laporan Dibalik Cadar Kesenyapan
Sanie B. Kuncoro

Judul : The Other Side of Silence / Sisi Balik Senyap
Penulis/alih bahasa : Urvashi Butalia / Landung R. Simatupang
Penerbit : Indonesia Tera, Agustus 2002

Kemampuan reproduksi perempuan itu kelebihan atau kelemahan? Dalam koloni binatang, khususnya semut dan tawon, akan terpilih satu yang disebut sebagai Ratu dengan tugas utama bertelur dan dilayani serta dijaga oleh anggota lainnya. Ratu akan mati paling akhir, setelah semua anggotanya bermatian.

Dalam koloni manusia? Seperti pengalaman pertikaian ras dan agama, kemampuan reproduksi justru menjadi bomerang bagi perempuan. Mereka diperkosa supaya mengandung janin ras lain. Kalaupun tidak hamil, pemerkosaan bisa menandakan kemenangan karena laki-laki pihak lawan gagal melindungi kaum perempuannya.

Kenyataan semacam inilah yang ditemukan Urvashi Butalia dalam menyusuri jejak langkah proses pemisahan India–Pakistan tahun 1947. Seperti yang terlihat berikut ;"...bahwa kehormatan komunitas terletak pada kenyataan bahwa para perempuannya tidak dibiarkan diperkosa dan dilecehkan. Dalam masa normal, laki-laki dapat menjadi pengawal kehormatan itu lewat tanggung-jawab mereka mengawal seksualitas perempuan.

Tetapi pada masa abnormal laki-laki perlu bertempur dan membalas serangan, dan cara terbaik untuk menjaga kehormatan adalah tidak membiarkan para perempuan diperkosa dan dilecehkan." (hal. 268) Jadi kalaupun perempuan dilindungi, bukanlah untuk kepentingan perempuan itu sendiri tapi lebih untuk kepentingan harga diri laki-laki.

Lantas bagaimana bila upaya laki-laki menjaga perempuannya gagal? Maka pilihan bagi perempuan adalah menjadi martir, mati syahid, menjadi syuhada. Dan kaum laki-laki mereka tidak akan segan-segan membunuhnya ; "...kami harus menyeberangi perbatasan yang berupa air di sekeliling kami. Dan kami terdiri dari banyak warga, keluarga, sejumlah perempuan dan anak-anak yang tidak akan mungkin menyeberangi air itu, bertahan dalam pelarian itu. Jadi kami bunuh mereka menjadi syuhada..." (hal 248).

Tidak ada pilihan lain. Perempuan harus menerima keputusan kaum lelaki. Bila para perempuan menolak menjadi martir dan memilih bertahan hidup? Halamah 267 menjawabnya ; "...jelas bahwa mereka yang lolos dari maut dalam beberapa hal dipandang rendah dibandingkan mereka yang ‘mempersembahkan’ diri hingga mati demi menyelamatkan agamanya."

Di dalam komunitasnya sendiri perempuan tidak memiliki hak atas dirinya, dan iapun menjadi korban konsensus patriarkal yang dilakukan laki-laki mereka dan para tetua komunitas. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam arena pertikaian, posisi perempuan sangat potensial menerima kekerasan. Tidak hanya dari musuh, tapi juga dari keluarga dan komunitasnya sendiri.

Kekerasan memang bisa menjadi relatif, sehingga dengan alasan tertentu dianggap layak dilakukan, antara lain atas nama menyelamatkan kemurnian dan
kesucian agama atau ras. Dengan kata lain, gagasan dan pemahaman tentang kekerasan lebih bersifat patriarkal, tidak berdasarkan kerangka pikir perempuan, sehingga mengaburkan fakta bahwa laki-laki di dalam komunitas mereka sendiri merupakan bagian dari kekerasan terhadap mereka. Yang terjadi adalah penyamaran sempurna dengan dikisahkannya tindakan mereka sebagai yang heroik dan suci.

