ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 24, Sabtu 6 Oktober 2001
___________________________________________________

esei Dimensi Tanah Perkebunan
Arief W. Djati

Salah satu persoalan pertanahan yang tidak banyak diperbincangkan adalah tanah perkebunan. Ada kecenderungan, dengan berbagai alasan, pembicaraan mengenai persoalan itu malah dihindari. Padahal, kalau mau menengok sedikit sejarah, perkebunan merupakan sokoguru perekonomian Pemerintah Kolonial (Hindia) Belanda seperti dikemukakan dua puluh tahun lampau oleh Alec Gordon.1 Dan ditegaskan kembali oleh Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo.2 Namun, bersamaan dengan kemerdekaan, peranan perkebunan justru merosot. Yang tampil ke permukaan adalah hutang luar negeri, minyak, pertanian, industri manufaktur dan pariwisata.

Apalagi, ada kesan kuat bahwa perkebunan adalah dunia yang tertutup, sukar dimasuki orang luar, dan berbagai label lain yang makin menjauhkan perhatian luar terhadap berbagai persoalan di dalam perkebunan.

Konflik Yang Sama
Yang membedakan perkebunan dengan industri manufaktur adalah perkebunan mendasarkan komoditasnya pada produk pertanian seperti cengkeh, tembakau, tebu, kopi, indigo, nila, coklat dan sebagainya secara intensif dan ekstensif. Untuk intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut, dua syarat utama yang dibutuhkan adalah melimpahnya tenaga kerja dan tanah yang murah. Tanpa kedua syarat ini, perkebunan tidak akan dapat berkembang. Salah satu contoh adalah pabrik gula modern di Pamanukan-Ciasem, Jawa Barat. Pabrik ini mengandalkan mesin uap dengan sistem pengairan kincir air. Namun, sebagaimana amatan Gordon R. Knight,3 perusahaan ini tamat riwayatnya di akhir 1920-an.

Agroindustri secara besar-besaran dimulai ketika Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan Cultivation System atau Sistem Tanam Paksa dengan memerintahkan penduduk bumiputera di berbagai daerah di Jawa untuk menanam tanaman keras seperti tebu, indigo dan karet. Tanaman antara daerah satu dengan lainnya berbeda-beda, tergantung karakteristik daerahnya. Hasil tanaman keras ini langsung diekspor untuk memenuhi kas Pemerintah yang kosong gara-gara Perang Jawa (1825-1830). Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dalam waktu singkat berhasil menggemukkan pundi-pundi Pemerintah Belanda yang kosong.

Intensifikasi dan ekstensifikasi yang patut dicatat di sini karena ada kaitannya dengan konflik tanah di daerah perkebunan adalah dimunculkannya Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) Pemerintah Kolonial Belanda, 1870. UU Agraria itu mengulas dua hal pokok. Yang pertama adalah pengakuan akan eigendom (hak milik mutlak/property right) dan yang kedua adalah erfpacht (Hak pengusaha Eropa untuk menyawa tanah dari pribumi selama 75 tahun). Dengan diberlakukannya UU Agraria itu, maka berbondong-bondonglah pengusaha perkebunan Belanda ke Hindia untuk menjalankan usaha perkebunan tanaman keras.

Seiring dengan intensifikasi dan ekstensifikasi agraria ini, maka konflik agraria antara petani pemilik tanah dengan perkebunan dan penguasa lokal pun meningkat. Dengan berbagai cara manipulatif, biasanya pemilik tanah akhirnya menyerahkan tanahnya untuk disewakan kepada perkebunan, yang bekerjasama dengan pemerintah lokal. Akibat selanjutnya pemilik tanah yang merasakan dampak perlakuan tidak adil itu mengadakan perlawanan terhadap Perkebunan. Di Jawa Timur, perlawanan-perlawanan ini kerap dilakukan di kawasan Pasuruan4 dan Sidoarjo.5 Bisa disebutkan konflik tanah di daerah perkebunan --khususnya konflik petani melawan kolaborasi perkebunan dan pemerintah-- sudah terjadi. Lalu, bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah sama, ataukah berbeda?

