ceritanet situs karya tulis - edisi 291, mei 2019                                             Facebook    Twittwr    Instagram
 sampul     sajak      laporan     cerpen    novel      memoar     catatan      foto     edisi lalu     kirim tulisan     tentang ceritanet      mailing list

komentar Islam untuk Politik atau Politik untuk Islam
("Enakan Jamanku Toh")
Liston P Siregar

Sekitar 40 tahun lalu, Soeharto sudah menduga politik aliran sebaiknya tidak dibiarkan berkembang di Indonesia dengan menerapkan asas tunggal untuk partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Lewat UU tahun 1985, ditetapkanlah partai politik dan organisasi kemasyrakatan harus berazaskan Pancasila.  Tapi sebelum UU itu diberlakukan, asas tunggal praktis sudah terwujud tahun 1973, dengan pembatasan tiga partai politik: Golkar, PPP –leburan empat partai Islam- dan PDI –leburan lima partai beraliran nasionalis dan Kristen.

Hasilnya, salah satu, adalah kampanye dan pemilihan umum yang membosankan sejak tahun 1973 dengan  Golkar –ini hasil lainnya yang jauh lebih buruk- selalu menang,  sementara PPP dan PDI menjadi penggembira . Dan pemilu demi pemilu, mengulang cerita yang sama dengan fluktuasi perolehan suara PPP –yang masih berlambang bintang- dan PDI namun tetap saja gabungan jumlah kursi keduanya harus kira-kira setengah dibawah perolehan suara Golkar.     

Saya masih ingat waktu meliput kampanye Pemilu 1997, kami –sekelompok wartawan muda- seru meliput yang disebut fenomena Mega-Bintang. Waktu itu  Megawati Soekarnoputri digeser dari PDI dan pendukungnya mengalihkan suara ke PPP sekalian mengangkat wacana Megawati sebagai presiden dengan Ketua Umum PPP, Ismail Hassan Metareum, menjadi wakilnya, walaupun presiden masih dipilih oleh DPR dan MPR, yang dikuasai antek-antek Suharto. Syukurlah ada Mega-Bintang, kalau tidak kampanye amat membosankan karena wartawan cuma menanti-nanti kalau anak-anak muda berandalan di kawasan Mampang, melempari batu ke iring-iringan bus pembawa massa Golkar. Atau mencari-cari kutipan langsung dari peserta kampanye Golkar bahwa mereka dapat kaos, makan siang nasi bungkus, dan imbalan uang.

Melompat ke Mei 2019, unjuk rasa menentang hasil Pemilihan Presiden dan Legislatif jelas merupakan akibat langsung dari berkembangnya politik aliran –harap singkirkan kekerasan yang mewarnai karena bisa terjadi dalam aksi massa apapun. Semangat tinggi pendukung yang sealiran –dan bukan bayaran- yang membuat Pilpres 2014, Pilkada Jakarta 2018, dan Pilpres 2019 jadi amat semarak. Pemilu bukan lagi sekedar ‘serangan fajar’ –uang dan sembako-  tapi lebih karena, antara lain, keyakinan sekelompok orang dari aliran, ras, atau kelas tertentu menderita karena menjadi korban penindasan ‘penguasa zalim yang suka berbohong’.

Keyakinan itulah yang memicu unjuk rasa menentang hasil Pilpres, yang diangap berlangsung curang demi mempertahankan ‘penguasa zalim yang suka berbohong’  dan sekali lagi kerusuhan bisa terjadi dalam aksi massal apapun di Indonesia.

Dan sekitar 40 tahun lalu, Suharto sepertinya sudah memperkirakan skenario politik aliran dan semangat perlawanan, dengan dampak kerusuhan itu.  

Tapi tidak berarti: “Enakan jamanku toh”.

Pertama, Suharto menutup politik aliran dengan tangan besi lewat berbagai cara. Berdasarkan mantra subversif,  maka semua lembaga negara –militer, polisi, dan pengadilan–praktis bisa bertindak apa saja untuk membungkam setiap perlawanan sosial dan politik di semua lini. Jadi asumsi bahwa pemilu berlangsung tenang dan damai di era Suharto jelas salah besar karena hanya semu di permukaan sedang dibaliknya adalah pembungkaman maupun penangkapan.

Kedua, hanya karena tangan besi itulah maka menjadi mungkin untuk meniadakan politik aliran di Indonesia, yang sekitar 90% dari 200 juta penduduknya beragama Islam. Dalam situasi hingga saat ini –dan mungkin masih beberapa waktu lagi- maka amat beralasan jika banyak politisi yang memainkan aliran Islam untuk mencapai tujuannya. Dan memang banyak bukti bahwa penggunaan Islam sebagai alat politik bisa mengantarkan politisi ke kursi kekuasaan.

Sama seperti di Turki, dengan partai pimpinan Partai AK atau Partai Pembangunan dan Keadilan pimpinan Presiden Erdogan yang semakin mencengkram kekuasaa. Juga di Mesir, Ikhwanul Muslimin di bawah Presiden Morsi yang berhasil meraih kekuasaan namun kemudian dikudeta oleh militer. Atau dulu di Aljazair, Barisan Pembebasan Islam atau FIS meraih kemenangan pemilu namun langsung dibatalkan oleh militer.

