laporan Warung Kejujuran
Ningrum Sirait

Jakarta selalu membuatku terpana, baik karena keragaman warnanya dan juga karena kekejamannya. Berkali-kali aku --yang dalam jargon Orde Baru dulu dicap dengan orang daerah supaya mau tunduk sama orang pusat-- datang ke Jakarta, dan berkali-kali pula aku terpana. Kunjungan ke Jakarta tidak pernah lewat kosong begitu saja. Selalu saja ada renungan kecil tentang hidup yang kubawa pulang ke Medan, ke daerah.

Bahkan secara fisik sekalipun aku yakin orang Jakarta amat berbeda dengan orang Medan atau orang-orang non-Jakarta lainnya. Di mataku wajah orang Jakarta berwarna merah tembaga dengan sorot mata bergelut mencari harapan untuk esok hari yang tidak pernah pasti. Mungkin belum jadi etnis baru, tapi sekedar entitas yang sepakat untuk hidup dengan nilai super gigih atau mati.

Di Medan, dan juga di kota-kota Indonesia lain yang aku pernah kunjungi, nilai super gigih atau mati masih lebih individual. Ada satu dua orang yang seperti itu. Tapi di Jakarta, rasanya, semua orang --dan setiap hari-- harus hidup dengan pilihan super gigih atau mati, termasuk keluargaku dan temanku --yang setelah beberapa tahun tinggal di Jakarta masuk terhisap masuk ke jantung pusat nilai Jakarta.

Dan, menurut statistik, ada sekitar 13 juta orang dengan karakter seperti itu yang saling berinteraksi --atau tepatnya bergulat-- di sebuah tempat yang sempit, panas, dan mahal. Terpana aku!

Itu soal kegigihan. Ada lagi ketidak-perdulian. Baru-baru ini begitu aku keluar dari bandara Soekarno-Hatta, aku kembali melihat jalan tol yang mulus dan lancar. Cuma detik itu juga aku langsung membayangkan gambar-gambar di TV atau di koran-koran ketika Jakarta direndam banjir. Jalan tol yang mulus, waktu itu, sudah seperti sungai. Aku sempat berpikir apa yang sudah dilakukan sehingga sungai itu bisa jadi jalan mulus lagi.

Belakangan sepanjang yang aku tahu ternyata belum ada yang dikerjakan. Jadi kalau tahun depan banjir lagi, mungkin akan seperti sungai lagi, dan aku di daerah akan menyaksikan lagi gambar-gambar yang sepertinya menunjukkan kelumpuhan Jakarta. Cuma selagi belum banjir, gunakan sajalah jalan tol yang mulus dan lancar itu.

Aku juga tak suka sama politikus murahan Jakarta. Cilakanya sudah murahan, koran-koran dan TV Jakarta masih saja mengutip pernyataan mereka. Di Medan, dan dimana-mana, tentu ada politikus murahan --karena syarat utama untuk menjadi politikus adalah murahan-- tapi peliputan media tentang mereka tidak sehebat media Jakarta.

Di Jakarta, politikus murahan --dan korup lagi-- yang justru dijadikan panutan. Semua komentar atau pernyataan mereka jadi berita. Seperti tidak ada saringan sama sekali, padahal salah satu fungsi media, katanya, adalah menjadi mercu suar bagi masyarakat, jadi bukan cuma menjual oplagh dan iklan.

Dan persis di samping jalan tol yang mulus tadi, di samping para politikus murahan itu, aku langsung juga bisa melihat wajah-wajah orang di Jakarta di terminal, di warung tegal ataupun bergantungan di bis pulang sehabis mencari makan. Menyaksikan sisi yang lain ini, terpana lagi aku.

Makan Daerah di Jakarta
Makanan di Jakarta juga yang membikin aku terpana. Acara dan selera makan di Medan selalu kuanggap sebagai ritual yang tidak dapat tergantikan di kota lain. Tapi Jakarta selalu punya tandingan, dalam bentuk miniatur memang tapi dari seluruh selera makan kota-kota lainnya. Cerita mengenai mie kutieau Medan ada diberbagai sudut Jakarta. Begitu juga berbagai jenis makanan daerah lain, mulai dari sup contro, pelecing kangkung, gudeg Jogya dan lain- lainnya.