Perempuan dalam Undang-undang
Pemisahan India dan Pakistan berlangsung tahun 1947 dengan alasan agama. Kaum Hindu dan Sikh menuju ke Timur, yaitu India, sedangkan kaum Muslim ke Barat, ke negara baru Pakistan. Proses pemisahan ini dilakukan tanpa persiapan matang dan mengakibatkan kekacauan dalam banyak hal. Penjarahan, pembunuhan, tercerai-berainya keluarga, dan penculikan sejumlah besar perempuan dari kedua pihak.

Menghadapi kasus penculikan tersebut, pada akhirnya kedua negara sepakat untuk saling ‘mengembalikan’ korban penculikan. Masalahnya kemudian, bagaimana menentukan siapa yang diculik dan siapa yang tidak? Bagaimana kalau perempuan pergi atas kehendaknya sendiri?

Politisi dari kedua belah pihak tidak mau repot, maka --sekali lagi dengan lewat konsep patriarkal-- dikeluarkanlah sebuah undang-undang yang melanjutkan kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk lain. “Dengan demikian setelah 1 Maret 1947, siapapun perempuan yang terlihat tinggal bersama atau berhubungan dengan seorang laki-laki dari agama yang berbeda akan diduga kuat sebagai telah diculik..." (hal 185)

Jadi tidak peduli sikap atau pilihan perempuan yang bersangkutan --bahwa amat mungkin terjadi hubungan sejati yang ganjil antara dua agama-- kaum perempuan tidak punya pilihan.

Lebih parah lagi, larangan memilih bagi perempuan ini resmi dijadikan undang-undang ; “Perempuan-perempuan demikian memberi masalah pada negara. Undang-undang tidak mengijinkan mereka mengambil pilihan yang, selaku individu dan warga negara dari dua negara yang bebas, semestinya merupakan hak mereka.“ (hal 230)

Sama sekali tidak dipertimbangkan kondisi para perempuan itu paska penculikan dan bagaimana mereka menyikapi penculikan itu. Sementara
realitanya banyak korban penculikan itu telah beradaptasi sempurna dengan kehidupan baru. Mereka bersuami dengan penculik dan beranak bersama suami mantan penculik dan hidup meresap di dalam lingkungan mantan penculik. Bagi mereka, menuruti undang-undang tidaklah sesederhana itu karena pilihan mereka tidak lagi individual.

Dan pemaksaan penetapan undang-undang itu menimbulkan trauma ganda. “Apakah bukan sebuah tindakan kekerasan tambahan jika mereka dicerabut lagi dan dibawa ke kamp-kamp seperti diusulkan, sementara hal itu berlawanan dengan keinginan mereka?“ (hal. 232).

Tapi apalah artinya keinginan perempuan, apalagi bila dibandingkan dengan kepentingan komunitas dan legitimasi negara ?

Yang menyedihkan keputusan diambil dengan asumsi bahwa meskipun ditanya pendapatnya, perempuan tidak akan mampu menyuarakan pendapat yang bebas karena mereka dalam situasi tertindas. Dan berdasarkan asumsi ini para pengambil keputusan justru memanfaatkannya sebagai alasan, dan bukannya mengurai ketertindasan itu.

Urvashi pun menulis kalimat yang begitu indah : “Kekerasan yang dihadapi perempuan sebagai akibat pemisahan, tersembunyi di balik cadar kesenyapan berlapis-lapis...” (hal 246).

Tersingkir dari Sejarah
Tentu perempuan bukanlah korban tunggal. Tetapi kalau negara beranggapan persoalan perempuan korban penculikan bisa 'terselesaikan’ dengan program pengembalian, lalu bagaimana dengan anak-anak yang terlahir sebagai hasil pemerkosaan atau anak-anak yang terpisah dari ibunya karena ibunya harus’dikembalikan’? Dan bagaimana dengan anak-anak yang hilang dalam proses pemisahan itu?

