ceritanet situs karya tulis - edisi 289, maret 2019                                             Facebook    Twittwr    Instagram
 sampul     sajak      laporan     cerpen    novel      memoar     catatan      foto     edisi lalu     kirim tulisan     tentang ceritanet      mailing list

komentar Kiri Kanan Tak Oke, Jangan Mau Digertak
Liston P Siregar

Di Amerika Serikat, Donald Trump -yang menyebalkan dan lebih parah lagi, yang berbahaya bagi banyak orang- meraih kemenangan dalam pemilihan presiden 2016 dengan partisipasi pemilih sebesar 61,4%.

Keputusan Inggris ke luar dari Uni Eropa -yang diprotes 1 juta orang lebih Sabtu 23 Maret pekan lalu di pusat kota London dan membuat pemerintah Inggris bingung mewujudkannya- diputuskan lewat referendum tahun 2016 dengan tingkat partisipasi 72,2%. Setahun kemudian, pemilihan umum hanya diikuti 68,8% pemilih dari total pemilik hak suara.

Sedangkan di Prancis, Francois Macron -yang masih berusia 40 tahun saat terpilih dan bukan dari partai mapan Prancis- menang dengan partisipasi 65,3%.

Di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih saat mengantarkan Presiden Jokowi mengalahkan Prabowo dalam Pilpres 2014 mencapai 69,58%.

Penurunan partisipasi pemilih setelah Perang Dunia II, secara umum terjadi di banyak negara-negara demokrastis, termasuk di Indonesia, yang di zaman rezim otoriter pimpinan Soeharto dulu mencatat partisipasi di atas 95% dalam pemilihan umum. Tingginya keikutsertaan pemilih itu, antara lain, karena diancam -kalau tak ikut nyoblos, maka urusan KTP, kartu keluarga, dan lain-lainnya akan dipersulit- atau -seperti di daerah-dareh terpencil- sebagian besar surat suara dicoblos oleh para pegawai kelurahan atau kecamatan.

Media Sosial dan Persaingan Politik

Sebagian besar Golput atau yang punya suara namun tidak menggunakan hak politik itu dalam pemilihan umum atau referendum -entah karena alasan ideologis atau praktis- di banyak negara demokratis adalah kaum muda. Kenapa? Salah satu alasannya diduga adalah media sosial: twitter, facebook, instagram, youtube, snapchat, whatsapp, dan seagala macam lainnya.

Lewat media sosial, kaum muda'disempitkan' pandangannya karena algoritme yang menghadirkan pesan-pesan yang menyangkut langsung pada kepentingan individu. Dulu, orang membaca koran, dengan berita-berita utama di halaman satu berupa masalah ekonomi, sosial, dan politik yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk si pembaca sebagai individu. Jadi ada berita, misalnya, tentang penggunaan dana pajak yang tidak tepat sasaran, kebijakan ekonomi yang dinilai terlalu mementingkan kelas menengah atas, atau anggaran polisi yang berkurang sehingga mengancam keselamatan khalayak umum.

Kalaupun, sebutlah, ada pembaca yang suka mode, perjalanan, dan sepakbola, maka dia baru bisa menemukannya di halaman ketiga, keempat, atau malah di halaman paling belakang. Namun tidak bisa tidak, individu itu terpapar juga oleh berita-berita utama yang 'serius dan menyangkut kepentingan orang banyak', yang diperkuat lagi dengan obrolan lepas sesama rekan kerja di kantor atau ketika berbual di warung kopi. Media massa masih punya kekuatan menentukan agenda publik, dan tak ada pilihan lain untuk mendapat informasi selain media massa. Orang juga memerlukan kelompok-kelompok sosial yang bertemu secara fisik untuk membahas musik punk, mode pakaian terbaru, tujuan wisata unik, maupun motor dan mobil terbaru.

Sekarang media sosial menjadi sumber utama informasi bagi sekitar 88% kelompok usia 18-29 tahun, yang sudah mendapat hak politik. Dan kombinasi teknologi serta pemasaran membuat media sosial menawarkan langsung kepentingan, perhatian, dan ketertarikan masing-masing individu di dinding lini masanya, yang tertutup dari hal-hal yang dianggap tidak relevan. Para mahasiswa aktifis -yang memilih di profilnya subyek politik, pemerintah, negara- memang akan mendapatkan pesan-pesan politik dari para mentri, politikus, pengamat, dan rekan-rekan sealiran politik atau mungkin justru dari aliran politik yang bertentangan. Namun mahasiswa biasa yang memilih kata kunci kopi, basket, dan musik, tak akan pernah mendapat berita tentang pengurus satu partai politik yang terpecah karena satu mendukung Jokowi sedang yang satu lagi mendukung Prabowo.

