ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 31,Jumat 18 Januari 2002
___________________________________
esei Seluk Beluk Ekonomi Indonesia, Baru tapi Lama
Hok An

Krisis yang berkepanjangan sekarang ini dimulai dengan krisis Asia tahun 1997 dan gejala-gejala krisis ekonomi ini sudah diramalkan oleh Paul Krugman tiga tahun sebelumnya, 1994, dengan menghujat ekonomi negara-negara Asia Timur sebagai mitos1. Tetapi dunia bisnis, IMF dan Bank Dunia justru menggambarkan model ekonomi Asia Timur --yang ditandai oleh dominasi perusahaan-perusahaan multinasional ini-- sebagai kisah sukses2.

Inti dari model ekonomi Asia Timur adalah ekspansi ekspor yang dipacu dengan input yang tinggi, yang dimungkinkan oleh tabungan nasional yang tinggi, investasi modal asing (PMA) yang tinggi, serta ekspor yang tinggi --yang dicapai melalui konsentrasi pada produk-produk murah dengan buruh murah dan obral lingkungan

Namun, seperti yang sudah terbukti, dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip diatas ternyata menimbulkan banyak masalah.

  • Banyak perusahaaan dan negara-negara Asia tidak hanya membiayai investasinya melalui tabungan, tetapi hutang, diantaranya Indonesia. Anggaran belanja pemerintah RI sejak 30 tahun belakangan ini juga ditopang oleh kredit-kredit dari Kelompok Konsultatif Indonesia CGI. Konsorsium ini membiayai defisit dari proyek-proyek pembangunan pemerintah RI. Sebelum krisis nilainya sekitar US$ 5 milyar setahun, sedang tahun 2002 sebesar US$ 3,14 milyar. CGI membiayai dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dari meningkatnya hutang, tapi karena penggunaan dana tidak efisien -korupsi yang tinggi-- maka asumsi ini tidak tercapai. Dan besarnya hutang pemerintah Indonesia -sekitar US$ 54 milyar pada permulaan krisis Asia, Juli 1997- telah memacu tingginya cicilan hutang pula sehingga mendorong neraca anggaran berjalan menjadi negatif.

    Lantas dengan deregulisasi 1988 dan liberalisasi perbankan 1992 telah tumbuh 238 bank-bank yang terutama didirikan perusahaan-perusahaan besar. Melalui bank-bank bermodal cekak ini terbitlah kredit/surat hutang untuk kelompok sendiri -dengan jaminan fiktif dan di-mark up lagi. Dan karena modal ini sesungguhnya fiktif, maka peredaran uang bertambah cepat tanpa diimbangi pertumbuhan produksi barang dan jasa sehingga membentuk sebuah gelembung besar yang akhirnya meletus (implusi) saat krisis moneter 1997/19983.

  • Sebelum krisis, Asia Tenggara merupakan tempat yang sangat menarik bagi investor international, karena umumnya negara-negara ini menawarkan stabilitas politik, sumber daya alam yang kaya, infrastruktur baik, biaya produksi rendah, peraturan penanaman modal asing yang jelas -atau bisa dibuat jelas--, subvensi-subvensi yang merangsang, dan birokrasi yang efisien -atau bisa diatur supaya efisien.

    Di Singapura, modal asing dimanfaatkan untuk mendirikan perusahaan, jadi hanya sebagian kecil terdiri dari investasi yang bersifat spekulatif dan cepat bergerak (fonds, obligasi, kertas berharga, dll). Di Indonesia kadar PMA rendah --pernah dibawah 15%4-- karena Indonesia ternyata kurang meyakinkan untuk penanaman modal jangka panjang. Yang masuk Indonesia adalah modal jangka pendek --terutama kredit-kredit-- yang mudah bergerak yang tergantung pada kepercayaan, yang mulai rontok sejak negara menjalankan kekerasan terhadap PDIP dalam peristiwa 27 Juli 1996.

    Peristiwa ini bukan saja tanda bahwa suksesi akan berjalan dengan kekerasan, tetapi kenyataan bahwa pemerintah meninggalkan pola penyelesaian konflik secara damai dan mencampakkan elemen penting dari kapital sosial ini. Sejak itu konflik horizontal juga merebak tidak terhentikan dan mendorong pengungsian warga kelas menengah dengan modalnya ke luar negeri. Antara tahun 1997-1990 telah terjadi pelarian modal sebesar US$ 80 milyar --termasuk diantaranya sekitar US$ 30 milyar modal pengusaha-pengusaha minoritas keturunan Tionghoa.5

  • Pemusatan kepada ekspansi ekspor dari produk-produk massal menyebabkan pengabaian permintaan dalam negeri, dan ketergantungan pada teknologi luar negeri. Strategi ini berdasarkan ekspansi input, tetapi mengabaikan efisiensi dari output per satuan input. Persaingan global yang mengakibatkan harga-harga output merosot dengan cepat, membawa akibat kemerosotan keuntungan, yang sudah diramalkan Krugman akan menyebabkan krisis Asia.

