esei
Hikayat
Orang Miskin Indonesia
Yopie
Hidayat
Inilah kisah tentang
persoalan negeri bernama Indonesia. Awal mulanya adalah ketika pemerintahan
yang sudah berumur 32 tahun mencapai puncak kerapuhan. Para kawulanya
sudah tidak percaya sehingga kejadian sepele sekalipun sudah cukup membentuk
ular antrean panjang di depan kasir bank, untuk menarik uangnya.
Dan marilah bandingkan
dengan apa yang terjadi di negeri bernama Argentina, sekarang ini, dengan
Indonesia, masa 1997-1998:
Di Argentina pemerintah
langsung membekukan semua simpanan di bank. Pokoknya bank dilarang buka.
Akibatnya orang kaya yang punya uang banyak terpukul hebat. Mereka marah
; kekayaannya hilang. Orang-orang miskin juga marah karena uang mereka
yang sedikit juga hilang. Tapi apalah artinya menjadi sedikit lebih
miskin. Penderitaan orang yang tadinya kaya raya lalu tiba-tiba menjadi
miskin tentu lebih menyakitkan daripada penderitaan orang miskin yang
menjadi sedikit lebih miskin lagi.
Yang jelas, karena
orang kayanya marah maka gerakan politik marak. Pemerintahan berkali-kali
ganti tanpa ada solusi. Sementara orang miskin yang marah cuma bisa
menjarah. Ujungnya ya sama, penjarahan dan kekacauan merajalela sehingga
menciptakan iklim, yang kemudian menyuburkan gerakan politik. Sampai
sekarang masih kacau. IMF tak berdaya.
Indonesia lain. Pemerintah
tak mau merugikan orang yang menyimpan uang di bank, dan langsung memutuskan
jadi bandar yang menalangi segala simpanan. Ada yang namanya mekanisme
penjaminan pemerintah yang intinya adalah: pokoknya semua uang yang
ada di bank, semua tagihan apa pun yang ada di bank, berapapun jumlahnya,
milik siapapun, akan dibayar kembali oleh pemerintah.
Kebijakan Indonesia
membuat orang kaya terselamatkan. Mereka senang ; uangnya aman. Memang
ada sedikit rusuh dan jarah menjarah, tapi semua orang juga tahu kalau
ada bau rekayasa tentara di balik kerusuhan dan jarah menjarah itu.
Pada garis besarnya,
orang miskin cuek bebek. Inilah cilakanya ; mereka cuek karena tidak
tahu bahwa kebijakan ini sebenarnya bisa dirumuskan menjadi satu kalimat
: 'pemerintah menyelamatkan orang kaya dengan keringat dan air mata
orang miskin.'
Jaminan
Untuk Konglomerat
Mengapa demikian? Begini. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka
terciptalah sebuah lubang besar bagi orang-orang kaya dan konglomerat
pemilik bank untuk mengeruk duit gratis. Mereka ramai-ramai mengaku
banknya mendapat masalah. Mereka mengaku nasabahnya ramai-ramai menarik
simpanan. Pemerintah harus menalangi, karena sudah berjanji akan memberi
jaminan atas segala tagihan yang ada di bank, siapapun yang punya, dan
berapapun jumlahnya.
Maka mengucurlah duit-duit
yang disebut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bahkan antar
pemilik bank pun bikin kongkalikong. Dibikinlah tagihan antarbank, seolah-olah
bank A punya tagihan pada bank B. Maka ketika bank A menagih dan bank
B mengaku bokek, ya pemerintah dong yang bayar ---kan sudah ada jaminan
tadi.
Inilah pesta pora
bejat para orang kaya, yang nanti tagihannya akan dibayar oleh orang-orang
miskin.
Ketika keadaan reda,
pemerintah menagih pada pemilik bank. "Sampeyan harus tanggung
jawab."
"Siap bapak, silakan
sita aset-aset saya."
Dan aset-aset yang
direlakan sepenuh hati itu aset-aset bodong karena dari dulu para bankir
menarik duit rakyat untuk bikin proyek-proyek bodong. Selisih duitnya
dikantungi. Jadi, para orang kaya bejat tadi mendapat untung mendadak
dua kali.
Pertama mereka dapat
duit BLBI. Kedua mereka bisa menyelesaikan persoalan dengan proyek-proyek
bejat. Sebab pada suatu titik jelas kalau kredit-kredit yang disalurkan
secara serampangan --dan umumnya untuk grup sendiri-- bakal macet. Mumpung
keadaan lagi kacau balau, serahkan saja semua aset bodong tadi ke pemerintah
sebagai bentuk tanggung jawab. Beres.
Lebih dari itu --atas
nama upaya penyehatan bank-- pemerintah juga mengumpulkan seluruh aset
busuk di bank untuk dipool jadi satu. Sebagai gantinya pemerintah menerbitkan
surat hutang dengan janji akan ada bunga yang akan dibayar setiap tahun.
Bunga inilah yang menjadi darah bagi bank untuk hidup.
Oke, perbankan tidak
ambruk. Ekonomi tidak rusuh. Tapi, pemerintah sekarang harus memikul
aset bodong yang nilainya ditaksir tak lebih dari 20% dari total uang
yang sudah dikeluarkan.
