sampul
 seri jurnalistik
 sajak

 laporan
 cerpen

 novel
 memoar

 catatan
 foto

 edisi lalu
 kirim tulisan

 tentang ceritanet
 ikut
mailing list

twitter    facebook    google


ceritanet              situs karya tulis - edisi 246, 8 februari 2015

Tulisan lain

Rembang Api - Jajang Kawentar

Teheran Dalam Stoples 11 - Aminatul Faizah

Media Massa dan Agama - Liston P Siregar

Wales

Pembunuhan Jurnalis Atas Agama - Liston P Siregar

Jalan Batu ke Danau - Sitor Situmorang

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 10 - Aminatul Faizah

Inggris

Media Massa, Dinosorus Abad 20 - Liston P Siregar

Kisah Tembakau - Aminatul Faizah

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 9 - Aminatul Faizah

Bradford on Avon

Siapakah Wartawan? Atau: Siapakah Jurnalis? - Liston P Siregar

Cerita Satu Kota - Syam AR

Teheran Dalam Stoples 8 - Aminatul Faizah

Simon Carmiggelt

Elegi Jakarta - Asrul Sani

komentar Ribut KPK-Polri, Melihat ke Inggris
Liston P Siregar

Kapan ‘mengulur waktu’ menjadi taktik yang tepat dan kapan pula menjadi ‘kevakuman’?

Dalam konflik KPK-Polri, masih belum pasti jawabannya.

Ada saatnya Presiden Jokowi menunggu keputusan sidang paripurna DPR, mungkin dengan harapan koalisi oposisi –mengikuti logika politik parlementer- akan menentang pencalonan Kapolri Komjen Budi Gunawan dan urusan pun beres. Ternyata tidak.

Maka Presiden Jokowi menegaskan tidak mau campur tangan proses hukum –padahal masalahnya politik: wewenang Presiden menunjuk Kaplori- sehingga memilih untuk sekedar menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan. Itu menunggu tanpa rentang waktu, karena ada peninjauan kembali dalam proses hukum di Indonesia setelah keputusan tetap pengadilan.

Juga, perjalanan waktu ternyata tidak membuat masing-masing pihak tenang menunggu. Justru kedua belah pihak –dan para pendukung masing-masing- menafisrkannya sebagai kevakuman untuk saling menyerang. Adalah kevakuman yang membuat kelompok militan Negara Islam atau ISIS berhasil menguasai sejumlah wilayah di Irak dan Suriah. Itu ekstrimnya.

Ricuh KPK-Polri memang belum mengganggu kehidupan sehari-hari rakyat –walau sebagian sudah berteriak dalam kisruh KPK-Polri namun tidak didengar oleh ‘bapak’ yang ironisnya rajin blusukan. Jelas pula tidak mengganggu perekonomian –yang disasar pemerintahan Jokowi tumbuh, minimal, 5,5%.  

Jadi hanya rakyat ‘tidak jelas’ -menurut Menkopolhukam -siapa pun namanya sepertinya tidak penting karena ternyata sama sajanya semuanya- yang ribut.  

Tapi selama mengulur waktu -atau selama kevakuman- ‘perang’ semakin meluas. Budi Gunawan mempraperadilan KPK, Abraham Samad –fotonya bersama perempuan muncul- dilaporkan ke polisi, Bambang Wijayanto –setelah ditangkap, dilepas dan dijadikan tersangka- melaporkan Kepolisian RI ke Komnas HAM, dan Forum Rektor Indonesia menggalang dukungan untuk KPK.

Jadi sampai kapan kisruh berlangsung ketika tujuan utamanya adalah ‘Save KPK dan Save Kapolri?

Serupa tapi tak sama

Inggris pernah melewati ‘perang’ serupa tapi tak sama. Dan terlewati setelah jatuh korban jiwa, ilmuwan Dr David Kelly.

Pemicunya perang Irak 2003, ketika PM Tony Blair mendukung rencana Presiden George W Bush. Parlemen mensahkan pengerahan tentara Inggris tapi rakyat Inggris menentang sampai digelar unjuk rasa ‘satu juta’ orang di pusat kota London, menentang keterlibatan Inggris di perang Irak dan juga menentang invasi pimpinan AS ke negara itu.

Wartawan BBC Andrew Giligan kemudian menerobos dengan berita bahwa alasan perang yang diajukan Tony Blair sudah di-’sexed up’, yang artinya kira-kira sudah dipoles untuk membuatnya lebih menarik, lebih dramatis, atau lebih mendesak. Dalam dokumen pemerintah Inggris untuk menuju perang, disebutkan Irak bisa menyerang Inggris dalam waktu 45 menit.

Dan wartawan BBC itu merujuk tukang bikin seksinya adalah  Alastair Campbell , mantan wartawan kawakan yang menjadi Direkur Komunikasi kantor PM Blair.

Campbell -yang saat itu amat berpengaruh sampai disebut-sebut satu-satunya staf yang memanggil Blair dengan nama pertama Tony- marah besar dan menuntut BBC menyebut sumbernya. Serang menyerang terjadi dan terungkaplah nama Dr David Kelly, ahli perang biologi yang bekerja di Departemen Pertahanan.

Perang politik berlanjut dan Dr Kelly menjadi perhatian media maupun rakyat. Dia juga dipanggil ke parlemen untuk memastikan manayang benar: kantor PM Blair yang yakin BBC memlintir kutipan atau BBC yang berkeras dengan ‘sexed up’ di beritanya. Sementara orang bertanya-tanya, kenapa nama Dr Kelly bisa muncul sebagai sumbernya Andrew Gilligan.

