ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 32, Senin 4 Maret 2002
___________________________________

esei Menuju Indonesia Baru, dengan Warisan Sistim Lama
Hok An

Krisis ekonomi Indonesia tidak selalu tampak jelas di kalangan elit. Sejak awal Tahun 2000 tercatat beberapa pabrik mobil dan toko besar yang mengalami peningkatan penjualan sampai 200%, yang diakibatkan oleh naiknya konsumsi masyarakat. Jadi sebagian warga masyarakat sudah pulih dari krisis. Kalau kelas menengah dan bawah menderita kerugian besar akibat krisis, maka kelompok elit yang mempunyai banyak simpanan di bank sempat --atau masih-- menikmati suku bunga yang tinggi.

Kesadaran krisis dikalangan pemerintah juga rendah. Hal ini tampak antara lain dari tingginya anggaran untuk membeli kendaraan atau untuk biaya perjalanan para pejabat tinggi. Hal ini masih bisa saja tetap terjadi dengan cara menutup mata terhadap kemanusiaan -- untuk para pengungsi, misalnya, yang kira-kira berjumlah 1,3 juta orang-- hampir tidak ada dana yang tersedia.

Ekonomi gelap dan rente
Rendahnya kesadaran akan krisis sebagian bisa dijelaskan dengan besarnya ekonomi gelap di Indonesia. Disebabkan oleh pelarian pajak di Indonesia, maka terdapat sejumlah sektor ekonomi gelap. Anggota DPR Aberson Marie Sihaloho berpendapat bahwa hanya 40% pajak yang ditarik secara resmi, dan ini berarti dari penyelewengan pembayaran pajak saja maka negara mengalami kerugian sekitar Rp.100 trilliun.21

Jika ditilik pada tahun 1965 sektor gelap di Indonesia diduga sampai dua kali lebih besar dari sektor resmi. Pada saat itu masih banyak perusahaan yang hanya terdaftar di kantor desa. Namun sekarang besarnya sektor gelap diduga masih sama saja. Anggaran tentara yang resmi hanya menutup 25-35% dari total pengeluarannya. Lantas sekitar 25-35 % lainnya ditutup oleh anggaran gelap atau 'off-budget' yang didapat dari koperasi-koperasi dan perusahaan-perusahaan TNI, sedangkan sisanya oleh pungutan-pungutan ilegal1. Tambang emas dan tembaga Freeport, misalnya, dilaporkan membayar pajak gelap sebesar US$11 juta/tahun kepada komandan teritorial Papua.2

Begitu juga dengan pembiayaan negara dan pemasukan pejabat KKN, yang ternyata sebagian besar ditutup oleh ekonomi rente. Rente yang dimaksud disini bukan bunga atau pensiun, tetapi upeti. Di zaman feodal Jawa, negara dan rakyat adalah milik raja sebab itu upeti adalah hak bangsawan. Sekarang didalam sistem republik, rakyat yang membayar pajak kepada negara yang pada gilirannya rakyat mestinya berhak atas pelayanan negara --namun praktis tidak pernah terjadi. Jadi rente dijaman modern sekarang tergolong ilegal.

Yang masuk kedalam ekonomi rente adalah lisensi-lisensi untuk hak pemotongan hutan, eksplorasi minyak bumi, dan juga bantuan luar negeri yang langsung masuk kekantong birokrat --yang diperkirakan paling tidak mencapai 30%. Di tingkat yang lebih bawah, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat --yang mestinya dilayani oleh negara-- rente sudah jadi syarat. Untuk mendapatkan surat-surat seperti KTP, akte kepemilikan, dan lisensi maupun monopoli maka penduduk harus membayar pungli.3

Perusahaan yang membutuhkan fasilitas, kredit dan lisensi, mengusahakan hubungan dengan orang-orang yang berpengaruh, yang biasanya dibayar dengan porsi kepemilikan sebesar 10%. Selain itu juga ada sumbangan-sumbangan wajib kepada yayasan-yayasan dan untuk proyek-proyek besar maupun dana taktis sekretariat negara. Kas-kas gelap seperti ini jugalah yang membiayai program-program sosial angkatan bersenjata, pembelian senjata maupun operasi-operasi militer rahasia. Sistem ini sering dinamakan RBDEM, singkatan Rent Based Domestic Enterprise Development Model atau model pembangunan pengusaha nasional atas dasar rente.4

Masalahnya lebih berkembang karena jumlah aparat pemerintah juga berkembang, dari suatu administrasi yang sederhana di bawah pemerintahan Belanda menjadi sekitar 500.000 aparat pada tahun 1970, dan berkembang lagi ke angka 4 juta orang pada tahun 1993 sampai sekitar 5 juta orang sekarang ini. Pembengkakan ini dimulai ditahun limapuluhan untuk memberi pekerjaan kepada eks pejuang veteran. Kemudian masing-masing partai yang berkuasa menguspayakan jabatan pemerintahan untuk anggota-anggota, keluarga dan teman-temannya. Hal ini terjadi dibawah tekanan sosial yang cukup tinggi.