Dalam salah satu tulisannya sepuluh tahun yang lalu, Anton Lucas menunjukkan berbagai dimensi baru dalam konflik pertanahan di Indonesia. Di masa Soekarno, yang berkonflik memperebutkan tanah adalah petani kecil dan/atau petani yang tak bertanah melawan tuan tanah. Sedangkan di masa Orde Baru Suharto, konflik pertanahan berlangsung adalah antara pemilik tanah melawan kolaborasi pemodal dan penguasa.6 Kasus-kasus demikian ini, menurut Lucas, adalah kasus yang struktural, dan sangat menyolok pada jaman Orba. Contoh kasusnya sangat panjang. Salah satu ilustrasi adalah kasus tanah Urip Sumohardjo di Surabaya. Di sini pemilik tanah digusur, dan digantikan dengan Central Business District (CBD) oleh PT Karya Yudha Sakti (KYS). Lantas PT KYS adalah perusahaan yang dimiliki saudara tiri bekas Presiden Soeharto. Sudah menjadi rahasia umum kalau ada dukungan terang-terangan dari pemerintah lokal terhadap perusahaan ini.

Temuan Anton Lucas tersebut menunjukkan konflik tanah dewasa ini justru mengulang apa yang sudah pernah terjadi di dalam konflik tanah perkebunan dua abad lampau. Jadi bisa dikatakan tidak banyak perubahan konflik agraria jaman Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dengan jaman Orde Bangkrut (Orba), dan para penerusnya. Salah satu contoh tentang kontinuitas ini ialah kasus tanah Jenggawah. Kasus tanah di daerah Jember ini --yang mulai meletup sejak tahun 1970-an-- merupakan perebutan antara petani penggarap melawan PTPN XVII. Dengan bantuan penguasa setempat, PTPN menggunakan segala macam cara untuk melumpuhkan pelawanan petani penggarap.

Meski ada kontinuitas, tetapi ada juga perbedaan-perbedaannya. Perbedaan yang utama adalah lokasinya. Berbeda dengan kasus tanah mutakhir, dimana ada kecenderungan berlangsung di wilayah perkotaan dengan frekuensi yang tinggi, maka kasus tanah di wilayah perkebunan justru terjadi di wilayah pedesaan. Alasannya jelas: tidak ada perkebunan yang berada di kota. Sementara konflik pertanahan di perkotaan terutama dipicu dengan pembangunan berbagai sentra bisnis, perkantoran maupun perluasan infrastruktur demi menunjang pertumbuhan ekonomi. Perbedaan lainnya adalah lawan dari pemilik tanahnya, walau sama-sama penguasa tapi bukan lagi penguasa kolonial.

Tipologi Konflik Tanah
Lalu, bagaimana tipologi konflik tanah di wilayah perkebunan sekarang? Kalau mendasarkan kepada para pelakunya, ada berbagai macam, tapi secara umumnya begini :

     1. Konflik Petani Vs PTPN
Konflik antara petani melawan BUMN ini mendominasi konflik agraria di daerah perkebunan. Banyaknya konflik jenis ini dimungkinkan karena BUMN ini menyebar di seluruh propinsi Indonesia. Dari Sumatera sampai Indonesia Timur. Konflik jenis ini beranjak dari berbagai perkebunan milik Belanda, yang ditelantarkan saat masuknya Jepang dan diikuti dengan Perang Kemerdekaan, sebelum diambilalih oleh petani penggarap. Malah, lantaran kepentingan pertahanan pada masa perang kemerdekaan, TNI membagikan berbagai tanah tersebut sebagai sumber suplai makanan bagi tentara. Ini terjadi antara lain di daerah Malang Selatan. Sesudah kemerdekaan diraih, tanah ini dirampas PTPN melalui perusahaan Belanda, dengan mengaku masa sewa perusahaan Belanda belum habis. Sesudah masa kontrak selesai, tanah itu bukannya diserahkan kepada penggarap, melainkan langsung diserahkan kepada PTPN.7