Kembali lagi ke orang
miskin, karena tagihan atas kerugian ini nanti harus dibayar oleh orang-orang
miskin. Padahal sebagian saham bank-bank yang ditolong itu, ternyata
masih dimiliki oleh orang-orang kaya. Bedanya, dulu mereka mayoritas
sekarang harus rela berbagi dengan pemerintah.
Subsidi
Orang Miskin
Waktu pun lewat dan sekarang pemerintah
mulai harus menunaikan kewajiban. Akibatnya, anggaran tersedot untuk
menambal uang yang dulu dibayarkan ke bankir-bankir itu. Bunga obligasi
untuk penyelamatan bank harus dibayar. Pemerintah terjebak sebuah masalah
klasik: kehabisan duit, tidak punya cash flow yang cukup untuk menjalankan
negara.
Solusinya: menunda membayar utang,
memangkas pengeluaran yang bisa dipangkas --subsidi minyak, anggaran
kesehatan, pendidikan, dan semua urusan yang diperlukan orang miskin--
atau mengutip jargon UUD 1945 ; menunda proyek-proyek yang berguna untuk
hajat hidup orang banyak.
Yang paling cilaka adalah semua
tarif pajak kalau sebisanya digenjot habis-habisan. Perusahaan negara
diinstruksikan menaikkan penghasilan. Jadi jangan heran kalau tarif
telepon, kereta api, kapal laut, hingga tarif berak di kakus terminal
harus naik.
Kebijakan seperti ini tentu saja
lebih memukul orang miskin ketimbang si kaya. Apalagi orang kaya tadi
sudah terlebih dahulu mendapat kenikmatan dari penjaminan pemerintah,
maupun pengucuran duit yang mengatasnamakan penyelamatan bank.
Jadi, sekarang orang miskin memang
makin sengsara. Ssemua-semua jadi mahal. Nyaris tak ada lagi penyelenggaraan
jaminan sosial oleh negara --darimana duitnya, wong pemerintahnya kesulitan
cash flow).
Pajak makin digenjot tapi layanan
publik makin menurun. Mari kita lihat empat fungsi dasar
Kesehatan? Pelayanan dasar yang
diberikan puskesmas makin menurun. Orang miskin harus kian menderita
dalam hal pelayanan kesehatan, sedangkanb orang kaya tidak perduli karena
mereka masih mampu mencari dan membayar pelayanan pribadi yang kualitasnya
sangat jauh lebih baik. Yang kelas Jaguar bisa terbang ke Singapura.
Keamanan? Semua orang di kompleks,
di RT, di jalan besar tentu masih harus membayar iuran hansip atau satpam.
Itupun harus rela diberikan tanpa ada jaminan bebas rampok. Pemerintah
tak punya duit untuk mengongkosi polisi secara lebih layak. Walhasil
polisinya korupsi.
Orang miskin punya cara sendiri
untuk mengatasi keamanan. Ini mungkin barbar, tapi bisa menjadi hiburan
alternatif --maklum satu-satunya hiburan paling-paling cuma nonton TV,
yang lagi-lagi belum tentu sehat karena isinya lagi-lagi kelakuan busuk
orang kaya di sinetron. Cara itu adalah membakar hidup-hidup penjahat
teri yang tertangkap.
Harap maklum lagi, mereka memang
tidak mengerti tentang penjahat kakap kaya raya yang sebenarnya membuat
hidup mereka sengsara seperti sekarang ini.
Transportasi? Cobalah, naik mobil
dari Jakarta ke Bandung, hancur lebur. Minimal lima enam jam, macetnya
enggak ketulungan. Kalau mau agak nyaman bisa lewat tol, tapi ini harus
bayar lagi --bukan pemerintah yang menyediakan. Orang kaya masih mampu
lah bayar tol dan naik mobil sendiri. Coba bagaimana nasib orang miskin
yang kini kian hancur-hancuran terhimpit pelayanan transportasi publik
yang kian buruk. Nyawa menjadi kian murah.
Pendidikan? Amit-amit. Orang kaya
bisa saja mengirim anaknya ke sekolah swasta atau ke luar negeri. Yang
miskin terpaksa ke sekolah negeri yang sudah lama jadi sarang korupsi.
Nah, sudah jelas kan. Pemerintah
kesulitan cash flow untuk menyelamatkan ekonomi (baca: orang-orang kaya).
Bebannya kudu dipikul lebih berat oleh orang miskin.
Jadi, mana lebih enak solusi Argentina
--semuanya jadi miskin hancur-hancuran-- atau solusi ala Indonesia yang
orang kaya makin kaya, pejabat makin korup dan kaya, dan partai politik
kian gendut kasnya. Lantas semua itu rekening tagihan dibayar oleh orang
miskin, yang sekarangn ini untuk hidup sehari-hari saja sudah memikul
beban yang lebih berat.
Maka marilah kita pekikkan; HIDUP
ORANG MISKIN INDONESIA, yang sudah mensubsidi pejabat negara yang korup
dan para orang kaya.
***