Erat terkait dengan sistem ini adalah kelompok FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri ABRI), yang menguasai jalur-jalur ekonomi. Melalui hubungannya --yang mengandalkan nama orang tua sebagai perwira militer-- mereka mengontrol secara tidak langsung proses penerbitan lisensi, monopoli, dan juga beberapa keputusan pemerintah. Mantan ketuanya Tutut sekarang diganti dengan Dudhie Makmun Murod, yang merupakan sahabat karib Taufik Kiemas.

Unsur penting struktur ini adalah kaum preman seperti 'gang of nine', dan Pemuda Pancasila. Kelompok-kelompok ini sebetulnya cabang tidak resmi dari angkatan bersenjata atau instansi negara lainnya. Mereka menjalankan kegiatan diluar legalitas, antara lain kegiatan-kegiatan lampu merah, kasino gelap (pencucian uang), keamanan atau penagihan, maupun membantu pejabat-pejabat dalam aksi kekerasan, seperti mengusir penduduk dalam kasus perebutan tanah.5

Akibat sistem ekonomi gelap dan rente ini, pajak dan cukai umumnya tidak masuk ke tangan negara, tetapi langsung jatuh ke tangan pejabat negara dan keluarga. Itulah sebabnya penerimaan langsung negara sangat rendah. Pada tahun 2000 negara hanya menerima 11% dari produksi nasional (PNB) sebagai pajak --atau sekitar 19% jika pemasukan dari minyak bumi dimasukan. Sebagai perbandingan, Malaysia menerima pemasukan sebesar 35% dari produksi nasional.

Pada tahun 2000 tercatat 4,4 juta pekerja di 832.000 perusahaan Indonesia yang merupakan wajib pajak. Dan dari sekitar 20 juta wajib pajak lainnya, yang terdaftar hanya 1,3 juta, dan dari jumlah itu hanya 70% saja yang melaporkan penghasilannya, sedangkan sisanya tidak berhasil diketemukan.

Jadi untuk menaikkan pemasukan pajak menjadi 16% PNB, sekitar 10-15 juta wajib pajak harus didata ulang. Dan ini bukan pekerjaan mudah karena pengalaman-pengalaman buruk sehingga banyak orang takut terhadap kantor pajak. Dari 35.000 ahli-ahli asing di Jakarta ternyata hanya 3000 orang yang membayar pajak. Dan total wajib pajak di Jakarta hanya 300.000 atau sekitar 1/3 saja yang terdaftar.6
Sedangkan dari seluruh perusahaan resmi yang ada, hanya 20% saja yang terdaftar di kantor pajak. Jumlah perusahaan sekarang ini diduga 18 juta --sebelum krisis tercatat 30 juta. Banyak perusahaan-perusahan modern dengan untung yang besar yang belum terdaftar.

Disektor perikanan lepas pantai, misalnya, setengah dari 7200 -kapal, yang sebagian besar milik asing, bekerja dengan kertas dokumen palsu. Disektor ini saja Indonesia ditaksir menderita kerugian US$ 4 milyar setahun.7

Jika dihitung-hitung maka jumlah pemasukan pajak yang menguap antara tahun 1990-2000 mencapai sebesar Rp.714,5 trilyun atau US$ 70 milyar36, dan angka ini berarti menyamai jumlah hutang luar negeri negara.

Pemasukan pajak yang rendah ini tidaklah menggambarkan keadaan sebenarnya, kerena sesungguhnya jumlah pajak yang dibayar sangat tinggi. Pada tahun 2000, produk indonesia merosot ketempat terakhir dalam urutan 49 produsen international37. Tapi pengusaha-pengusaha tekstil yang mengeluh karena rendahnya daya saing produk-produk Indonesia menuding penyebabnya adalah ekonomi biaya tinggi dengan beban 29 jenis pajak. Bahkan dalam harga rumah sederhana (RSS) kadar pajak tidak kurang dari 57,5%.