Dengan kepungan informasi dari media sosial yang semata-mata relevan pada kepentingan pribadi dan paparan yang rendah atas kepentingan umum, kaum mudapun menjadi 'terasa menjauh' dari soal-soal politik kenegaraan. Dan di hampir semua negara demokrasi, usia 18-29 tahun merupakan salah satu kelompok dengan partisipasi rendah dalam proses pemilihan umum dibanding kelompok usia lainnya.

Tentu ada banyak faktor lain yang berkaitan dengan partisipasi pemilih -seperti pendidikan, jenis kelamin, latar belakang etnis- namun salah satu alasan lain -yang agaknya relevan dengan Pemilihan Indonesia pada 17 April 2019 nanti- adalah persaingan politiknya. Biasanya partisipasi politik rendah jika persaingan antara para calon juga rendah dan meningkat ketika terjadi persaingan sengit. Dalam suasana persaingan rendah, pemilih yang tidak bersemangat cenderung tidak mau capek-capek datang ke TPS karena suaranya akan sia-sia, seperti i di jaman Sohearto dulu, Golkar sudah pasti menang sehingga perlu 'ancaman' agar orang datang ke TPS. Sebaliknya pemilih akan rajin datang ke TPS jika merasa satu suaranya akan ikut menentukan pemenang dalam pemilihan yang berlangsung ketat -seperi Pilpres 2014, yang disebut-sebut membuat satu keluarga bertengkar sengit mendukung Jokowi (53,15% suara) atau Prabowo (46,85% suara).

Pilihan Politik

Isitilah Golongan Putih atau Golput berawal dari gerakan perlawanan mahasiswa atas pemilihan umum di zaman rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, yang membatasi partai politik peserta pemilu. Dipimpin oleh Arief Budiman, gereakan itu menganjurkan agar mencoblos bagian ptih di kertas suara dan bukan di gambar partai politik sehingga kertas suara batal. Dengan tetap datang ke TPS, maka pilihan politik mereka tercatat sebagai abstain atau 'kiri kanan tidak oke'. Jadi amat berbeda dengan pemilih yang sejak awal -dengan alasan apapun- sudah memutuskan tidak datang ke TPS, walau itupun bisa jadi sebagai sikap politik, 'ngapain nyoblos kalau kiri kanan tidak oke', dan bukan sekedar malas atau tidak perduli.

Dan koalisi sejumlah kelompok pegiat HAM -CJR, Kontras,LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, PBHI, YLBHI- menegaskan bahwa Golput dan kampanye Golput bukan pidana walau mereka cukup berhati-hati untuk tidak menyatakan Golput dan juga tidak menggelar kampanye Golput. Para pegiat HAM itu lebih menyatakan bisa memahami sikap Golput di Pilpres 2019 karena berbagai alasan, seperti kedua calon -Jokowi dan Prabowo- mengesampingkan nilai-nilai integritas individu, ataupun rekam jejak anti-korupsi dan berpihak pada hak asasi manusia. Alasan lainnya, kedua capres dan cawapres sama-sama terjebak dalam politik identitas dengan simbol-simbol agama tertentu untuk meraih dukungan. 

Berbeda dengan Golput masa awal tahun 1970-an -dengan saran yang jelas- maka para pegiat HAM era 2019 sepertinya malu-malu, mungkin karena sebenarnya juga sudah menjadi bagian dari kemapanan sosial politik di Indonesia. Namun paling tidak ada penegasan bahwa wajar-wajar saja kalau orang tidak mau memilih Jokowi ataupun Prabowo.

Wiranto dan Romo Magnis

Kalau Wiranto menggertak para Golput rasanya bisalah dipahami karena dulu pernah menjabat Panglima TNI dan Menteri Pertahanan di kabinet pemerintah otoriter Soeharto. Cara berpikirnya jelas membuktikan 'perilaku' militer di jaman Orde baru dulu: menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan -yang menurut pemerintah benar- tanpa perlu akal sehat, apalagi berdialog dengan masyarakat sipil. Dan terbukti 20 tahun sejak dia menjabat pejabat tinggi di kabinet Soeharto masih saja dengan gagah berani mengancam Golput bisa dipidanakan.

Yang mengherankan adalah gertakan dari Romo Magnis, yang aktif mendukung gerakan pro-demokrasi dari sejak jaman Soeharto dulu. Tulisannya di Kompas -yang memicu kontroversi- menyebutkan Golput adalah bersifat bodoh, berwatak benalu, dan -amat mengejutkan ke luar dari seorang pemuka agama- secara mental tidak stabil (psycho-freak). Banyak pihak yang setuju dan banyak juga yang menentang. Romo Magnis sendiri belakangan menyesali pemilihan kata yang tidak tepat dan tidak bermaksud menghina pemilih Golput.

