sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar

edisi 7, Senin 12 Maret 2001

ceritanet situs nir-laba untuk karya tulis                               tentang ceritanet

 

esei Tragedi Kemanusiaan dan Kebijakan Ruang Publik
Bambang Widjojanto

Sampit adalah tragedi. Jadi, bicara soal Sampit, kita dipaksa bicara soal skandal kemanusiaan. Mungkin, skandal itu bukan yang pertama tapi juga bisa jadi bukan yang terakhir kalinya. Mungkin skandal itu tak cukup dramatik seperti tahun 1965, tapi pola tindakannya sangat mengerikan. Tragedi kemanusian itu melengkapi berbagai kekerasan yang terus menerus terjadi, kendati konon kita tak lagi dibawah regim yang otoritarian.

Yang lebih ironis, kejadian itu terjadi disuatu daerah yang komunitasnya dipercaya mempunyai kearifan budaya dalam 'berdialog' dengan segala hadirin di seputarnya. Karena pepohonan saja, bagi sebagian besar masyarakat adat, bisa dianggap, diakui dan dimaknai sebagai mahluk, hingga juga harus dihormati sebagai sesama mahluk. Apalagi terhadap sesama mahluk hidup, mestinya proses dialog dan saling menghargailah yang terjadi, bukan saling jegal atau saling menjagal.

Secara cepat, banyak pihak berpraduga tragedi Sampit merupakan akumulasi begitu banyak soal yang tak pernah diselesaikan dan terselesaikan. Hadirnya tragedi itu hari ini, tak bisa dilepaskan dari proses panjang atas akar-akar problema yang lebih dari tiga decade tak ditangani secara serius. Bahkan mungkin, turunan masalah sejak bangsa ini menyatakan ke Indonesiaannya.

Bisa jadi juga, skandal kemanusiaan itu juga merupakan hasil latihan panjang yang dilakukan rejim authoritarian lalu yang memang selalu menggunakan kekerasan sebagai instrumen untuk 'menaklukan' segala prakarsa dan keragaman sikap, pikiran dan tindakan banyak pihak. Tentu saja, ketidakmampuan kekuasaan sekarang mengantisipasi dan melokalisasi masalah juga harus dipersoalkan, selain soal yang berkaitan dengan 'the powerful invisible hand of capitalism' yang bekerjasama dengan komparador regim Orde baru dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan masyarakat.

Dari berbagai faktor itu, ada satu soal lain yang diduga juga punya pengaruh langsung atas skandal kemanusian diatas. Bahkan juga potensial memicu kasus serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia, karena ada berbagai kesamaan fenomena yang menyebabkan munculnya kasus Sampit. Mungkin juga faktor ini sudah menjadi soal latent yang bisa meledak setiap saat, hingga sedari awal harus mulai diantisipasi untuk dieliminasi.

Sampit dan berbagai daerah di Indonesia sesungguhnya menyimpan bara problema, karena tidak adanya kebijakan publik yang secara komprehensif mengatur soal penggunaan ruang-ruang publik. Ruang publik menjadi penting, karena disitulah terjadi proses interaksi berbagai elemen masyarakat. Dinamisasi proses interaksi itu bisa menyababkan terjadi gesekan-gesekan. Tindakan yang mengabaikan pengaturan kebijakan soal ruang publik bisa dituding sebagai suatu kesengajaan untuk memproduksi berbagai problem sosial.

Kalau kebijakan itu diletakkan dalam konteks ada-tidaknya ketentuan tekstual perundangan yang mengatur tata ruang, maka kebijakan ini baru diintrodusir belum genap sepuluh tahun lalu, melalui UU Tata Ruang No. 24 Tahun 1992. Dimana, perundangan Tata Ruang ini, dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan lingkungan hidup yang juga baru dibuat, sekitar dua puluh tahun lalu melalui UU No. 4 Tahun 1982.

Kalau kebijakan nasional lingkungan hidup itu ditarik dalam konteks global, perbincangan dampak lingkungan atas kebijakan pembangunan baru mulai didiskusikan agak massif seputar awal tahun 1970 an. Bank Dunia sebagai salah funding agency yang membiayai pembangunan negara-negara ketiga, baru tergerak membentuk suatu departemen lingkungan sekitar tahun 1987 dan memasukan elemen dampak lingkungan dalam kebijakan pembangunan yang dibiayai olehnya baru sekitar awal tahun 1990 an.

Fakta diatas baru mempersoalkan bagaimana proses kebijakan pembangunan ekonomi mulai mempunyai perhatian atas dampak pembangunan atas lingkungan, jadi belum bicara bagaimana kebijakan itu bisa di 'enforce.' Karena, soal 'enforcement' acapkali menjadi soal lain dari sekedar perhatian atau kehendak untuk membangun sesuai dengan wawasan lingkungan. Apalagi, di negeri yang bernama Indonesia.

Fakta di lapangan, hingga hari ini, perusakan dan pencemaran terhadap lingkungan masih kerap terjadi dan sebagiannya itu dilakukan oleh Multi National Corporation MNC, selain investor local dan nasional. Pulau Borneo, Papua, Sulawesi dan berbagai wilayah lain di Indonesia masih sarat dengan berbagai proyek yang potensial merusak lingkungan seperti : pertambangan Hak Pengusahaan Hutan HPH, Hutan Tanaman Industri HTI dan lainnya. Soal ini saja, sudah bisa memicu berbagai gejolak sosial di masyarakat akibat dampak pembangunan yang sungguh tak memperhatikan lingkungan.