    Bagi Indonesia ekspansi input juga mengakibatkan impor bahan dasar -bayangkan untuk sepatu sampai 90%!- teknologi, jasa dan modal yang besar sekali. Akibatnya, kata Priyanto dalam Kabar dari Pijar, "sejak 3 tahun terakhir defisit neraca tahun yang berjalan naik 3 kali lipat dari US$ 3,5 milyar tahun 1994 menjadi US$ 10,1 milyar di tahun 1997"

Krisis 1997 dan IMF
Pada permulaan krisis di Thailand Bulan Mei 1997, walaupun hutang luar negeri RI cukup tinggi ---Juli 1997 : US$ 54 milyar-- namun IMF, Bank Dunia dan pemerintah RI yakin, bahwa data fundamental Indonesia adalah sehat. Awal Oktober 1997 barulah pemerintah meminta bantuan IMF dan sejak saat itu Indonesia masuk ke dalam program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program) dan pengawasan dari IMF. Pokok-pokok penting dari program IMF yang dituang kedalam Letter of Intent LoI antara lain restrukturisasi lembaga-lembaga keuangan dan otonomi BI --untuk mengembalikan kepercayaan pasar uang-- disertai dengan penghematan anggaran belanja dan swastanisasi BUMN --untuk membiayainya-- dan kebijaksanaan kurs mengambang serta uang ketat --untuk mengembalikan kepercayaan kepada rupiah. Termasuk juga liberalisasi perdagangan dan PMA, deregulasi, penghapusan monopoli, kartel dan KKN untuk melancarkan perdagangan.

Akhir Oktober IMF sudah mengumpulkan kesediaan bantuan dari lembaga-lembaga international dan negara-negara lain berupa dana siap panggil (SDR) maupun suntikan dana untuk BI yang seluruhnya mencapai US$ 23 milyar. Paket ini akhir 1997 naik menjadi US$ 42,3 milyar, diantaranya suntikan IMF sebesar US$ 11,2 milyar.6

Tetapi karena pencairan dana ini (kecuali suntikan IMF) sangat lambat, manfaatnya jauh dari cukup untuk menghadapi spekulasi dan hutang-hutang swasta, karena cadangan devisa Indonesia waktu itu hanya US$ 20 milyar. Hutang swasta jangka pendek sudah berkisar antara US$ 65 milyar hingga US$ 80 milyar, dan sebagian diantarnya --US$ 34 milyar-- sudah harus lunas akhir 1997, sisanya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

Akibatnya rupiah tetap turun dari Rp.2.440 untuk US$ 1 pada Mei 1997 menjadi Rp.4.650 untuk US$ 1 pada Desember 1997) sampai Rp.14.900 untuk US$ 1 pada Juni 1998. Namun BI dan IMF tetap bertahan dalam orthodoksi politik uang ketat, dan dengan panik menaikan suku bunga SBI dari 20% pada Januari 1998) sampai 70,8% pada Juli 1998), tanpa menyadari, bahwa bank-bank hancur lebur dan sistem keuangan domestik sampai akhirnya mati suri dengan menyeret sector-sektor lain sehingga banyak orang diPHK. Hancurnya Rupiah memangkas pendapatan per kapita Indonesia dari US$ 1100 menjadi US$ 600. Artinya secara ekonomis Indonesia mundur 15 tahun. Dengan demikian usaha-usaha IMF untuk stabilisasi sistem keuangan Indonesia berakibat kontraproduktif.7

Hubungan IMF dengan Indonesia terus menerus dilanda krisis, karena adanya kebijaksanaan IMF yang ditentang keras oleh masyarakat --misalnya pemotongan subsidi BBM-- maupun oleh presiden yang tidak berniat (Soeharto) atau presiden yang tidak mampu (Gus Dur) dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian dengan IMF. Krisis ini mempertajam krisis pemerintahan, dengan jatuh bangun 3 presiden dalam waktu singkat.