Di tingkat daerah pada tahun 1998 tercacat ada 200 jenis pajak daerah. Hal ini mengakibatkan bahwa harga produk pertanian di perkotaan bisa 5-10 kali lebih mahal dari harga jual petani38. Dan dengan dimulainya proses desentralisasi sejak awal 2001, jumlah pajak daerah ikut naik dengan deras. Pada saat ini pemerintah pusat sedang berusaha mencegah 104 dari 1000 pungutan-pungutan di daerah8.

Tidak siap globalisasi
Di Indonesia, birokrasi tidak berjalan menurut sistem kapitalis dimana birokrasi merupakan pelayan negara untuk warganya, tetapi masih merupakan lembaga feodal dengan mentalitas raja rampok (seperti Ken Arok) penarik rente ekonomi, tanpa budaya kerjasama dan koordinasi antar jawatan. Pertengkaran dan intrik-intrik yang tajam untuk memperebutkan kewenangan, untuk menjaga sumber ekonomi masing-masing, berkecamuk sehingga strukur-struktur pemerintahan menjadi kacau, baur dan kadang-kadang lumpuh.

Ekonomi Indonesia yang sudah masuk jauh kedalam medan persaingan global masyarakat pengetahuan (knowledge society), memerlukan birokrasi yang effisien dan effektif, yang mampu memberikan pelayanan dan kewenangan kepada masyarakat. Sebab itu, reformasi administrasi adalah suatu keharusan agar bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis, dan pada akhirnya --dalam jangka panjang-- memiliki administrasi negara yang effisien dan bertanggung jawab. Reformasi yang harus dilakukan adalah reformasi institusi yang meliputi reformasi pada norma, etika peraturan, dan organisasi (struktural).9

Kaum birokrat masih menikmati kedudukan yang kuat. Banyak pejabat sesungguhnya tidak punya tugas selain memberi stempel. Tetapi yang terakhir inilah yang memberi mereka kekuasaan tanpa batas, karena masyarakat dan sistim hukum Indonesia belum mengenal apa yang namanya hak mendapatkan (Rechtanspruch). Selain itu penolakan jasa negara, seperti dalam KTP, tidak memerlukan landasan hukum. Pemecatan karena prestasi kerja yang buruk tidak mungkin. Pejabat, sekalipun telah kena hukuman pengadilan, umumnya hanya dapat dipindah dari jabatannya dengan kenaikan pangkat. Struktur hukum ini memudahkan dan mendorong KKN.

Satu-satunya yang ditakuti pejabat hanya sekadar pendapat umum, yang membuat pejabat-pejabat umumnya takut dengan pengawasan yang terbuka, apalagi dengan partisipasi masyarakat. Sistem seperti ini menurut Gunar Myrdal takut terhadap demokrasi dan menyebabkan kemiskinan.

Keputusan birokrasi dapat diambil tanpa dasar hukum. Tuntutan melalui pengadilan tata usaha negara seringkali tidak berguna, karena hak untuk eksekusi keputusan pengadilan praktis sudah tidak ada lagi. Dengan runtuhnya negara hukum yang terlepas dari semua pengawasan dan norma, maka birokrasi mengalihkan fungsi negara kepada fungsi yang salah; menjadi pusat distribusi sumber daya dan jasa kepada siapa saja yang membayar.

Struktur birokrasi KKN juga mendorong kecenderungan untuk gigantomani sehingga urusan-urusan intern tetap berkisar didalam lingkungan yang tertutup. Menurut penelitian BPK, volume salah urus dari anggaran negara 1999/2000 ternyata tidak kurang dari 70%.10 Sementara bagian anggaran negara yang langsung dikorupsi diduga mencapai 30% dari anggaran belanja. Dan karena pejabat juga melahap sebagian dari dana non-budgeter serta langsung memalak masyarakat, maka seluruh volume korupsi diduga kira-kira sama dengan anggaran belanja.11

Rakyat lemah
Masyarakat Indonesia umumnya tidak mengetahui hak-hak mereka. Kebanyakan orang yang secara politis sangat terpinggir tidak mempunyai saluran untuk mengambil peran serta dalam proses pengambilan keputusan. Dari segi ekonomis sebagian besar masyarakat juga lemah, karena upah dan penghasilan kaum pekerja dan petani sangat rendah. Ketimpangan tampak didalam perbandingan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan-perusahan Indonesia (gini ratio). Beberapa perusahan tertentu mempunyai gini ratio 1:10.000.000, dan sebagai perbandingan, di negara tetangga Singapura perbandingan hanya 1:22.12

Dilihat dari segi hukum, HAM, UU dan norma-norma umum tidak berlaku dan belum dapat dituntut oleh kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Banyak yang tidak memahami arti negara hukum kemudian mencoba memperjuangkan kepentingannya dengan membentuk milisi-milisi atau satgast-satgas sendiri untuk menjalankan pengadilan sendiri dengan cara yang dialaminya sehari-hari, yaitu dengan kekerasan, pengusiran, dan pembunuhan.13

Masyarakat Indonesia sekarang tidak tahu lagi apa yang sesungguhnya masih mengikat bangsa Indonesia14. Sebab itu kebutuhan untuk suatu konsensus masyarakat yang baru sudah mendesak. Konsensus baru perlu dilandasi oleh konstitusi baru, dengan format yang demokratis dan melindungi kepentingan semua orang. Konsititusi ini harus mengamankan wawasan multi budaya untuk mampu menopang perkembangan kekayaan budaya dan agama negara Indonesia secara manusiawi.

MPR sesungguhnya sudah sadar dengan semua tantangan ini dan mengakui bahwa kekerasan oleh negara adalah sumber dari kerusuhan. MPR juga menjanjikan apa dinamakannya 'enam pokok reformasi, yaitu: amandemen UUD 1945, penegakan supremasi hukum, reposisi TNI/Polri, otonomi daerah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintahan yang bersih dari KKN dan mendukung demokratisasi.15

Dan sejak setahun ini MPR telah menangani amandemen UUD, namun dalam Sidang MPR Bulan Oktober 2001, keputusan-keputusan enam pokok reformasi itu ditunda untuk satu tahun. Agaknya MPR masih kurang tranparans dan tidak melibatkan masyarakat didalam persiapan amandemen UUD. Perubahan undang-undang dasar, yang menjadi jalan menuju konsensus nasional untuk Indonesia, mestinya harus dirintis bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat. Jurang lebar antara MPR dengan masyarakat itu tercermin jelas dengan banyaknya ahli-ahli hukum dan LSM-LSM yang mendirikan komisi undang-undang dasar. Dengan cara-cara ini kepercayaan masyarakat dan perdamaian tentunya sulit diundang hadir.

Hambatan yang terbesar sesungguhnya terletak kepada masyarakat sipil Indonesia sendiri, yang pada saat ini masih terlalu sibuk mengatasi banyaknya masalah sehari-hari yang berat dan gawat. Penyelesaian masalah Indonesia memerlukan masukan dari Indonesia sendiri, terutama kalau yang dikehendaki bukanlah jalan IMF, atau jalan KKN, tetapi jalan yang adil dan pro-rakyat. Sudah waktunya masyarakat sipil Indonesia menyumbangkan pemikiran mikro masing-masing, sebagai landasan makro bagi jalan raya untuk menuju Indonesia Baru.16
***

Kepustakaan
1) Time to turn off the lights on military's businesses; JP. 04.12.99.
2) Lesley McCulloch; Trifungsi: The Role of the Indonesien Military in Business; BICC, Oct. ´00; S.29
3) Indonesia's poor hard?hit by graft, says survey; Straits Times [Singapore] 04.09.01.
4) Bandingkan: Malaysia: A New Development; Morgan Stanley; 25.07.01.
5) Vaudine England; Militias adjust to free market; South China Morning Post; 09.11.01.
6) Jakarta Post. 31.07.00; Suara Pembaruan 25.9.00 dan 24.10.00; Kompas 20.06.01; Jakarta Post. 20.06.01;
7) Ribuan Kapal Ikan Berdokumen Palsu; Kompas. 17.10. 01.
8) Government Tries to Abolish 'Greed Levies'; Laksamana.Net, 30.10.01.
9) Agus Joko Purwanto; Reformasi Administrasi Negara Indonesia; Journal Universitas Terbuka Vol.8.2.
10) Revrisond Baswir, Memahami Korupsi sebagai Pengkhianatan, Suara Pembaruan. 31.10.00.
11) Time to turn off the lights on military's businesses; Jakarta Post. 04.12.99.
12) Atantya H Mulyanto; Menanti Langkah Kuda "Meganomics"; Suara Pembaruan. 27.08.01.
13) Multa Fidrus; Will vigilantism change the police? Jakarta Post. 17.09.01.
14) Zuhairi, Misrawi; Demokrasi Pasca ? Presiden Gus Dur; Suara Pembaruan. 15.08.01.
15) Pimpinan MPR Ingatkan Enam Pokok Reformasi Total; K. 01.11.01
26) HS Dillon; Paradigma Ekonomi yang Pro Kaum Miskin dan Pro Keadilan; INFID, 19.05.01.

ceritanet©listonpsiregar2000