sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar

edisi 7, Senin 12 Maret 2001

tentang ceritanet                                      ceritanet
                                                                           situs nir-laba untuk
karya tulis

esei Bangsa Beradab? Bukan
Anton Timur Alifandi

Beberapa hari yang lalu seorang teman lama mengirim e-mail kepada saya berisi foto-foto yang katanya memuat gambar pembantaian orang-orang Madura di Sampit. Karena dia sudah mengatakan apa isi gambar-gambar itu, saya tidak membukanya. Saya bayangkan gambar-gambar yang dia kirim menunjukkan peristiwa keji yang terjadi di Kalimantan Tengah dalam dua minggu terakhir. Dalam e-mail itu kawan ini menulis lebih kurang, "Katanya kita bangsa beradab?".

Menilik e-mail itu, saya membayangkan dia pasti geram, marah, kaget dan pilu melihat gambar-gambar itu, sehingga dia mempertanyakan keberadaban bangsanya, bangsa Indonesia. Saya menduga dia masih percaya bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa beradab, dan kejadian di Sampit belakangan ini hanyalah perkecualian saja.

Saya ingin sampaikan kepada kawan itu bahwa sejarah bangsa Indonesia modern adalah sejarah kebiadaban. Saya khawatir bahwa pembantaian etnik seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah dan di Kalimantan Barat beberapa tahun lalu, akan dia lihat sebagai kebiadaban Suku Dayak semata, dan bahwasanya Suku Jawa, Madura, Batak, Ambon, bersih dari perilaku keji dan biadab. Dengan demikian, masyarakat Indonesia lainnya bisa merasa bersih nuraninya dan melihat kebiadaban itu sebagai peristiwa yang terjadi jauh di seberang lautan dan tidak ada sangkut-pautnya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Padahal menurut saya jelas bahwa kebiadaban selalu membayangi perjalanan masyarakat dan negara Indonesia.

Reaksi awal terhadap pembantaian etnik di Kalimantan Tengah ini sungguh mengecewakan. Setelah terjadi pembantaian yang begitu keji, masih ada budayawan, akademisi dan pejabat pemerintahan yang berusaha mencari pembenaran atas peristiwa ini. Ada saja dalih yang dikemukakan, bahwa masyarakat pendatang dari Madura angkuh, gampang menghunus celurit, tidak menghormati adat setempat, curang dan sebagainya, sehingga membuat sakit hati yang begitu mendalam pada masyarakat Dayak.

Sama sekali saya tidak ingin menyepelekan penjelasan-penjelasan ini, yang saya yakin mengandung kebenaran. Sering kita mendengar bahwa orang Dayak menjadi korban kejahatan pendatang Madura yang tidak diusut dengan benar oleh para penegak hukum. Tetapi kalau seorang budayawan masih bisa mencari pembenaran terhadap pembantaian yang begitu kejam, saya kira ada yang tidak beres dalam masyarakat Indonesia. Predikatnya sebagai budayawan perlu diganti menjadi juru bicara para algojo.

Bukankah hal pertama yang harus dikedepankan menghadapi tragedi semacam ini adalah penegasan bahwa masyakat beradab mempunyai standard dasar yang tidak akan dilanggar. Masyarakat beradab tidak memenggal kepala secara massal, karena ada sengketa pribadi atau kelompok. Manusia beradab tidak akan terpikir untuk menghabisi nyawa anak-anak, perempuan, atau siapa pun juga, atas dasar apa pun, apakah itu latar belakang etnik, agama, keyakinan politik, kebangsaan dan sebagainya. Masyarakat beradab memberikan perlakuan manusiawi tanpa perlu mengenal seseorang secara pribadi, tanpa harus mempunyai ikatan persaudaraan, maupun ikatan-ikatan primordial lainnya. Bagi masyarakat beradab, menerima perlakuan manusiawi secara hakiki melekat pada setiap diri manusia, tanpa persyaratan apa-apa.