Dampak lain yang timbul adalah munculnya arus imigrasi dan urbanisasi. Dari satu sisi, urbanisasi mempunyai impak positif karena akan mendorong proses dinamisasi perekonomian suatu daerah, sehingga ekonomi akan berputar dan pertumbuhannya meningkat. Proses itu bisa meningkatkan 'income bagi para pelaku ekonomi itu. Tapi dari titik inilah muncul berbagai problema sosial lainnya. Berbagai fakta menunjukan, kebijakan publik yang mengatur penggunan ruang agar interaksi ekonomi terjadi secara saling menguntungkan pada seluruh elemen di masyarakat hanyalah ilusi semata.

Sudah dapat diduga, interaksi dan kompetisi itu bisa menjadi saling mengalahkan, hingga saling meniadakan. Investor nasional dijadikan brokernya kepentingan MNC dan sekaligus menggusur investor lokal. Lantas investor nasionalpun bisa berkolaborasi dengan pusat kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara di level masyarakat, investor lokal mulai dikuasai oleh kalangan imigran yang punya etos dan spirit yang agak lebih sedikit, ketimbang masyarakat asli. Mereka, juga cepat mengadaptasi diri untuk berinteraksi dengan dinamisasi pembangunan. Akhirnya, proses kompetisi yang paling massif justru terjadi di lapis bawah dan mereka yang paling merasakan langsung gesekan-gesekan sosial.

Dalam seluruh proses inilah, suka-tidak suka dan sadar-tidak sadar, proses 'dominasi' dan 'marjinalisasi' tengah terjadi. Dalam skala yang mikro, juga terjadi proses 'pengambil-alihan' sektor-sektor tradisional yang semula dikuasai penduduk asli di suatu komunitas. Ladang-ladang berkebun masyarakat asli berpindah tangan, begitupun dengan pemukiman mereka yang kian terisolasi atau terpinggirkan. Tidaklah mengherankan, bila pasar tradisionalpun dikuasai kaum pendatang yang memang punya naluri dan kemampuan berdagang lebih baik, sehingga masyarakat asli hanya menumpang di dalam pasar mereka sendiri. Proses ini menjadi massif dan kian eksesif hingga terjadilah fakta, masyarakat asli menjadi buruh di tanahnya sendiri, mereka menjadi pembeli di pasar tradisonalnya mereka sendiri.

Dalam konteks itu, ada kesan kuat, kebijakan publik yang dibangun mengenai tata ruang hanya diarahkan pada pembagian wilayah sesuai untuk kepentingan sector saja, seperti sektor industri, perdagangan, pemukiman dan sentra ekonomi. Tapi, tidak secara serius menjelajah pada kebijakan yang mengatur soal interaksi masyarakat di dalam sektor-sektor itu. Pembangunan juga mengabaikan berbagai ekses yang muncul akibat dinamika sosial yang intensif di lapis masyarakat.

Proses seperti ini bisa disebut bahwa kota dibangun hanya untuk memfasilitasi dinamisasi pembangunan dan tidak mengakomodasi berbagai problema yang muncul dari keragama dan struktur social yang berbeda dan berjenjang. Desain pembangunan memang tidak berorientasi pada akomodasi proses akulturasi budaya, agar semua elemen dan keragaman subjek dalam proses pembangunan itu bisa mengoptimalisasi keterlibatannya sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Susahnya, soal ini menjadi gejala yang umum dan terdapat di berbagai wilayah, di hampir di seluruh wilayah nusantara. Jadi, tidaklah mengherankan bila kelak muncul berbagai konflik sosial yang tragis, karena bahaya laten problem itu memang sudah ada di mana-mana, hingga tinggal menunggu pemantiknya saja. Artinya, tragedi Sampit bisa saja terjadi dimana-mana dan ini sangat mengerikan sekali. Tentu kita semua tak menghendaki, skandal kemanusian yang diakibatkan oleh keteledoran mengatur kebijakan publik yang berkaitan dengan tata ruang terjadi lagi di daerah lainnya. Sementara, kita tak juga mau menyentuh proses pembangunan yang secara sosiologis berpijak dari karakter budaya setempat.

Padahal, kita harusnya belajar dari pengalaman sejarah bangsa sendiri. Konon, tata ruang Kerajaan Majapahit di Abad XIV seperti ditulis dalam Kitab Negarakertagama [1894] oleh Mpu Tantular, menyatakan, perencanaan tata ruang di dalam kota Majapahit dibangun berdasarkan budaya dan nilai simbolis masyarakat setempat yang tidak universal sifatnya. Melalui kombinasi pola geometric lektilinier dan pola sirkular organis [Bondang H], sehingga Kota Majapahit tidak dibentengi oleh dinding disekeliling kerajaan seperti layaknya kerajaan lain di Jawa.

Kota itu, justru dibangun dengan mecerminkan kekukuhan, berwibawa dan kemegahan, tetapi juga memelihara keseimbangan antara atas faktor yang terikat-bebas, hingga menjadi fleksibel, juga mengakomodasi soal yang berkaitan dengan akses antara pusat-pinggiran dengan memperhatikan keragaman-keseragaman. Sehingga kota dan pembangunan ruang publik diarahakan sesuai kebijakan publik guna menciptakan harmonisasi sosial bagi para penduduknya. Semoga saja, pengaturan kebijakan publik untuk mengantisipasi social konflik mulai turut diperhatikan dan dipertimbangkan dalam proses transisi yang memang 'fragile dan bisa menjadi pemantik yang paling potensial atas tragedi kemanusian yang baru saja terjadi di Sampit.
***

situs nir-laba untuk karya tulis
ceritanet

kirim tulisan
©listonpsiregar2000

sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar