ceritanet situs karya tulis - edisi 292, juni 2019                                             Facebook    Twittwr    Instagram
 sampul     sajak      laporan     cerpen    novel      memoar     catatan      foto     edisi lalu     kirim tulisan     tentang ceritanet      mailing list

komentar Setelah Putusan MK: Jokowi Tanpa Politik Dagang Sapi?
Liston P Siregar

Dalam sebuah acara diskusi di SOAS, London, pertengahan Juni, seorang peserta bertanya tentang gugatan kecurangan Pilpres yang diajuikan kubu Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Diskusi itu –berjudul ‘The Outcome of the Elections and Its Implications for Indonesian Politics Over the Next Five Years’- digelar Anglo-Indonesian Society atau Komunitas Inggris-Indonesia, yang anggotanya antara lain professional Inggris, yang pernah bekerja atau tinggal di Indonesia, orang Inggris yang menikah dengan warga Indonesia, maupun yang tertarik pada Indonesia.

Anak muda Inggris yang bertanya tadi, sepertinya mahasiswa –sayang tak sempat berkenalan lebih jauh usai diskusi- yang membaca berita-berita Indonesia lewat internet, yang singkat dan ringkas tentang peristiwanya tanpa pendalaman. Jadi dia pingin tahu bagaimana peluang gugatan itu. Saya dapat giliran pertama menjawab, dengan mengenang gugatan serupa dalam Piplres 2014 lalu yang hasilnya menolak gugatan Prabowo-Hatta.

Saya tambahkan masih amat susah menjamin pemilihan umum yang 100% bersih dari kekeliruan atau kecurangan di Indonesia,  dengan kondisi geografis dan politis yang amat beragam. Tapi sepertinya tidak terlihat tanda-tanda terjadi kecurangan massal secara sistematis sehingga dengan cukup yakin, saya berpendapat gugatan Prabowo-Sandi kali ini juga sepertinya tidak akan sampai mengubah hasil Pilpres, yang memenangkan Jokowi-Maruf.

Pembicara lain, Isabel Dunstan –peneliti dari lembaga kajian Chatam House di London, yang sedang meneliti sosial media dan hoak di Indonesia- sepakat bahwa MK tampaknya tidak akan memenangkan gugatan Prabowo-Sandi, antara lain dengan menjelaskan salah satu alasan yang dianggapnya tidak cukup kuat untuk mengulang pemilu, yaitu posisi cawapres Maruf Amin di BUMN. Kesimpulan serupa diungkapkan Dr. Michael Buehler, pengajar Perbandingan Politik di SOAS, yang menulis buku The Politics of Shari'a Law di Indonesia.

Kami bertiga bisalah digolongkan sok tahu, walau jelas tidak bermaksud mendahului keputusan MK, yang sudah menyelesaikan sidang  dan akan mengumumkan keputusan pada 28 Juni. Tapi akan amat mengejutkan jika MK –berdasarkan yang saya ikuti dari liputan media tentang dalih hukum dan keterangan saksi selama sidang- memutuskan pemungutan dan penghitungan suara ulang, yang melibatkan 810.329 TPS, dan–mari kita berduka – menyebabkan wafatnya  lebih 500 petugas KPPS, yang –duka lainnya- sepertinya tidak menjadi perhatian dari pemerintah untuk menyelidikinya walau ada desakan dari Kontras.

Jelas MK adalah lembaga peradilan independen yang hanya mempertimbangkan argumentasi hukum dari pihak penggugat dan bukti-bukti dari para saksi maupun ahli, dan tak perlu sama sekali mempertimbangkan dampak praktis dari keputusannya.  Namun di sebuah negara, yang demokratis dengan masyarakat sipil yang kuat pada tahun 2019, tak mungkin rasanya kecurangan massal secara sistematis dibiarkan berlangsung begitu saja.

Lagipula, gugatan Prabowo-Sandi rasanya lebih sebagai kekesalan sekejap pihak yang kalah, dan bukan dengan semangat mengkoreksi praktek-praktek pemilu yang keliru.  Usai pemungutan suara, ada saatnya cawapres Sandiaga Uno malah tidak terlihat dalam pernyataan penolakan hasil hitung cepat, walau belakangan ikut muncul. Prabowo dan Sandi akhirnya juga tidak hadir dalam sidang MK, walau sempat direncanakan. Perjalanan waktu tampaknya meredakan kekesalan atas kekalahan yang ketiga kali untuk Prabowo –satu saat menjadi capwapres pendamping Megawati.