Anehnya, makanan ini tidak menembus tempat-tempat besar dan mewah. Tak tepat rasanya kalau mengartikan sebagai cerminan tentang yang orang daerah tidak pernah menjadi besar dan mewah di Jakarta. Tapi jelas konsumsi makanan daerah ini cukup untuk orang-orang yang sudah tahu apa jenis makanan itu, betapa enaknya, dan darimana asalnya. Cukuplah kalau rasanya sudah kena sedikit saja ke ujung lidah; sudah cukup mengobati rasa rindu akan makanan kampung sendiri.

Makan di Jakarta jadi ritual berburu dengan kawan-kawanku. Tidak semua tempat bisa kucoba dan tidak semua tempat mengena di lidah. Tetapi aku yakin kalau Jakarta punya semuanya, mulai dari kemunafikan, kemewahan, politikus kotor, orang sukses, LSM, segala jenis sekolah yang menjamur, dan --tak kalah pentingnya-- makanan daerah dalam versi yang mendekati aslinya.

Sekali siang aku diajak kawan-kawanku makan, para pegiat LSM yang amat natural berperilaku menjadi tuan rumah pengundang yang baik. Pertanyaan utama adalah mau makan apa dan dimana? Ini bukan soal kenikmatan saja sebenarnya, tapi aku perlu memastikan apakah bakal makan ditempat para borju yang untuk duduk saja perlu standar etike, plus pengetahuan yang sistematis tentang urutan memasukkan makanan ke mulut, atau makan yang berkeringat dan bersendawa seenaknya untuk menyatakan kepuasan makan.

Tapi kawan-kawan LSM pengundang rupanya bukanlah LSM ala bayaran konglomerat, tapi LSM yang mengkritik demi untuk meluruskan, maka segera aku siapkan untuk makan di warung tegal dan pasti berkuah karena kepasanan.

Warung tujuan kami biasa saja, tidak berbeda dari kebanyakan warung di Jakarta. Jenisnya tidak terlalu menjurus ke warung tegal tapi tetap masuk kategori kaki lima. Letaknya di bawah rel kereta api di Jalan Gondangdia, di pinggiran Menteng, jadi dekat ke pusat kekuasaan. Kalau ada demonstrasi --yang ternyata sekarang sudah kurang populer-- aku jamin daerah ini akan cepat sepi.

Aku cukup heran melihat banyaknya mobil parkir, dan mobil-mobil bagus. "Wuah..", kupikir, "apa ini jenis warteg yang kubaca yang sering didatangi oleh profesional muda yang baru meniti karir dan belum sanggup makan di café kelas atas?"

Warung itu tidak besar besar, cuma bisa menampung kurang lebih 20 orang yang duduk mengitari meja dengan kursi panjang tanpa sandaran. Yang memisahkan tamu yang duduk makan dengan orang lain yang lalu lalang di jalanan luar adalah selembar kain bekas spanduk. Di tengah-tengah makanan yang berjenis rupa, terlihat duduk bertahta dengan keasyikannnya sendiri sang pemilik, yang rupanya merasa masih perlu turun tangan langsung untuk menghitung bayaran tamu yang sudah selesai makan.

Rombongan kami, rombongan orang kelaparan, mencari tempat duduk. Tidak ada yang duduk lebih enak karena dekat dengan makanan atau yang tidak enak di ujung sendiri jadi tak bisa meraup makanan pilihannya. Semua yang duduk mendapat kesempatan dan pelayanan yang sama.

Sesudah mengambil piring masing masing, semua bergerak bebas mengambil lauk pendamping sesuka hati. Akupun ikut bergerak, mengambil paru goreng, sambal pete, dan tak lupa kupesankan es teh manis dingin, yang sudah pasti paling pas untuk udara Jakarta yang panas menyengat.

Waktu aku mau tambah, kawan-kawan menyuruh aku bergerak sendiri. Sambil berjalan kulirik si pemilik dan tak sekalipun dia melirik atau menanyakan apa saja yang sudah kumakan. Dia duduk asyik di tahtanya ngelamun karena sedang tidak ada tamu yang membayar. Sungguh aku terpana!

Bagaimana mungkin orang-orang yang duduk semeja denganku --orang-orang Jakarta yang hidup dengan nilai super gigih atau mati-- akan menghadapi si pemilik itu dan membuat pernyataan jujur tentang apa-apa saja yang sudah dimakannya. Si pemilik menghitung dan si tamu membayar.

Terlintas di benakku, kalau ada tamu yang tidak jujur? Seorang kawanku tersenyum, "ya sudah pasti ada." Tapi bagaimana si pemilik warung bisa bertahan, batinku? "Ahhh," lanjutnya dengan yakin, "di Jakarta rasanya masih lebih banyak orang jujur daripada yang tidak jujur."