Perempuan diasumsikan tidak mampu berpendapat karena tertindas, sedang anak-anak diasumsikan karena keterbatasan perbendaharaan kata untuk mengungkapkan pengalaman batin mereka, juga untuk memaknakannya bagi diri mereka sendiri. Bagi anak-anak dampaknya lebih jauh lagi ; trauma yang mereka alami tidak muncul kepermukaan, tidak tercerna.

Di kemudian hari ketika mereka sudah dewasa dan mencoba mengurai kembali ingatan masa kecilnya, maka ingatan itu tidak akan dianggap sebagai fakta
melainkan lebih dianggap sebagai autobiografi sehingga tidak layak masuk kategori sejarah.

Apa boleh buat, sejarah memang tidak menyediakan cukup ruang untuk semua individu. Sehingga hanya nama-nama dan peristiwa-peristiwa ‘besar’ yang masuk dalam sejarah. Keterbatasan inilah yang memungkinkan terjadinya subyektifitas pilihan sehingga tidak semua sejarah tersaji utuh, melainkan menyisakan ‘kepingan-kepingan’ yang dianggap tidak layak saji.

Kepingan terbuang inilah yang disajikan dalam buku ini The Other Side of Silence : Voices from the Partition of India.

Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sangat personal. Urvashi mampu membuat para pelaku sejarah bertutur apa adanya tanpa batasan. Hambatan justru terjadi saat ia bertemu nara sumber perempuan yang didampingi suami karena para laki-laki ini langsung memposisikan diri sebagai juru bicara yang merasa lebih tahu dan lebih mampu untuk bercerita.

Meskipun Urvashi sendiri adalah feminis keturunan India, tapi tulisannya sama sekali tidak berpihak. Memang banyak bahasan tentang perempuan, tapi itu lebih karena faktanya bukan preferensi.

Akhirnya, pertanyaannya, apakah pemisahan seperti ini layak dilakukan? Apakah luka-luka yang ditimbulkan pemisahan itu seharga dan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?

Menkonfrontir kepentingan politik dan kemanusiaan tidak akan pernah memberikan jawaban. Tragedi seperti ini sudah terjadi berulang-kali dan masih akan terjadi berulang kali lagi dan hanya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, bukan jawaban.

Jadi? Kisah terakhir dalam bab penutup mungkin bisa sedikit meneduhkan.

Seorang Hindu yang harus pergi mengungsi dengan segera, terpaksa meninggalkan semua bukunya di rumahnya. Rumah tersebut kemudian dihuni seorang Muslim. Karena buku-buku tersebut merupakan harta berharganya, maka ditulisnya surat untuk penghuni baru rumah tersebut, entah siapun dia tapi pastilah seorang muslimin. Isinya meminta tolong supaya penghuni baru itu bersedia mengirimkan buku-buku itu padanya.

Permintaan itu dipenuhi dan mereka kemudian bersahabat, tanpa pernah bertemu. Seorang Hindu dan seorang Muslim melintasi batas-batas --yang entah dibuat oleh siapa-- dan menjalin hubungan sebagai manusia karena sesungguhnya agama bukan penghalang kemanusiaan.

Bagaimanapun agama mempunyai tempatnya sendiri, begitu juga dengan kemanusiaan. Tetapi yang terjadi kita berpaling dan meminggirkan kemanusiaan kita dengan menatasnamakan agama untuk mensahkan kezaliman.

Dalam surat pertamanya, orang Hindu itu menulis demikian ; “Kita adalah manusia pada tempat pertama, dan Hindu serta Muslim itu berada di urutan sesudahnya. Saya yakin benar bahwa anda akan berbaik hati kepada saya dengan menjawab surat ini atas nama ikatan kemanusiaan yang kita miliki bersama.“ (hal 467)

Mungkinkah orang-orang yang bertikai merenungkan hal ini ; barangkali sejarah bisa berulang tapi tragedi atas nama ras dan agama tidak perlu terjadi lagi.
***

ceritanet©listonpsiregar2000