Dan Presiden Joko Widodo pun memainkan kartu Islam dengan memilih Maruf Amin, ulama konservatif,  sebagai wakilnya. Banyak pendukung Joko Widodo yang kecewa dengan pemilihan itu tapi akhirnya tetap memilih Jokowi demi mencegah kemenangan Prabowo, yang didukung dua partai Islam utama. Dan berpasangan dengan Maruf Amin –yang dirangkul untuk menarik sebagian pemilih Islam konservatif- membuat Joko Widodo meningkatkan selisih perolehan suara dari Prabowo dibanting lima tahun lalu.

Jadi yang lebih penting adalah memainkan kartu Islam dengan benar dan tepat.

Dengan ekor-ekor berita tentang ISIS dan terorisme yang masih beredar di media massa dan media sosial, jelas tak semua umat Islam mendukung partai yang dengan tegas berideologi Islam di Anggaran Dasarnya. Lagipula tak semua partai Islam, memang memperjuangkan berdirinya negara yang menerapkan Syariah Islam, mencita-citakan Kekhalifahan Islam, tapi mungkin sekedar menerapkan lisensi penjualan alkohol –sama seperti di Inggris- atau penerapan sertifikasi halal, yang alasannya dipertanyakan banyak orang: demi ajaran agama atau untuk bisnis sertifikat.

Singkatnya Politik untuk Islam atau Islam untuk Politik?

Yang terjadi di Mesir dan Aljazair adalah bukti bahwa menggunakan politik untuk membentuk negara berazaskan Islam ternyata tidak mudah selama masih ada militer yang kuat dan yang terlibat dalam kehidupan sosial politik –secara langsung maupun tidak langsung. Iran mungkin menjadi satu-satunya contoh ketika Islam bukan cuma digunakan untuk menggulingkan saingan politik yang sekluer tapi Islam juga sekaligus menjadi tujuan dari kekuasaan yang sudah diraih.

Sedangkan di Turki –dan juga Indonesia- sepertinya masih sebatas penggunaan Islam untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Tentu akan ada bayaran-bayarannya, seperti mencabut larangan kerudung di kantor-kantor pemerintah maupun pencabutan teori Evolusi Charles Darwin dari buku-buku sekolah. Di bawah Presiden Erdogan, Turki memang menegaskan bahwa Islam yang mereka terapkan adalah yang toleran sambil tampil di diplomasi internasional sebagai pembela umat Islam dunia.

Tampaknya politisi Islam di Indonesia lebih mirip dengan para politisi di Turki: menggunakan Islam untuk mencapai tujuan politik, menerapkan Islam yang toleran lewat kekuasaan yang diraih, dan menjadi duta umat Islam di panggung internasional. Dan di Indonesia, terbukti sejak Pemilu 1998, ketika PPP sudah mengganti lambangnya dengan gambar kabah untuk lebih menegaskan dan beberapa partai Islam lainnya muncul -PKB, PAN, PKS, PBB- gagasan negara Islam Indonesia tak pernah dibahas resmi dalam sidang di DPR.

Unjuk rasa perlahan-lahan akan mereda, gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi –hampir bisa dipastikan- tidak akan berpengaruh pada hasil kemenangan Jokowi-Maruf Amin. Namun ‘perasaan dicurangi’ –yang memicu aksi unjuk rasa- mungkin masih tetap ada: “Mana mungkin calon yang didukung dua partai Islam utama dengan pesan-pesan bernafaskan Islam bisa kalah di negara dengan sekitar 90% umat Islam?”

Tapi hasil Pilpres dan Pileg 2019 menjadi bukti bahwa bermain kartu Islam juga harus cerdas, bukan sekedar teriak melawan kezaliman atas umat Muslim- karena semakin banyak pemilh yang lebih sadar politik untuk memisahkan agama dari pilihan politik.

Lagian, sejak awal sampai sekarang, saya masih terus tertanya-tanya, “Kok ada ya yang percaya bahwa Prabowo dan Sandiaga adalah pemimpin umat Islam?”
***

Tulisan lain

Chairil Anwar Kita - Sapardi Djoko Damono

Lincoln

Mereka-reka para pemain utama di Pilpres 2024 - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 6 - Chairil Anwar

Berkshire

Kiri Kanan Tak Oke, Jangan Mau Digertak - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 5 - Chairil Anwar

Oxford

Sudah Pura-pura, Terlambat Lagi - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 4 - Chairil Anwar

Brighton

 

 

Kisanak Ging, Yang Ku (dan Banyak Orang) Kenang - Liston P Siregar

Santa Klaus Tak Singgah di Rumah - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 3 - Chairil Anwar

Cambridge

Makan Seisi Hutan - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 2 - Chairil Anwar

London

Ibuku Dalam Kenangan - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 1 - Chairil Anwar

Herne Bay

Dari Ibu Aku Belajar Mencintai - Woro Wahyuningtyas

Kepada Peminta-Minta - Chairil Anwar

Somme

©listonpsiregar2000