Kamis siang, 17 Juli 2003, pria berusia 59 tahun tersebut seperti biasanya jalan-jalan di kawasan hutan kecil di dekat rumahnya, tapi hari itu dia memotong urat nadi tangan kirinya dengan pisau kecil miliknya sejak muda dulu. Bunuh diri yang menghentak semua orang Inggris -termasuk Blair yang sedang dalam perjalanan ke Hong Kong. Seperti kata peribahasa: “Gajah bertarung sama gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.”

Perang mereda tapi masa duka lewat, berlanjut lagi.

Bulan Agustus, Alistair Campbell mundur dari kantor PM, sejalan dengan pembentukan Komite Penyelidikan Lord Hutton, yang sekitar enam bulan kemudian menyimpulkan pemerintah tidak bersalah dan mengkritik kebijakan redaksi BBC. Laporan itu dikritik sejumlah pihak sebagai ‘membersihkan pemerintah’ namun Ketua BBC, Gavyn Davies, serta Dirjen BBC, Greg Dyke, mundur dan Dyke menjadi satu-satunya pimpinan BBC yang dieluk-elukan para karyawan BBC ketika meninggalkan kantor pada hari terakhir kerjanya. 

Berakhirlah perang itu,  yang sekaligus mengantarkan bangsa Inggris melangkah lagi ke masalah-masalah baru. Kantor perdana menteri dengan politikus baru kembali ke urusannya, juga BBC, dengan Dirjen dan wartawan-wartawan barunya.

Jelas masing-masing pihak yang bertikai cedera, tapi juga maju menghadapi tantangan baru masing-masing.

Kredibilitas Tony Blair, bagaimanapun tercoreng, dan diduga menghambatnya untuk jadi Presiden Uni Eropa pada tahun 2009. Popularitasnya anjlok dan dia mundur dari perdana menteri tahun 2007, menjadi utusan khusus untuk Timur Tengah, dan perusahaannya Tony Blair Associates laris manis. Dalam tahun keuangan 2012-2013, media mengutip dia melaporkan pemasukan sekitar 7 juta Pound sterling.

Pemain lain, Grek Dyke, yang puluhan tahun berkarir di media berita meninggalkan lahannya dan memimpin British Film Institute –lembaga yang mempromosikan film Inggris dan film di Inggris- betransformasi menjadi lembaga modern yang trendi. Orang, termasuk para turis,  bisa menonton gratis semua arsip film lewat komputer di pusat BFI yang nyaman di samping Sungai Thames. Dari sana dia menjadi Ketua Asoasiasi Sepak Bola Inggris, FA, dan aktif menyerang korupsi FIFA di bawah kepemimpinan Sepp Blatter.

Di level dua, Alistair Campbell, yang sempat diperkirakan bakal menjadi politikus penting Inggris- minggir dari pemerintah dan menikmati hidup sebagai kolumnis dan pembicara tamu di mana-mana. Sedangkan Andrew Gilligan melepas karir dari media internasional dan menjabat Komisaris Sepeda di kantor Walikota London -merancang agar pesepeda lebih aman di London-  sambil jadi pengasuh salah satu acara bincang di radio LBC, London.

Momentum Tim 9

Presiden Jokowi sudah menunjuk tim independen tapi saran tim agar pencalonan Komjen Budi Gunawan dibatalkan ternyata, menurut Presiden Jokowi, hanya salah satu dari banyak masukan yang sudah diterimanya.

Artinya satu lagi momentum dilewatkan dan rakyat ‘tidak jelas’ –yang berharap pemberantasan korupsi jadi prioritas pemerintah Jokowi-JK- harus menunggu lagi dengan peluang ‘perang’ semakin sengit. Dalam situasi kevakuman, kehancuran total satu pihak yang akan menjadi akhirnya.

Padahal demi ‘Save KPK dan Save Polri’ -kira-kira seperti di Inggris- individu menjadi tidak penting atau ditenggelamkan oleh lembaga negara. Pastilah semua orang bisa membayangkan Komjen Budi Gunawan dan Irjen Budi Wasesa tetap bersinar ketika bukan sebagai  petinggi polisi lagi, begitu juga dengan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto, yang tetap berjuang melawan kezaliman di luar KPK.

Keempatnya adalah orang-orang berkaliber tinggi.

Dan Bambang Wijoyanto sudah memulai dengan mengajukan pengunduran diri dari KPK dengan menggunakan logika –dipertanyakan atau tidak kasusnya- secara hukum dia adalah tersangka. Sebuah keyakinan bahwa masih banyak harus dihadapi KPK dan polisi untuk masa depan Indonesia sedangkan individu hanya pion-pion dari sebuah sistem dan kelembagaan.

Ketika tak semua pihak memiliki kesadaran seperti Bambang Wijayanto, mungkin diperukan ‘pemaksaan’ pengunduran diri dan satu-satunya yang punya wewenang untuk memulainya adalah Presiden Republik Indonesia –masih penting kah namanya atau juga sama saja.

Ketika pertanyaan kapan ‘mengulur waktu’ menjadi taktik yang tepat dan kapan menjadi ‘kevakuman’ masih belum terjawab, jangan-jangan bisa ditambah satu lagi: kapan pula ‘mengulur waktu’ menodai semua orang?
***

ceritanet©listonpsiregar2000