Aku berontak! Bagaimana mungkin Jakarta yang menyimpan begitu banyak polemik tentang kejujuran dan kebusukan ternyata masih mampu mempertontonkan suatu kejujuran di lapisan bawah, di suatu warung sederhana di bawah rel kereta api.

Kupandangi semua orang yang makan disana, semuanya lahap tak perduli dan seolah-olah cuma aku sajalah yang punya kegusaran; tentang kontradiksi Jakarta dan kejujuran. Aku catat baik-baik di benakku bahwa ketika orang selesai makan, maka dia sebenarnya bukan hanya melakukan transaksi pembayaran, tapi lebih merupakan pertanggung jawaban kejujuran, atau akuntabilitas publik yang terbuka kepada sang pemilik.

Di Jakarta, akuntabilitas publik --yang diteriakkan para politikus murahan dan dipajang besar-besar oleh media utama-- terjadinya di bawah rel kereta api. Di situ tidak ada polisi, tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada petugas tibum, dan juga tidak ada anggota DPR. Lagi-lagi aku terpana!

Seandainya
Aku masih belum puas. "Tapi bagaimana kalau sebagian besar pembeli tidak jujur?" desakku. Kawan-kawanku tersenyum. Yang tadi menjawab malas-malasan; " aahhh nggak apa. Masih banyak kita disini yang bisa melihat, atau Tuhan pasti maha tahu!"

Makin sulit aku bayangkan kalau di Jakarta orang masih membawa-bawa Tuhan untuk urusan makan malam di bawah jalan kereta api. Atau mungkin orang-orang masih bersedia jujur karena ongkosnya --secara ekonomis dan hukum-- relatif tidak seberapa besar. Seandainya mekanisme seperti ini diterapkan di toko emas --dan kalaupun tertangkap cuma ditegur satpam saja-- maka mungkin semua orang akan berbohong gila-gilan.

Aku lirik si pemilik yang tetap duduk enak di tahtanya. Aku pikir ini bukan persoalan murah atau mahal, makan gratis atau tidak. Sederhana saja ; kau bohong atau tidak. Kalau kejujuran bisa relatif maka kebohongan adalah absolut

Sungguh -- aku berharap-- suatu saat nanti agar lebih banyak lagi orang makan di warung ini, terlebih-lebih para politikus yang kejujurannya sudah menipis. Alangkah mengenanya bila orang-orang Jakarta yang sedang menjual kekuasaan, atau partai politik yang terus-terusan bergolak, dan politikus korup yang kerap membohongi publik, mau duduk bersama dan makan di warung itu.

Buat mereka pastilah tidak ada artinya nilai dari harga makanannya, tapi aku benar-benar meragukannya karena bisa jadi mereka --secara naluriah-- sudah tidak bisa lagi mengatakan yang sejujurnya. Mungkin, kalaupun aku tegaskan bahwa aku yang akan membayar semua yang mereka makan, maka mereka tetap saja tidak bisa lagi untuk mengatakan yang sebenarnya. Tidak bisa, jadi bukan tidak mau.

Pertanggung-jawaban pribadi dan publik dalam bentuk paling sederhana di warung kejujuran ini agaknya mampu mengajarkan mereka tentang proses akuntabilitas dengan makna yang lebih dalam. Seandainya orang-orang sekelas Akbar Tanjung, Rahardi Ramelan, Habibie, atau Hashim Djojohadikusumo mau makan di waring itu, aku bayangkan si pemilik tadi mungkin akan berkata "Pak, bukan berapa harganya yang saya persoalkan, tetapi apakah bapak mengatakan yang jujur?"

Dan aku yakin akan jauh lebih sulit lagi bagi mereka untuk mengakui ; "ya saya khilaf, tadi saya memang bohong."

Seandainya para aparat pemerintah dan politikus di Jakarta dipaksa makan di warung itu satu atau dua kali seminggu, mungkin pelan-pelan mereka bisa juga belajar tentang kejujuran. Mungkin saja, tapi soalnya mana mungkin mereka mau belajar dari orang-orang kecil di bawah jalan kereta api di Gondangdia, Jakarta Pusat. Padahal nyata-nyata jelas tempat belajar seperti itu ada di pusat kota Jakarta. Terpana aku.
***
ceritanet©listonpsiregar2000