sampul
 seri jurnalistik
 sajak

 laporan
 cerpen

 novel
 memoar

 catatan
 foto

 edisi lalu
 kirim tulisan

 tentang ceritanet
 ikut
mailing list

twitter    facebook    google


ceritanet              situs karya tulis - edisi 245, 10 januari 2015

Tulisan lain

Jalan Batu ke Danau - Sitor Situmorang

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 10 - Aminatul Faizah

Inggris

Media Massa, Dinosorus Abad 20 - Liston P Siregar

Kisah Tembakau - Aminatul Faizah

Ras Siregar

Teheran Dalam Stoples 9 - Aminatul Faizah

Bradford on Avon

Siapakah Wartawan? Atau: Siapakah Jurnalis? - Liston P Siregar

Cerita Satu Kota - Syam AR

Teheran Dalam Stoples 8 - Aminatul Faizah

Simon Carmiggelt

Elegi Jakarta - Asrul Sani

New York

Teheran Dalam Stoples 7 - Aminatul Faizah

Simon Carmiggelt

Yang Terempas dan Yang Luput - Chairil Anwar (1949)

Nafiri Ciputat - Bahrum Rangkuti Anwar (1969)

komentar Pembunuhan jurnalis atas nama agama (Pembunuhan apa pun tanpa nama)
Liston P Siregar

Belum jelas motif dua teroris yang menyerbu kantor majalah satire Charlid Hebdo di Paris dan menewaskan 12 orang, 10 disebutkan wartawan –termasuk empat kartunis- dan dua polisi.

Kedua penyerang disebut memekik Allah Akbar waktu menyerbu masuk. Dan Majalah Charlie Hebdo pernah menerbitkan kartun Nabi Muhammad, juga ‘menunjuk’ Nabi Muhammad sebagai editor tamunya, yang membuat banyak umat Islam tersinggung. Cuma Charlie Hebdo pernah pula menjadikan Yesus sebagai subyek satirenya, dan Paus.

Di berbagai media sosial tak sedikit –kalau di Indonesia bisa lah dibilang banyak- yang setuju dengan pembunuhan barbar di Charlie Hebdo. “Siapa suruh menghina Nabi Muhammad..” atau “Rasain…” Beberapa mengkaitkan dengan Palestina. “Baru 12 mati sudah ribut, ribuan di Palestina mati, media diam” atau menyebut-nyebut Amerika Serikat: “Ini semua gara-gara negara munafik Amerika Serikat.”

Orang boleh punya pendapat suka-suka, dan itulah memang prinsipnya. Bukan ditembak.

Dalam acara bincang dengan Wakil Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg, di radio London Big Conversation, LBC _Kamis 8 Januari- seorang penelepon bernama Omar, menanggapi Cleg dengan mengatakan soalnya bukan hanya kartun Nabi Muhammad, tapi soal yang lebih besar ‘tentang perasaan 1,4 miliar umat Muslim di dunia,’ begitulah katanya.

Saya tidak pernah suka Nick Clegg, pemimpin Partai Liberal Demokrat Inggris yang masuk koalisi pemerintahan David Cameron dari Partai Konservatif. Dia, menurut saya yang sok tahu, ragu-ragu, tak punya pendirian atau tak berani mengungkapkan dengan tegas pendiriannya, dan dengan bergabung ke koalisi Cameron makin ‘cemen’ saja rasanya: harus mendukung yang tidak dia yakini.

Tapi jawaban di bincang LBC –yang saya baca transkripnya- membuat saya memuji dia, paling tidak satu kali lah, saat menangapi Omar. “Tidak ada alasan untuk membunuh kartunis yang membuat gambar yang menyindir mereka.”

Dan ditambahkannya, kalau semua orang punya hak untuk menyindir orang lain dalam sebuah masyarakat yang bebas. “Anda tidak punya kebebasan kecuali orang bebas untuk saling menyindir. Anda tidak punya hak untuk tidak tersindir.”

Setuju kali Mister Clegg… (Aku cinta padamu!)

Hanya dalam sebuah masyarakat yang bebas, orang bisa mengkritik pemerintahnya, aparat polisi, maupun tetangga sebelah yang masang musik terlalu keras. Atau melawan secara terbuka pendeta, pastor, biksu, maupun ulama yang berpendapat: “pembunuhan atas nama agama dibenarkan.”

“Botol kali pendeta/ulama itu. Tak ada otaknya, masih lebih pandai dengkulnya. ” (Botol = Bodoh Tolol)

Tapi mampuslah kita, pendeta/ulama itu tersinggung dan ditembak lah kita semua : mati dengan darah bergelimpangan.

Seandainya lah semua ketersinggungan diselesaikan dengan pembunuhan…

Itu satu, soal pembunuhan. Tidak ada alasan untuk membunuh dalam sebuah masyarakat demokratis.

Jadi membunuh jurnalis yang menghina agama, pada prinsipnya, sama barbarnya dengan membunuh pencuri ayam, koruptor, pemerkosa, atau seorang pria yang gaya duduknya ngeselin maupun perempuan yang pakai rok mini.

Ada sistem yang menjamin orang yang tersinggung bisa ‘membalas dendam’ lewat cara menyinggung balik atau lewat gugatan hukum.

Itulah masyarakat yang bebas, bukan, misalnya, seperti masyarakat di Korea Utara, Kuba, atau Arab Saudi.

Sekarang masuk ke jurnalistiknya.