Vakum kekuasaan ini belum teratasi, padahal sudah jelas prasyarat pemulihan ekonomi adalah sebuah pemerintah yang punya tingkat legitimasi yang memadai, bukan pemerintah yang memaksimalkan korupsi dan skandal.8

Bantuan IMF jadinya seperti air yang dibuang ke laut, karena politik IMF yang tidak konsisten, antara lain:

  • Dalam kerangka CGI, IMF sudah mendampingi Indonesia sejak tahun 1967, tetapi BI belum mempunyai pembukuan yang tertib -yang mestinya cukup jadi alasan untuk menutup BI. Tetapi IMF menolak pendirian bank zentral yang baru dan memaksakan otonomi BI, tanpa menatanya lebih dahulu, dengan akibat sekarang setiap usaha pemerintah dan DPR untuk membersihkan BI akan melanggar UU. Padahal lembaga ini lebih terkenal sebagai sarang penyamun. Dengan demikian struktur keuangan yang sehat mustahil tumbuh.

  • IMF mendorong BI untuk menyelamatkan (bail out) bank-bank dan juga konglomerat-konglomerat dengan memberi blanket garantee atau jaminan menyeluruh yang berlaku surut kepada bank-bank pemerintah dan swasta. Namun akibat 'pertolongan' itu, hutang-hutang swasta dan masalahnya dibebankan kepada pemerintah --atau persisnya masyarakat

  • IMF membiarkan mantan presiden Soeharto memberikan dana BI dalam bentuk BLBI kepada 5 bank keluarga -sebesar Rp. 100 trilliun-- dan 43 bank rekan-rekannya -RP. 44,5 trilliun. Kredit ini umumnya disalah gunakan untuk spekulasi uang atau dilarikan keluar negeri. Sebagai contoh, Texmaco menggunakannya untuk membeli seksi Eropa dari pabrik polyester Trevira-Hoechst.9

Karena pemerintah tidak punya uang untuk operasi-operasi ini, maka bank-bank tersebut mendapatkan obligasi pemerintah. Sebagai gantinya bank-bank itu menyerahkan kredit-kredit macet beserta dengan jaminannya --tagihan, barang tak bergerak dan kepemilikan-- kepada BPPN.

Namun obligasi-oligasi pemerintah yang ternyata berjumlah sekitar Rp. 650 trilliun jauh melebihi peredaran uang pada saat itu. Jumlah uang kartal dan giral (M1) di bulan Desember 1997 hanya Rp.78,3 trilliun, sedangkan jumlah kuasi uang (M2) Rp.355,6 trilliun, padahal paket bantuan IMF dan Bank Dunia yang cair pada Bulan Oktober 1997 baru bernilai dibawah Rp.100 trilliun. Maka dengan sendirinya kurs Rupiah merosot terus.

Hutang Indonesia
Menurut BI, pada Bulan Agustus 2001 hutang luar negeri Indonesia mencapai US$ 137 milyar, yang terdiri dari hutang negara sebesar US$ 74,2 milyar dan hutang swasta US$ 63,4 milyar. Namun hutang luar negeri negara mungkin masih dapat naik diatas US$ 80 milyar, karena belum semua resiko BUMN dan BPPN sudah diketahui. Resiko yang terbesar adalah perjanjian-perjanjian diantara 27 perusahaan listrik international (IPP-International Power Producer) seperti GE, Power Gen --sekarang RWE-- dan Siemens. Mantan presiden Soeharto telah memaksa PLN untuk menanda tangani perjanjian-perjanjian monopoli yang mewajibkan PLN untuk membeli listrik dari IPP selama 30 tahun dengan harga dua kali di atas harga pasar dunia. Kewajiban-kewajiban yang jumlahnya tidak kurang dari US$ 133,5 milyar, sedang berada dalam perundingan.10

Besarnya beban hutang luar negeri sebesar US$ 137 milyar kira-kira sama dengan produk domestik bruto. Dan hutang ini merupakan beban berat bagi anggaran belanja negara, yaitu kewajiban bunga untuk tahun-tahun mendatang antara US$ 8 sampai US$ 9 milyar setahun. Karena hutang luar negeri swasta umumnya berjangka pendek, pemerintah juga perlu menyediakan devisa sekitar US$ 25 sampai US$ 30 milyar setiap tahun untuk menutupnya.