Bagaimanapun, kepada Tempo, dia berkeras tindakan Golput sebagai delegitimasi proses demokrasi di Indonesia karena pemilih Golput, menurutnya, tidak perduli dengan apa yang akan terjadi dengan Indonesia untuk lima tahun mendatang.

Tapi demokrasi jugalah yang menempatkan Golput sebagai sebuah kenyataan politik, apapun alasannya -entah itu ideologi, praktis, atau apatis. Negara-negara demokrasi -dan Indonesia adalah negara demokrasi- menyadari bahwa tampaknya ada jarak yang semakin besar antara warga biasa dan politik dan kesadaran itu diupayakan dengan upaya yang persuasif, bukan dengan gertakan ala Wiranto atau hinaan gaya Romo Magnis.

Sekali pertengahan tahun lalu, sekitar jam tujuh malam -ketika saya sudah pulang dari kantor- pintu rumah kami di London Tenggara diketuk dan seorang ibu dengan bersemangat ingin bertemu putri saya, yang kebetulan tidak di rumah. Ibu yang ramah dan bersemangat itu mengenalkan dirinya sebagai pengurus kubu oposisi Partai Buruh di wilayah tempat kami tinggal, dan menjelaskan ada pesta kecil untuk anak-anak muda Partai Buruh sambil menyerahkan undangan tercetak namun dengan nama putri saya ditulis tangan secara rapi di sampulnya.

Begitu putri saya pulang, giliran saya yang penuh semangat untuk bertanya: apakah memang mau terjun ke politik, apakah sudah mendaftar sebagai kader muda Partai Buruh, dan apa alasannya memilih kubu oposisi tapi bukan Partai Konservatif yang memerintah. Penjelasannya ternyata cukup sederhana: ada anggota parlemen tingkat lokal dari tiga partai utama di Inggris yang datang ke sekolahnya untuk diskusi tentang politik Inggris. Usai diskusi ada obrolan lepas dan kebawa arus 'Corbynista' -merujuk pada Jeremy Corbyn, Ketua Partai Buruh, yang cukup populer di kalangan para hipster- dia ngobrol dengan anggota Partai Buruh dan tak keberatan mendapat kiriman brosur maupun undangan kegiatan Partai Buruh.

Putri saya sendiri tidak datang ke pesta itu, agaknya pengaruh dari diskusi politik di sekolahnya dulu sudah menurun, jadi semangat dan kepentingannya tak lagi ke urusan politik. Bagaimanapun ada kampanye dari partai politik untuk menarik minat kaum muda berpolitik, yang merupakan sumber kemenangan dalam pemilihan umum di masa depan.

Bukan diejek, apalagi digertak.

Maka, misalnya, Anda merasa tak ada yang oke -karena calon yang satu merasa difitnah sedang yang satu lagi merasa dizalimi, atau keduanya sama-sama menggunakan sentimen agama Islam untuk tujuan politik- maka yakinlah dengan pilihan Golput. Kali-kali saja kalau partisipasi di Piplres kali ini amat rendah maka pesannya sampai ke partai politik demi perbaikan Pilpres lima tahun mendatang, baik lewat pendidikan politik langsung ke kalangan kaum muda, penyiapan calon presiden dan anggota parlemen yang lebih berorientasi pada program, maupun pengaturan pemberian suara yang lebih gampang lewat pos atau internet. Diam sering juga mengungkapkan sesuatu.

Jadi Golput malah justru menyumbang untuk peningkatan demokrasi: para pengancam maupun penggertak sadarlah, bukalah hati dan pikiranmu.

***

Tulisan lain

Surat Kepada H.B. Jassin 5 - Chairil Anwar

Oxford

Sudah Pura-pura, Terlambat Lagi - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 4 - Chairil Anwar

Brighton

Kisanak Ging, Yang Ku (dan Banyak Orang) Kenang - Liston P Siregar

Santa Klaus Tak Singgah di Rumah - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 3 - Chairil Anwar

Cambridge

Makan Seisi Hutan - Liston P Siregar

Surat Kepada H.B. Jassin 2 - Chairil Anwar

London

Ibuku Dalam Kenangan - Sanie B Kuncoro

Surat Kepada H.B. Jassin 1 - Chairil Anwar

Herne Bay

Dari Ibu Aku Belajar Mencintai - Woro Wahyuningtyas

Kepada Peminta-Minta - Chairil Anwar

Somme

Mirat Muda, Chairil Muda - Chairil Anwar

Warung Kopi - Jajang Kawentar

London

Buat Gadis Rasid - Chairil Anwar

Menegaskan ibadah orang Bali - Liston P Siregar

Ubud

Jangan REPLY ALL!! - Liston P Siregar

Puncak - Chairil Anwar

Lucerne

 

©listonpsiregar2000