sampul
 seri jurnalistik
 sajak

 laporan
 cerpen

 novel
 memoar

 catatan
 foto

 edisi lalu
 kirim tulisan

 tentang ceritanet
 ikut
mailing list

twitter   facebook   


ceritanet              situs karya tulis - edisi 248, 15 april 2015

Tulisan lain

Nisan - Chairil Anwar

Teheran Dalam Stoples 13 - Aminatul Faizah

Devon

Mobilku - Sanie B Kuncoro

Teheran Dalam Stoples 12 - Aminatul Faizah

Kamboja

Ribut KPK-Polri, Melihat ke Inggris - Liston P Siregar

Rembang Api - Jajang Kawentar

Teheran Dalam Stoples 11 - Aminatul Faizah

Wales

Media Massa dan Agama - Liston P Siregar

Pembunuhan jurnalis atas agama - Liston P Siregar

Jalan Batu ke Danau - Sitor Situmorang

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 10 - Aminatul Faizah

Inggris

Media Massa, Dinosorus Abad 20 - Liston P Siregar

Kisah Tembakau - Aminatul Faizah

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 9 - Aminatul Faizah

Bradford on Avon

Siapakah Wartawan? Atau: Siapakah Jurnalis? - Liston P Siregar

Cerita Satu Kota - Syam AR

 

catatan Ambruknya, atau munculnya, keping-keping Jokowi
Liston P Siregar

Tak jelas mulai kapan kampanye pemilihan presiden langsung lebih terpusat ke ‘citra’ para calon dan bukan adu program, apalagi adu ideologi.  Sudah terlalu repot memaparkan program -apalagi ideologi- lewat media sosial, yang menjadi saluran utama untuk meraih ‘pasar’ dengan cepat dan tepat.

Kalau dikutip dari Popular Images of American Presidents oleh Wiliam C. Spragens, mungkin bisa disebut pilpres Amerika Serikat tahun 1932 jadi awalnya. Ada dua hal baru yang diamati Spragens:  penggunaan ahli hubungan masyarakat –jadi bukan organisasi politik atau petugas partai- yang mengatur kampanye dan pengunaan siaran radio secara meluas. Pemolesan citra dan penyebaran citra dengan cepat mulai menjadi inti dari kampanye.

Percepat maju ke pemilihan presiden Indonesia 2014 dan Jokowi menikmati keberhasilan pencitraan, dengan kata kunci:  Nawa Cita dan Revolusi Mental plus blusukan.  

Tapi belum setahun memerintah, beberapa pertanyaan bermunculan.

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri menjadi lawan langsung dari poin keempat Nawa Cita: menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sudah lelah rasanya pendukung Jokowi yang murni –yang jujur memimpikan negara bebas korupsi tanpa niat ‘aji mumpung’- membahas soal yang satu ini.

Dan bukan cuma Budi Gunawan bisa jadi akan tetap punya peluang jadi Kapolri –seandainya pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapalori disetujui- Jokowi juga bertanggung jawab atas pelemahan KPK, satu-satunya lembaga yang sempat dipercaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Perdebatan bisa panjang tapi di zaman presiden siapakah pimpinan KPK direkayasa untuk ‘mengundurkan diri’ karena menetapkan calon Kapolri jadi tersangka kasus korupsi? Di bawah Presiden Jokowi.

***

Saya menduga masa pemerintahan Jokowi selama lima tahun mendatang akan diingat dengan ‘kelemahannya sebagai pemimpin yang kemudian melemahkan KPK’. Mirip dengan 10 tahun kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, yang lebih diingat dengan dukungannya atas Perang Irak, walau bersamanya lah dicapai kesepakatan damai Irlandia Utara dan Inggris menikmati perekonomian yang sehat.

Lemah di soal pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi ingin menunjukkan negara kuat dengan menolak semua grasi dalam vonis eksekusi hokum namun dengan dasar umum: ‘kasus narkoba merusak masa depan bangsa’ -biarpun idealnya permintaan grasi dipertimbangkan kasus per kasus. Walau mendapat dukungan, Jokowi terperangkap lagi ‘dengan pencitraan’ yang kering substansi.  Giliran para pegiat hak asasi dan penganut aliran rasa kemanusiaan yang berteriak.

Jokowi yang memaklumkan diri sebagai penggemar musik punk justru melawan terang-terangan ideologi punk yang secara prinsip menentang pembunuhan umat manusia –lewat jalan hukum maupun di luar hukum. Sepertinya tak satupun pikiran punk -yang antikemapanan dan meyakini persamaan, kebebasan, individualisme, serta aksi langsung- menyerap di benak Jokowi. Apakah punk Jokow cuma cuma gaya-gayaan masa kampanye?

Nyaris menjadi lelucon pula ketika Indonesia memprotes eksekusi atas warganya di Arab Saudi, Siti Zaenab. "Inilah tuah karena pemerintah kita gagal memberikan hak untuk hidup," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar (Kompas.com 15 April). Prinsipnya, Indonesia tidak punya prinsip: menentang hukuman mati atau menganutnya? Seperti anak kecil, tangan kiri mengeksekusi orang tapi tangan kanan memohon negara lain jangan mengekskusi.