Karena krisis yang berkepanjangan kurs Rupiah rendah. Oleh sebab itu obligasi negara turun nilainya menjadi sekitar US$ 60 milyar. Tetapi akibatnya terhadap anggaran belanja negara justru terbalik, karena dengan obligasi itu pemerintah mewajibkan dirinya membayar bunga kepada bank-bank penerima. Kira-kira sepertiga dari bank-bank itu --yang ditata pada tahap kira-kira permulaan-- menerima obligasi dengan bunga tetap sebesar 11,5%. Sisanya memperoleh bunga variabel -dimana pada pertengahan Tahun 2001 sekitar 17%. Dana RAPBN 2001 untuk membayar bunga obligasi sebesar Rp.53,5 trilliun terpaksa dinaikkan untuk menyesuaikan dengan keadaan itu.

BPPN dan APBN
Dari bank-bank nasional dan penerima BLBI, BPPN menerima kredit-kredit macet beserta dengan jaminannya. Tercatat seluruhnya sekitar 160.000 perusahaan dengan nilai buku sebesar Rp.650 trilliun. Celakanya nilai buku ini jauh dari kenyataan. Banyak dari tanah, bangunan, perusahaan dan terutama surat-surat berharga ternyata nilainya dipalsukan sampai 2000% diatas harga pasar. Pemeriksaan keuangan oleh BPK membuka, bahwa nilai aset BPPN hanyalah Rp.167,7 trilliun.11 BPK menilai bahwa dana BLBI sebesar Rp.144,5 trilliun pada Bulan Januari 1999 ternyata hanya dijamin sebesar Rp.12,35 trilliun, karena jaminan yang diserahkan umumnya berupa surat-surat hutang atau tagihan macet yang sudah tidak bernilai lagi.12

Untuk menutup defisit APBN, IMF kemudian menekan pemerintah RI untuk menjual asset-aset BPPN dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Rencana ini macet disebabkan perlawanan pejabat KKN, masyarakat, dll. Pemerintah pusat menemukan jalan buntu karena sebenarnya undang-undang swastanisasi yang mengatur proses ini dan yang menetapkan penggunaan hasil penjualan -antara lain hak pemilik-pemilik lama-masih belum ada. Vakum pemikiran strategis juga meragukan para pengambil keputusan, karena misalnya penjualan pabrik obat generik bisa berakibat fatal terhadap harga obat-obatan di kemudian hari

Jika dibandingkan dengan tugasnya, maka anggaran belanja negara Indonesia terlalu kecil. Dalam tahun 2000 negara membutuhkan Rp.34,8 trilliun untuk membayar bunga obligasi -sebagai gambaran jumlah ini lebih banyak dari upah 5 juta pegawai negeri yang mencapai Rp.30 trilliun. Lantas anggaran pembangunan --yang ditutup dengan penjualan perusahaan dan hutang luar negeri-- sudah amat kecil sehingga kehilangan peran sebagai motor pendorong ekonomi. Karena kekurangan dana Rupiah dan manajemen yang lemah, maka pada tahun 2000 yang berhasil ditarik dari kredit-kredit yang sudah dijanjikan oleh CGI hanya sebesar 62%. Departemen Keuangan Indonesia terlalu sibuk dengan usaha-usaha untuk mencegah inflasi karena defisit yang lebih besar lagi
***
bersambung

Kepustakaan
1) Paul Krugman; The Myth of Asia's Miracle; Foreign Affairs, 73, 1994, 62-78.
2) East Asia economic model needs to be reappraised: US bank; AFP Singapur 21.05.01.
3) Bandingkan:: Asia's banks face $2,000bn in bad debts; Financial Times; 01.11.01.
4) Bramantyo Djohanputro; Siklus Eforia Ekonomi dan Bisnis; Kompas. 07.08.01.
5) Indonesia Kwik: No Fast Return Of Ethnic?Chinese Capital; Dow Jones Newswire. 6.12.99
     Pelarian Modal Mencapai 80 Milyar Dollar AS; Kompas 30.09.99.
6) Skandal BB, Ancaman Bank Dunia?IMF Versus Realitas Ekonomi Makro; K. 01.09.99.
7) Meyer Siahaan; Kritik Atas Ortodoksi IMF; SP. 29.12.97.
8) Muhammad Chatib Basri; Pesan Krugman; Tempo; NO. 26/XXVIII/30 Agt- Sept. 99.
9) IMF seeks new investigation into $13b liquidity assistance; Jakarta Post. 19.11.01
10) Soal Kontrak Listrik Swasta; Kompas 13.10.00; Pulling The Plug On PLN; Laksamana.Net, 29.11.01
11) Aset BPPN Cuma Rp 167,7 Triliun; Media Indonesia. 03.07.01.
12) Collateral on Jakarta emergency loans worth little; Reuters (Jakarta), 23.05. 01

ceritanet©listonpsiregar2000