     2. Konflik Petani Vs Pemda/PD
Konflik ini biasanya terjadi lantaran Pemda atau Perusahaan Daerah mengklaim tanah bekas perkebunan Belanda atau tanah yang dibuka leluhur petani penggarap, sebagai asset Pemda. Petani penggarap, yang sudah menggarap tanah itu berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sebelum Pemda di wilayah itu ada, terpaksa harus digusur. Tentu saja mereka menolak dan berlangsunglah sengketa agraria itu.

     3. Konflik Petani Vs Perusahaan Perkebunan Baru
Konflik ini menimpa daerah yang semula menjadi perkebunan dan kemudian dikuasai oleh petani penggarap. Namun, Pemda kemudian mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan asset Pemda. Dan untuk memperoleh PAD, Pemda menyewakannya kepada pihak lain. Akibatnya, terjadilah sengketa pertanahan.

     4. Konflik Petani Vs TNI
Konflik ini juga menimpa daerah yang semula menjadi perkebunan atau yang kemudian dibuka leluhur para penggarap. Tapi, di kemudian hari, TNI menganggap bahwa berbagai tanah tersebut adalah tanah mereka dengan beranjak dari surat pimpinan mereka.

Logika Kekerasan
Selain persoalan itu, ada logika sederhana yang selama ini kurang diperhatikan. Logika ini penting untuk memahami persoalan pertanahan di daerah perkebunan. Yang pertama adalah logika kesejarahan. Ada banyak bukti dan cerita rakyat setempat tentang bagaimana petani, berikut leluhur mereka, membuka lahan sendiri, membabati hutan, dan kemudian mengusahakan supaya tanah tersebut menjadi tanah mereka sendiri. Tapi, tanah yang diusahakan dengan susah payah tersebut, mendadak menjadi milik pihak lain -dengan cara-cara yang tidak adil tentunya.

Di sini terjadi perbenturan logika. Bagi petani, tanah tersebut merupakan warisan atau hasil kerja keras mereka membabati hutan. Bisa juga, tanah itu hasil dari kemerdekaan yang sedikit banyak turut mereka perjuangkan. Tetapi di lain pihak bagi pemerintah daerah - karena tanah itu bekas perkebunan - maka otomatis menjadi milik pemerintah Indonesia. Sebab, Pemerintah Kolonial sudah "menyerahkan" semuanya kepada Pemerintah Indonesia. Karena itu, tanah itu tanah negara. Jadi, supaya tanah itu produktif, pemerintah setempat berhak menyewakan kepada siapa saja yang mengajukan, lebih-lebih kalau calon penyewa itu mempunyai hubungan baik dengan pemerintah setempat.

Soal asal-usul tanah itu --siapa yang membabati hutan, kemudian menanaminya-- bukanlah urusan Pemerintah. Yang mereka urusi adalah bahwa tanah itu milik Belanda, yang kemudian dikuasakan kepada mereka karena kemerdekaan. Dengan logika demikian ini kelihatan jelas kalau pemerintah tidak hanya mengabaikan sejarah rakyatnya sendiri, melainkan lebih jauh lagi menempatkan dirinya sebagai pewaris Pemerintah Kolonial.

Logika selanjutnya, yang biasanya diterapkan untuk menggugurkan kepemilikan tanah petani adalah bukti tertulis. Bukti tertulis ini merupakan secarik --atau beberapa carik kertas-- yang memberitahukan bahwa tanah x adalah milik y. Soal demikian, kurang diperhatikan petani. Bagi mereka yang penting tetangga dan masyarakat sekitar tahu bahwa tanah ini adalah tanah Pak Mo, misalnya.

Dengan kata lain, bagi petani social recognition lebih penting daripada kertas. Tetapi, bagi pemerintah, kertas dan stempel lebih penting lagi. Tanpa kedua hal itu, berarti penggarap tersebut tidak berhak atas tanah yang digarapnya. Berarti juga, tanah itu adalah tanah negara. Berarti juga, pemerintah boleh menyewakan atau memberikan tanah itu kepada pihak lain.

Ketika benturan logika ini sama-sama dipertahankan, maka yang beroperasi kemudian adalah logika kekerasan. Lantaran petani menolak menyerahkan tanah garapan, maka itu berarti menghambat usaha-usaha pemerintah untuk memperoleh pendapatan. Dengan tidak adanya pendapatan berarti Pembangunan berjalan lambat, maka sah-sah saja pemerintah menggunakan segala cara untuk menghilangkan hambatan tersebut. Dalam konteks ini, logika kekerasan berjalan. Dalam logika kekerasan, korban yang utama - siapa lagi kalau bukan perempuan dan anak? Ini bukan berarti bahwa lelaki dewasa tidak menjadi korban. Mereka tetap menjadi korban, hanya yang paling utama adalah anak-anak dan perempuan.

Siapa yang bertanggungjawab terhadap kekerasan ini? Sebagian kekerasan dilakukan memang oleh aparat keamanan. Untuk mereka tinggal melihat komandonya berasal darimana. Kendati sulit, karena berkelit mengatasnamakan oknum, tetapi toh masih bisa dilacak. Tapi, bagaimana dengan paramiliter, yang belakangan ini justru meningkat. Untuk mereka lebih susah melacaknya. Ormas dan Orpol yang bersangkutan mengatakan dengan ringan: 'masak kami…, atribut kami dijual bebas di pasar sehingga siapa pun bisa menggunakannya.' Jadi?

Lebih mengenaskan lagi, terutama bagi korban, baik yang wafat maupun luka-luka. Mereka ini dibunuh dan dicederai berkali-kali. Yang pertama mereka dibunuh atau dilukai secara fisik, benar-benar mengeluarkan darah atau menimbulkan luka, dan pembunuhan atau pelukaan yang kedua dan seterusnya, lebih simbolik sifatnya. Korban tidak bisa bicara apa pun di media massa. Yang ada hanyalah cerita versi pemenang. Maklum, pintu dan kesempatan berbicara hanya diberikan kepada mereka yang berkuasa, bukan korban.


Rakyat Belum Merdeka

Sjahrir sekian puluh tahun lalu pernah bilang bahwa dalam alam kemerdekaan, belum tentu buruh merdeka. Sekarang yang dikatakan Sjahrir itu perlu diubah sedikit ; dalam alam kemerdekaan, belum tentu rakyat merdeka!
***

1. Alec Gordon, "Ideologi, Ekonomi dan Perkebunan: Runtuhnya Sistem Gula Kolonial dan Merosotnya Ekonomi Indonesia Merdeka", dalam Prisma 7, Juli 1982, h. 29-42
2. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia, kajian sosial ekonomi, Yogyakarta: Aditya Media, Cet. II, 1994.
3. Gordon Knight, "From Plantation to Padifield: The Origin of the Nineteenth Century Transformation of Java's Sugar Industry", sebagaimana dikutip dari Edi Cahyono.
4. R.E Elson, "Cane Burning in the Pasuruan Area: An Expression of Social Discontent", dalam Francien van Anrooij, Between People and Statistics: Essays on Modern Indonesia History, The Haque: Martinus Nijhoff, 1979, h. 219-233
5. Salah satu perlawanan yang bisa disebut di sini ialah perlawanan Trudongso yang diceritakan Pramoedya Ananta Toer, Anak Semua Bangsa, Jakarta: Hasta Mitra, Cet II. 2001.
6. Anton Lucas, "Land Disputes in Indonesia: Some Current Perspectives", dalam Indonesia, No 53, 1992, h. 11-32.
7. Wawancara dengan Pak Mamat, Petani Kepatihan, Tirtoyudha,. Malang, 28 Januari 2000


 

ceritanet
kirim tulisan
©listonpsiregar2000