Jadi, singkirkan sementara sidang MK, dan apa yang diharapkan dengan pemerintahan berikut, yang berdasarkan hasil resmi KPU dipimpin Jokowi-Maruf,  seperti pertanyaan salah seorang peserta diskusi lain di SOAS, dengan asumsi bahwa korupsi masih meluas di Indonesia terlepas dari kerja besar KPK selama ini. Jika korupsi masih berlangsung meluas di kalangan birokrasi, maka –begitulah dasar dari pertanyaannya- siapapun pemimpin di atas sana akan sama saja karena pelaksana di lapangan tidak mampu atau tidak mau.

Saya sekedar mengungkap harapan pribadi bahwa di akhir masa terakhir kedua jabatannya, Jokowi akan lebih yakin dan lebih berani tanpa harus mempertimbangkan kompromi-kompromi politik lagi. Presiden akan lebih berani lagi mengganti para pembantunya, yang dianggap tak beres, terlepas dari dukungan politik pembantunya itu, yang tak diperlukan lagi untuk Pilpres mendatang.

Secara pribadi ada pula harapan agar masalah hak asasi mulai menjadi perhatian, UU ITE tidak digunakan sembarangan sehingga mengekang kebebasan berpendapat, dan UU Terorisme tidak sampai menjadi UU Pemberantasan Kegiatan Subversi di jaman Orba yang dijadikan pasal karet yang bisa ditarik ulur seenaknya oleh penguasa.  Lima tahun pemerintahan Jokowi yang sudah lalu, rasanya masih terlalu banyak berlindung di balik pembangunan prasarana, yang diperlukan namun berpotensi meningkatkan kesenjangan besar, seperti yang terjadi di Cina, dan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Sementara dua pembicara lainnya, Isabel dan Dr Buehler, bahkan berpendapat periode pertama kepemimpinan Jokowi sudah memperlihatkan sejumlah kemajuan, antara lain dengan usulan RUU tentang Kekerasan Seksual, dan demokratisasi, maupun keterbukaan Presiden untuk mendengar kelompok-kelompok pegiat.

Diskusi itu ditutup oleh moderator John Aglionby, wartawan Financial Times –yang pernah bekeja di Indonesia- dengan optimisme bahwa Indonesia akan lebih baik lagi dalam kepemimpinan periode kedua, dan terakhir, Jokowi. Semangat yang beralasan, yang tetap masih harus ditunggu karena, dagang sapi masih tetap menjadi praktek politik di banyak negara, yang demokratis sekalipun.

Tapi, tunggu dulu, seandainya MK ternyata memutuskan pemungutan dan penghitungan suara ulang? Jika diulang sekalipun, membalikkan kemenangan Jokowi-Maruf dengan selisih perolehan suara 11% di atas Prabowo-Sandi, pasti bukan perkara mudah. Bisa jadi Jokowi-Maruf malah dapat suara lebih besar lagi.
***
*. seri terakhir dalam Pilpres 2019

Tulisan lain

Danau Toba - Sitor Situmorang

Inverness

Islam untuk Politik atau Politik untuk Islam ("Enakan Jamanku Toh") - Liston P Siregar

Chairil Anwar Kita - Sapardi Djoko Damono

Lincoln

Mereka-reka para pemain utama di Pilpres 2024 - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 6 - Chairil Anwar

Berkshire

Kiri Kanan Tak Oke, Jangan Mau Digertak - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 5 - Chairil Anwar

Oxford

 

Sudah Pura-pura, Terlambat Lagi - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 4 - Chairil Anwar

Brighton

Kisanak Ging, Yang Ku (dan Banyak Orang) Kenang - Liston P Siregar

Santa Klaus Tak Singgah di Rumah - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 3 - Chairil Anwar

Cambridge

Makan Seisi Hutan - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 2 - Chairil Anwar

London

Ibuku Dalam Kenangan - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 1 - Chairil Anwar

Herne Bay

©listonpsiregar2000