Mohon maaf apabila saya berbicara seperti pengkhotbah, tetapi bukankah ini yang harus ditekankan berkali-kali dalam situasi yang begitu tragis? Baru kita bisa berbicara tentang hal-hal yang lain. Mungkin para pengamat sosial menganggap bahwa hal itu sudah jelas dan tidak perlu diucapkan lagi, tetapi kalau melihat peristiwa pembantaian yang terus berulang di wilayah Indonesia, saya kira itu merupakan kesalahan besar.

Reaksi dari pemimpin masyarakat Madura di Jawa Timur pun, sangat mengecewakan. Dalam pertemuan dengan Kapolri minggu lalu, Raden Panji Mohammad Noer, mantan gubernur Jawa Timur dan sesepuh masyarakat Madura mengatakan ia menjamin keselamatan masyarakat Kalimantan di Jawa Timur dari serangan balas dendam masyarakat Madura, asalkan pengungsi Madura dikembalikan ke Kalimantan Tengah dalam waktu sepuluh hari. Kalau tidak, jaminan itu tidak berlaku. Gila. Rupanya jaminan terhadap nyawa manusia bisa dibuat bersyarat. Saya tadinya menduga seorang pemimpin masyarakat seperti Pak Noer akan memberi teladan dengan menunjukkan bahwa kekejian tidak akan dibalas dengan kekejian, untuk menunjukkan bahwa masih ada di antara kita yang berpikir dengan jernih. Ternyata tidak begitu.

Negara pun menunjukkan ekspresi kolektif masyarakat biadab. Dari luar negeri dengan enteng kepala negara mengatakan bahwa kejadian di Kalimantan Tengah dilebih-lebihkan oleh media massa, jadi tidak perlu orang menjadi risau. Gitu saja kok repot. Lawatan pun dilanjutkan ke Tanah Suci. Bingung saya melihat Gus Dur mewujudkan ekspresi kemanusiaannya. Di Indonesia sendiri wakil presiden akhirnya mengunjungi para pengungsi di Sampit. Ketua DPR pun puas. "Ini berarti pemerintah menunjukkan perhatian serius terhadap peristiwa Sampit," demikian kata Akbar Tanjung. Gampang sekali para wakil rakyat ini puas. Bukankan sebelumnya sudah banyak Sampit-Sampit yang lain. Mana ada negara yang mewakili masyarakat beradab, cuci tangan begitu saja dari peristiwa kemanusiaan yang begitu keji.

Kita tidak perlu menoleh jauh-jauh ke belakang untuk melihat kebiadaban - kebiadaban lain. Selama lebih dari dua tahun terakhir, kepulauan Maluku luluh lantah karena kebiadaban. Ribuan orang sudah mati ditusuk, ditembak, dibom dan ditenggelamkan. Hanya masyarakat biadab yang membunuh orang-orang tak berdaya yang mencari perlindungan di tempat-tempat ibadah. Hanya masyarakat biadab yang membakar simbol peradaban seperti universitas, dan hanya masyarakat biadab yang menenggelamkan perahu orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri.

Reaksi terhadap konflik ini pun menunjukkan kebiadaban bangsa Indonesia. Kekejaman dan kematian tidak dilihat sebagai perbuatan jahat terhadap manusia, tetapi hanya dilihat sebagai kebiadaban apabila itu menimpa golongan sendiri. Kelompok X akan mengatakan bahwa mereka hanyalah korban kebiadaban Y, demikian pula Y mengatakan bahwa mereka hanya membela diri dari kekejaman X.

Semua pihak berlindung di balik kata "provokator" untuk menutup diri dari tanggungjawab kolektif. Dengan menyebut kata provokator, maka yang bersalah adalah seorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyulut permusuhan di antara masyarakat, yang sebetulnya "baik-baik saja.", dan "tidak ada masalah apa-apa". Gampang memang menggunakan dalih ini, karena hanya dengan satu kata saja kita bisa mengatakan bahwa masyarakat kita masih waras, hanya saja ada segolongan orang jahat yang merusak citra semua. Sayangnya orang lupa bahwa api tidak akan bisa menjalar tanpa rumput kering.