***

Ketika berkampanye -dan juga setelah terpilih sebagai presiden- Jokowi menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas. Dia antara lain berbicara langsung dengan anak-anak Papua lewat konferensi video, merayakan Natal di Papua, dan rencana kunjungan ke kawasan pegunungan Papua pada 1 Mei mendatang.

Banyak pernyataan Jokowi yang membuka harapan tapi satu yang penting -membuka akses ke Papua menjadi sama seperti provinsi-provinsi lainnya- tidak terdengar. Jokowi malah berjanji akan membangun kantor di Bandara Sentani, Jayapura. Mengutip seorang pegiat HAM Papua, "Itu cuma jadi proyek untuk orang-orang tertentu. Tidak perlu ada kantor presiden di Sentani." Rupanya sisa-sisa masa kampanye yang kering substansi masih terbawa juga ketika Presiden Jokowi sudah memiliki kekuatan politik.

Perpanjang sedikit dengan pemberian nama Jalan Munir di Den Hag, Belanda. Di negareanya sendiri, di bawah pemerintahan Jokowi, terpidana kasus pembunuhan Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto, malah menikmati pembebasan bersyarat dan tidak ada instruksi presiden agar temuan Tim Pencari Fakta Kasus Munir dilanjutkan. Ke luar dari penjara, Pollycarpus mengatakan kepada para wartawan bahwa bukan dia yang membunuh Munir. Pertama adalah siapa? Kedua, apakah Presiden Jokowi ingin menjawabnya?

***

Masih ada lagi Perpres yang meningkatkan uang muka untuk pembelian mobil pejabat negara –nilai kenaikan hampir Rp 100 juta- yang dibatalkan tak sampai sebulan setelah ditandangani. Wajarlah diduga kalau Presiden Jokowi tidak membaca dulu peraturan yang akan ditandantanganinya. "Karena itu putusan-putusan itu musti betul-betul (diperiksa), tidak bisa kayak begini, malu dong, presidennya kan yang salah, dia yang musti baca (Perpresnya)," kata Sofyan Wanandi (Tribunnews.com 8 April).

Sedangkan Ketua DPD Irman Gusman menilai wajar jika Jokowi tidak memeriksa seluruh berkas namun langsung menandatangani. "Wajar saja sebenarnya, jangan salahkan Pak Jokowi," kata Irman (Merdeka.com 6 April).  Biasalah ada yang mengkritik dan mendukunng, tapi jelas yang dilakukan Presiden Jokowi sama sekali tidak mencerminkan negara kuat, tapi mungkin lebih tepat: negara ceroboh.

Namun Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah. "Ini bukan kesalahan prosedur sama sekali, tidak, tapi karena faktor ekonomi di masyarakat," katanya (Tempo.co 6 April). Seolah-olah pada periode 20 Maret hingga 5 April ada variabel ekonomi yang amat amat signifikan –harga minyak dunia mendadak meroket pesat atau kurs rupiah anjlok besar ke titik dasar- yang akan menghancurkan ekonomi negara sehingga kenaikan tunjangan itu dibatalkan.

Pernyataan yang mengingatkan pada Orde Baru, yang menempatkan warga negara sebagai obyek yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya pilihan selain menerima pernyataan pemerintah sebagai sebuah kebenaran. Sama seperti Menkoplohukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut para pengunjuk rasa sebagai warga negara yang tidak jelas. Warga negara tidak punya pilihan tapi harus mendukung semua kebijakan pemerintah. Inilah mental-mental Orde Baru yang masih bertahan di pemerintahan Jokowi pada tahun 2015.

Tragis.

***

Tapi apakah saatnya memakzulkan Presiden Joko Widodo?

Rasanya tidak, walau saya yakin menurunkan presiden -di sebuah negara dengan sistem demokrasi yang berjalan baik- adalah soal biasa. Jabatan presiden bukan sesuatu yang sakral, tapi cuma jabatan politis yang bisa diplintir ke sana ke mari.

Jelas –pasti banyak juga yang setuju- saat ini tidak ada pilihan yang tersedia. Jusuf Kalla –yang tak banyak berkomentar ketika ketika ricuh soal KPK lawan Polri- atau Prabowo Subianto –yang memimpin penentangan atas Jokowi- bukan jaminan akan jadi pemimpin yang lebih baik.

Jadi menjadi pesan utama adalah Jokowi hanya seorang politisi, sama persis seperti politisi-politisi lain.

Keping-keping yang disusun pada masa kampanye untuk menyusun sosok negarawan yang berani, mendengar suara rakyat, antikorupsi, dan terus terang sepertinya mulai ambruk, hanya beberapa bulan setelah berkuasa. Dengan terpilihnya kembali Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan tambahan seorang putra Megawati menjadi salah seorang ketua, bisa jadi Jokowi akan menjadi presiden terlemah sepanjang sejarah Indonesia.

Masih ada lebih empat tahun lagi, semoga tidak.

Karena Jokowi bisa jadi akan berdampak amat buruk: menghancurkan harapan rakyat Indonesia. Itu mengerikan.
***

ceritanet©listonpsiregar2000