Ada
bau dari akhir sebuah rejim yang melayang-layang di atas Perancis
hari-hari ini. Keriangan yang biasanya dalam kampanye pemilihan
presiden tersingkir oleh kebosanan dan renungan. Hampir 60% orang
Perancis mengatakan mereka hanya sedikit tertarik pada persaingan
para calon, dan lembaga jajak pendapat umum memperkirakan keikutsertaan
pemilih sebagai yang terendah dalam empat puluh empat tahun sejarah
Republik keLima.
Babak
kedua pemilihan tanggal 5 Mei antara dua calon finalis, Presiden
beraliran Gaullist, Jacques Chirac dan Perdana Menteri Sosialis,
Lionel Jospin, tampaknya akan ditentukan lewat kemenangan suara
tipis. Seperti dikatakan seorang pengamat, Pascal Perineau ; "Percintaan
dengan pemilihan presiden sudah usai."
Namun
masih ada lagi yang lebih buruk. Cengkraman kekuasaan Presiden baru
akan tergantung sepenuhnya atas hasil pemilihan parlemen bulan Juni.
Jika kubu politiknya meraih mayoritas, maka ia akan memiliki mandat
kuat untuk memerintah. Namun jika kubu oposisi yang mayoritas, maka
Perancis mungkin akan menghadapi krisis konstitusi yang mungkin
akan menjadi mantera bagi berakhirnya Republik keLima.
Inilah
sebabnya : konstitusi yang disusun Charles de Gaulle tahun 1958
didasarkan pada presiden terpilih yang kuat. Selama dia didukung
oleh mayoritas parlemen, Presiden jelas memegang kendali dan Perdana
Menteri melayani kemauannya.
Begitulah
yang terjadi sampai tahun 1986, ketika sayap kanan menyapu pemilihan
paruh waktu dan menghadapkan Presiden Sosialis Francois Mitterand
dengan apa yang disebut sebagai kohabitasi --sebuah pengaturan dua
kepala yang aneh, dimana Presiden dari sebuah partai membagi kekuasaan
dengan Perdana Menteri dari partai oposisi.
Bertentangan
dengan sejumlah prediksi, kohabitasi ternyata tidak menghancurkan
republik. Memang aneh dan kadang memalukan --Perancis menjadi satu-satunya
negara besar di dunia yang mengirimkan dua pemimpin eksekutif ke
pertemuan puncak internasional-- namun sitem itu paling tidak berjalan.
Sebaigan
pemilih Perancis malah melihatnya sebagai bentuk sehat dari cek
dan keseimbangan yang mencegah satu kubu mengumpulkan terlalu banyak
kekuasaan.
Pengalaman
seperti itu berulang dua kali lagi, tahun 1993 sampai 1995 dan dari
tahun 1997 sampai sekarang. Namun para politisi dan sebagian besar
jajak pendapat kini melihat kohabitasi tidak stabil, melumpuhkan
pengaturan. "Orang Perancis sama sekali tidak suka kohabitasi,"
kata Guy Carcassonne, seorang ahli konstitusi. "Mereka tidak
pernah memlilihnya secara sadar."
Dan
sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan itu di masa depan, sebuah
reformasi bipartisan Tahun 2000 telah mengurangi masa jabatan presiden
dari tujuh tahun menjadi lima tahun, sama dengan Majelis Nasional
dan menyelaraskan waktu pemilihan keduanya. Teorinya adalah para
pemilih tidak akan bertentangan saat memilih presiden dan, satu
bulan kemudian, memberikan memberikan mayoritas parlemen kepada
lawannya. Namun tidak ada jaminan kalau hal itu tidak akan terjadi.
Dan
masalahnya bisa berbahaya. Tidak seperti kohabitasi sebelumnya,
dimana Presiden yang menjabat dihukum oleh pemilihan paruh waktu,
maka sekarang perpecahan suara mencerminkan adanya kesadaran untuk
memilih pemerintahan yang terpecah. Baik Presiden maupun parlemen
bisa sama-sama mengklaim legitimasi.
Presiden
bisa membubarkan majelis dan meminta pemilihan baru. Namun jika
partainya kalah dia akan menghadapi tekanan kuat untuk mundur. Hasilnya
bisa jadi kebuntuan kelembagaan. "Jika persatuan kekuasaan
tidak segera dipulihkan," kata ahli konstitusi Olivier Duhamed,
"itu bisa menjadi akhir dari Republik keLima."
Terus
bagaimana? Sudah berlangsung pembicaraan selama bertahun-tahun untuk
mengubah sistem dua kepala Perancis yang ganjil ini. Perdebatan
makin menghangat selama kohabitasi lima tahun belakangan, yang ditandai
dengan perbedaan sengit antara Jospin dan Chirac. Sejumlah pengamat
mengusulkan sistem presidensil gaya Amerika. Yang lainnya, termasuk
kelompok penekan yang disebut Konvensi untuk Republik keEnam, ingin
menghapuskan kepresidenan dan merangkul sistem parlementer gaya
Eropa.
Pembicaraan
itu mungkin masih prematur. Para pemilih Perancis mungkin akan bisa
memilih secara koheren dalam pemilihan mendatang, sehingga gagasan
perubahan konstitusi jadi kurang mendesak.
Namun
krisis utama dalam pembagian kekuasaan tampaknya tidak terhindarkan.
Dan jika itu terjadi, Perancis tak punya pilihan selain kembali
ke ruang gambar untuk menemukan kembali undang-undang dasarnya.
Dan dengan
15 konstitusi sejak tahun 1791, hanya sebagian kecil negara di dunia
yang bisa menyombongkan pengalaman dalam bidang ini.
***
Diterjemahkan dari
Time, 22 April 2002