Setiap kali dalih provokator diucapkan, saya jadi ingat lagi dengan istilah oknum yang selalu dipakai untuk menutupi kebobrokan institusional. Pemerintah tidak pernah salah, hanya oknum pejabat yang berbuat tercela. TNI tidak jahat, hanya oknum prajurit yang memeras rakyat. Padahal perbuatan - perbuatan tercela, terjadi berkali-kali dan dilakukan oleh begitu banyak oknum. Hanya kerusakan institusional yang memungkinkan hal ini terjadi.

Kebiasaan menuding pihak lain bukan hal yang baru dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1965 ratusan ribu orang komunis, simpatisan komunis, dan mereka yang dituduh komunis dibunuh secara massal oleh tentara dan berbagai kelompok masyarakat seperti Banser Ansor di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang nama Yang Maha Besar pun disebut dalam pembantaian. Kan orang-orang komunis ini tidak percaya pada Tuhan, jadi mereka tidak berhak mendapat perlakuan sebagai manusia. Tidak perlu pembuktian hukum, Begitulah pemahaman yang ditanamkan kepada masyarakat. Karena itu sah-sah saja kalau mereka dieksekusi secara massal, disiksa sampai mati, dan kemudian dibuang ke sungai-sungai.

Seorang teman mahasiswa di Jawa Timur pernah bercerita kepada saya bagaimana para mahasiswa kedokteran gigi di kota itu mencari gigi manusia dari sebuah jurang tempat eksekusi massal orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI, untuk kebutuhan praktikum. Dia bercerita dengan nada biasa saja, saya pun waktu itu menganggapnya sebagai hal yang normal.

Mereka yang lebih beruntung "hanya" dibuang ke Pulau Buru, tanpa harus melalui proses hukum yang mutlak berlaku di negara beradab. Saya jadi ingat pertanyaan yang diajukan Fuad Hassan kepada Pramoedya Ananta Toer di Pulau Buru seperti yang dimuat dalam "Nyanyi Sunyi seorang Bisu". Dalam buku itu, menurut Pramoedya, Fuad Hassan bertanya lebih kurang "apakah dia (Pramoedya) bisa melihat justifikasi hukum dari pembuangannya"? Orang yang jelas-jelas dihukum dan dibuang tanpa diadili, masih ditanyai hal seperti itu. Bukankah seharusnya seorang intelektual seperti Fuad Hassan memprotes kebiadaban negara membuang puluhan ribu warganya secara semena-mena?

Sampai sekaran pun, pemahaman yang berkembang di masyarakat dan para pemimpin politik adalah orang-orang PKI itu lah yang bersalah. Pemutarbalikan fakta seperti ini masih ditelan mentah-mentah. Para pelaku pembunuhannya sendiri, masih berkeliaran dengan bebas. Negara macam apa ini?

Masih banyak peristiwa yang menunjukkan kebiadaban masyarakat dan negara Indonesia. Berkali-kali kita membaca bagaimana seseorang yang ditangkap basah melakukan kejahatan, kemudian dibakar hidup-hidup oleh massa. Penjahat yang sudah ditangkap oleh polisi direbut dan kemudian disiksa beramai-ramai sampai mati. Kalau memang masih ada akal sehat di masyarakat, sifat ini jelas sudah terkubur oleh kegilaan yang lebih bear.

Beberapa waktu lalu persoalan politik antara Gus Dur dan lawan-lawannya berujung pada pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung di Jawa Timur. Dengan mudah massa termakan ucapan berbisa para pemimpin mereka untuk melakukan penghancuran. Pelakunya sampai sekarang bebas berkeliaran begitu saja.

Di Poso kebiadaban dilakukan atas nama agama. Di Irian, aparat keamanan sudah lama menyiksa penduduk asli, dan belakangan kita lihat juga pendatang menjadi sasaran pembantaian penduduk setempat.

Dari semua kejadian ini, hampir tidak ada orang yang mendapat sanksi. Saya yakin para pelaku kejahatan di Sampit, dan sebagian besar kejahatan kemanusiaan di Indonesia tidak akan pernah dihukum. Hanya negara beradab yang mampu memerangi kebiadaban.
***

situs nir-laba untuk karya tulis
ceritanet
 

kirim tulisan
©listonpsiregar2000

sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar