-manusia terpilih yang melalui suatu proses seleksi oleh DPR yang begitu rumit. Karenanya kalau mereka digaji pas-pasan, itulah eksploitasi negara terhadap sejumlah anak terbaik bangsa ini.

KPI bukan cuma terdiri dari 9 manusia pilihan. Mereka juga adalah manusia yang harus menghadapi sebukit pekerjaan maha berat. Lihat saja UU No.32/2002 yang menjadi dasar pembentukannya, yang menyebut bahwa tugas dan kewajiban KPI ada 7 perkara. Yakni: menetapkan standar mutu, isi, dan klasifikasi siaran; menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; melakukan pengaturan persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran; menjamin terpeliharanya tatanan informasi yang adil, merata, dan seimbang; menampung, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Tugas yang tiada ringan ini ditambah lagi oleh empat kewenangan pokok, yang lebih tampak sebagai tugas dan kewajiban tambahan pula; menyusun peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran; mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran; memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku tentang penyiaran; dan melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Tiada ragu lagi: menjadi anggota KPI bukanlah urusan enteng sama sekali: ini pekerjaan mulia, karena menyangkut kepentingan publik, yang sangat berat. Maka negara, pemerintah dalam hal ini, wajib menggaji setiap anggota KPI secara layak.

Menurut Ketua KPI, Victor Menayang (calon penerima 39,5 juta ++++ per bulan) dan anggota KPI Bimo Nugroho Sekundatmo (calon penerima 35,75 juta ++++ per bulan) , usulan gaji KPI tersebut disesuaikan dengan standar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan komisi lainnya. terutama Komisi Pemilihan Umum, dan disesuaikan dengan kapasitas dan tugas-tugas yang akan dihadapi KPI.

Tetapi Rp 35,75 juta - 39,5 juta plus uang rapat uang sidang dsb per bulan plus mobil @ Rp285 juta?

Kalau melihat kiri kanan, ke badan-badan sejenis seperti yang dirujuk KPI sendiri, yakni KPU, bahkan juga DPR, fasilitas ini sepertinya jauh dari kepatutan. Mari kita periksa.

Para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan lebih-lebih mitranya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menerima gaji yang jauh dibawah yang diminta KPI. Menurut PP No. 82/2003, gaji, atau istilah resminya 'uang kehormatan' anggota KPU adalah Rp. 12.5 juta (anggota biasa) dan Rp. 14,3 juta (Ketua dan wakil Ketua). Sementara Panwaslu, jauh lebih rudin lagi gajinya; Rp. 5 juta (anggota) dan Rp. 5.5 juta (Ketua dan Wakil Ketua).

Menyangkut beratnya kerja -- atau menurut istilah Victor Menayang, 'kapasitas dan tugas yang dihadapi'-- kita tahu bagaimana beratnya kerja orang-orang KPU dan Panwaslu, lebih-lebih sepanjang tahun ini. Sekadar kerjanya itu sendiri sudah begitu berat dan rumitnya, ditambah 'bonus-bonus,' mulai cercaan dan caci maki, yang bahkan sampai mendekati penghinaan, yang dilontarkan macam-macam orang, mulai dari rakyat kebanyakan, hingga politisi frustrasi, intelektual, pengamat, wartawan, organisasi-organisasi masa, hingga bekas presiden.

Lalu kita cek juga komisi-komisi lain, yang dibentuk oleh negara, seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM), Komisi nasional perlindungan Anak (Komnas Anak), Komisi nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan (Komnas Perempuan), dan terakhir Dewan Pers. Gaji para anggotanya ternyata bergerak pada kisaran 13 jutaan per bulan. Plus uang hadir, uang sidang, biaya perjalanan dinas dll, jatuhnya sekitar 20 jutaan. Dan 'kapasitas dan tugas yang dihadapi' oleh komisi-komisi itu juga sama sekali tak ringan, dan jauh dari sederhana.

Akal Sehat
Jadi, melalui bandingan dengan lembaga-lembaga setara, usulan gaji KPI terasa mengganggu akal sehat. Lebih-lebih, ketika kita simak dalihnya, seperti yang dimaklumi Panitia Anggaran Komisi I DPR, Djoko Susilo. Bahwa gaji besar itu disebabkan 'godaannya cukup besar,' karena 'mereka akan berhadapan dengan industri penyiaran yang asetnya triliunan rupiah.'

Ini alasan yang klasik kelirunya. Karena asumsinya, kalau orang digaji sedikit, korupsi bisa ditoleransi.

Kemudian bagaimana dengan Komnas HAM, Ombudsman, KPU dan KPK? Apakah godaan yang mereka hadapi kurang berat? Bagaimana dengan kemungkinaan para pelanggar berat HAM yang kemungkinan besar koruptor berat datang dengan iming-imingi milyaran? Bagaimana dengan kemungkinan Komnas HAM berurusan dengan perusahaan-perusahaan pelanggar HAM para buruh, misalnya, tapi beromset milyaran beraset trilyunan juga?

Kemudian godaan untuk KPU apakah kurang berat: mulai dari tender pengadaan barang berjumlah raksasa, hingga kemungkinan sogokan dari partai-partai untuk bisa lolos verifikasi, tawar menawar jatah kursi yang belum menggenapi bilangan pembagi, dsb. Godaan bagi anggota KPU, kelihatannya, sama sekali tidak kurang dari yang dihadapi KPI.

Juga Komisi Ombudsman Nasional, juga Komnas Anak, juga Komnas Perempuan, juga Panwaslu, juga semua lembaga lain. Pokoknya, menggunakan unsur 'godaan,' sebagai salah satu faktor untuk menggelembungkan gaji sama sekali ada dasarnya. Karena 'godaan' itu tidak unik dihadapi KPI, melainkan oleh semua lembaga lain juga: Komnas HAM, KPK, Komnas Perempuan, Ombudsman, Dewan Pers. Apapun juga.

Yang kedua, jika dalih godaan ini digunakan sebagai pembenar penggajian raksasa itu, kita bisa mempertanyakan lagi integritas 9 anggota KPI yang direkrut dengan cara yang sama sekali tak sembarangan itu.

Asumsinya para anggota KPI bukanlah orang-orang kebanyakan yang gampang tergoda sogokan. Apriori, para anggota KPI adalah manusia-manusia terpilih yang integritas dan kredibilasnya terjamin luar dalam, karena mereka harus melalui proses seleksi super ketat. Yakni diusulkan oleh berbagai lembaga, kemudian harus lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR yang diselenggarakan terbuka, dan diungkap luas di media massa; artinya, disaksikan oleh publik, masyarakat Indonesia.

Jadi, mereka adalah orang yang sudah tak diragukan kekuatannya melawan apa yang disebut godaan. Karenanya, tentang para anggota KPI, tidak mungkin kita mentoleransi ungkapan: 'ya, mereka juga kan manusia biasa, yang bisa saja ini itu…' karena sistem perekrutan KPI berbeda sekali dengan misalnya, maaf, sistem rekruitmen pegawai negeri yang penuh masalah itu.

Penerimaan pegawai negeri bersifat masal dan inklusif, diburu oleh setiap pencari kerja. Sementara anggota KPI ini rekruitmennya begitu khusus dan eksklusif, yang 'persyaratan moral' nya saja ditetapkan Undang-Undang, meliputi 9 butir; setia kepada Pancasila dan UUD 1945; warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara; sehat jasmani dan rohani; berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan memiliki kepedulian, pengetahuan, dan atau pengalaman dalam bidang penyiaran; tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan dan kepemilikan media massa; bukan anggota legislatif dan yudikatif; i. bukan pejabat pemerintah; non partisan.

Maka, apalagi yang perlu membuat kita ragu akan daya tahan, bahkan keperkasaan mereka menghadapi 'godaan' itu?

Kemudian, KPI sebetulnya memiliki mekanisme yang bisa menjamin bahwa para anggotanya tidak belok kiri belok kanan. Pertama, para anggota KPI berasal dari ebrbagai kalangan yang diusulkan oleh berbagai lembaga yang punya reputasi. Sebagian besar anggota, malah didukung oleh lebih dari satu lembaga. Maka lembaga-lembaga itu harus dianggap punya kewajiban moral untuk mengawasi 'orang mereka.'

Kedua, sistem dalam KPI sendiri seharusnya bisa membuat para anggotanya mengontrol satu sama lain. Karena para anggotanya manusia-manusia terpilih dan teruji integritasnya, setiap anggota bisa mengontrol anggota lain yang mau 'coba-coba.' Taruhlah ada satu dua orang yang kesambet setan, dan mencoba menyalah gunakan wewenangnya, maka para anggota lain yang sudah teruji mentalitasnya itu tentu tak akan ragu untuk menggagalkan niat buruk itu, bahkan memaparnya ke publik, hingga si tak tahu diri itu dipecat. Para anggota KPI seharusnya tidak punya keraguan dan ewuh pakewuh dalam urusan menegakkan prinsip.

Jadi seharusnya, tak ada yang perlu diragukan dari mental dan moral para anggota KPI, terlepas dari berapapun gaji mereka. Lebih-lebih karena setiap anggota KPI juga bukan berasal dari kaum penganggur. Mereka semua adalah kaum profesional, akademisi, praktisi, dan masyarakat yang sudah punya pekerjaan lain yang cukup mapan, dan bergaji cukup baik di tempat asalnya. Dan selama menjadi anggota KPI, mereka pada umumnya tetap saja menerima penghasilan dari tempat kerja asalnya.

Satu hal lagi tentang 'godaan.' Kalau mereka dikuatirkan daya tahannya sebagai anggota KPI karena berurusan dengan stasiun-satsiun TV berasset trilyunan, maka sekarang mereka harus pula dicurigai riwayatnya menghadapi 'godaan' itu. Apakah ketika bekerja di LSM, atau di universitas, mereka perlu gaji yang sangat tinggi untuk tidak terjerumus ke berbagai korupsi manipulasi dan permainan kekuasaan lain menyangkut kewenangan mereka? Kalau ya, kenapa mereka bisa lolos jadi anggota KPI? Ataukah mereka memang dari dulu sudah kuat dengan prinsip, sehingga tidak pernah terlibat dalam manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan apapun, dalam segala bentuknya. Kalau begitu, kenapa sekarang perlu dikuatirkan?

Kemudian, mari kita masuk ke hal yang lebih nyata lagi. Kalau para anggota KPI digaji Rp. 35 juta sebulan –minimal—berapa gaji para staf mereka nanti; sekretaris, petugas kantor, satpam, pembersih kantor dsb? Apakah Rp. 500 ribu per bulan (gaji rata-rata orang Indonesia, menurut GNP, yakni -- US$690 per tahun)? Apakah jarak yang begitu jauh itu sehat? Apakah itu tidak akan membuat satpam atau pembersih kantor 'tergoda' melakukan kriminalitas kecil-kecilan di kantor KPI?

Banyak sekali faktor lain yang membuat permintaan gaji setinggi gunung yang diajukan KPI itu tampak memperolok akal sehat. Lebih-lebih dalih yang dikemukakannya. Belum lagi jika dihubungkan dengan sejumlah kritik masyarakat, termasuk masyarakat penyiaran, universitas, dan LSM, selama ini terhadap sistem penggajian tak masuk akal di berbagai BUMN-BUMN serta di lembaga seperti BPPN.

Juga kritik masyarakat terhadap kalangan DPR dan badan-badan pemerintah yang suatu waktu sibuk menuntut pendapatan tinggi, uang kadeudeuh, pesangon, uang selamat jalan di akhir masa jabatan; bonus dan macam-macam lagi, yang jumlahnya raksasa dan menguras kas negara secara tidak patut.

Para anggota KPI, yang memang belum pernah digaji sejak terbentuk 29 Desember tahun lalu itu, berhak atas gaji layak. Sebagaimana para anggota Komnas HAM, Komisi Ombudsman, Komnas Perempuan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dll.

Tapi para anggota KPI tak berhak memeras keuangan negara dengan dalih agar bisa kuat menghadapi 'godaan.' Kalau mereka sudah ragu terhadap kekuatan menghadapi godaan itu, mereka harus berhenti dari sekarang. Karena mereka pasti akan korupsi juga, tak peduli berapa tingginya gaji mereka.
*
**