Beberapa tahun lalu, saya ingat pernah berdebat dengan seorang mantan wartawan yang mendirikan semacam LSM untuk jurnalisme perdamaian. Buat saya jurnalisme itu cuma gaya-gayaan untuk mendapat bantuan dana dari lembaga asing. Itu persis kayak zaman Suharto: jurnalisme pembangunan atau jurnalisme persatuan. Oh ya ada satu lagi: jurnalisme Pancasia.

Perdebatan itu tak membawa kami berdua kemana-mana. Dia mungkin tersinggung, sedang saya jelas tersinggung -rasanya sampai sekarang: ‘profesi yang saya jalani serius malah diperkosa seenaknya.’ Tapi kami tidak saling membunuh, makanya masih hidup dan masih bisa berdebat sampai sekarang.

Tapi kalaulah junalisme perdamaian –entah apa pun definisinya- meniadakan ketersinggungan atau permusuhan -tidak ada yang salah dengan permusuhan selama tidak saling mematikan walau jelas bukan kondisi yang ideal- jelas jurnalisme itu, saya yakin, cuma omong kosong.

Menyindir adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindai dari tugas jurnalis, mau pakai istilah apa pun jurnalismenya. Dengan melaporkan fakta (lihat lagi bagian Siapakah Wartawan? Atau: Siapakah Jurnalis?), maka pemerintah bisa merasa disindir karena, misalnya, membual tentang Kartu Jaminan Sosial yang sudah sampai di semua provinsi tapi sebenarnya belum sampe di Maumere, Flores, atau di Kabupaten Yakuhimo, Papua.

Ingat juga peribahasa, media adalah pilar keempat demokrasi, setelah lembagai eksekutif, judikatif, dan legilastif. Dia menjadi amat penting untuk penyeimbang dari sebuah kekuasaan. (Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely…”). Bayangkan kalau kita kembali ke zaman kekuasaan raja pada masa pertengahan yang bisa memerintahkan orang masuk penjara tanpa pengadian.

Waktu membaca berita tentang The Jakarta Post yang diprotes karena kartunnya dianggap menghina kelompok militant ISIS, saya manggut-manggut. Selama unjuk rasanya teriak-teriak, apa masalahnya (ya jelas mengganggu ketertiban umum tapi itu urusan polisi lah). Juga ketika Pemrednya digugat, AJI –yang saya ikut dirikan dan sampai sekarang saya dukung- memprotes dengan mengatakan mestinya lewat UU Pers, saya manggut-manggut juga (sistem hukum itu bagian dari masyarakat yang bebas kok, tapi ya AJI harus memperjuangkan UU Pers kan).

Sekarang tinggal pengadilannya nanti, mau pakai dengkul atau otak.

Tapi inti dari kasus The Jakarta Post adalah apa pun yang diberitakan di suatu media selalu membuka ketersinggungan dari pihak lain. Ketika media memiliki kebebasan –yang melekat dengan kode etik profesi- maka ketersinggungan akan lengket pula, otomatis dan langsung.

Bahkan di Korea Utara sekali pun, berita-berita kantor beritapemerintah KCNA , yang memuaskan Kim Jong-un dan antek-anteknya, bisa saja membuat warganya tersinggung tapi ya terpaksa ditahankan orang itulah. Mau menembak Kim Jong-un mana lah mungkin di Pyongyang sana (film satire produksi Amerika Serikat tentang komplotan yang mau membunuhnya saja sudah bikin pemerintahnya marah).

Penulis terkenal Arswendo Atmowiloto dulu pernah dihukum karena jadi Pemred Monitor tahun 1990 karena membuat jajak pendapat untuk daftar orang paling populer di Indonesia. Yang nomor satu Soeharto (waktu itu masih presiden) sedang Nabi Muhammad masuk peringkat 10. Banyak unjuk rasa dari kelompok Islam, Monitor ditutup, dan pengadilan menghukum penjara Arswendo.

Pada masa rezim Suharto, skenario kayak apa lagi yang mau diharapkan: ya seperti itu lah. Pemilik tabloid Monitor, Jakob Oetama, ketakutan sedang pengadilan tunduk sama Suharto. Itu kenyataan dalam sebuah masyarakat.

Arswendo sendiri tak terimbas tekanan dan selama di penjara sekitar lima tahun, tetap saja menulis novel, artikel, dan cerita bersambung. Sekali penulis tetap penulis.

Semoga kisah yang sama terjadi juga terkait Charlie Hebdo ini, sekali kartunis tetap kartunis, sekali wartawan tetap wartawan, dan edisi berikut majalah satire itu rencananya akan dicetak sampai satu juta eksemplar, padahal biasanya sekitar 60.000-an, dengan bantuan media Prancis lainnya.

Republik Prancis yang memisahkan agama dari kehidupan bersama, mau menegaskan dukungan atas cara berpikir Charlie Hebdo dengan membuat semua hal -semua hal, dan bukan hanya Nabi Muhammad- bisa jadi bahan sindiran. Namanya juga majalah satire. (KBBI: satire = gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang, sindiran atau ejekan)

Cemanapun media paham sepenuhnya kalau orang yang disindir bisa saja menjadi tak suka. Makanya ada surat pembaca, tempat orang-orang yang disindir –atau yang mendukung sindiran- menyampaikan pendapat versinya dan silahkah pula dia menyindir kembali. Zaman media massa digital sekarang sudah ada kolom tanggapan langsung pembaca di bawah berita, tinggal ketik dan pencet kolom Kirim.

Jadi yakinkanlah diri kita semua, bahwa tersinggung itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang demokratis. Tinggal pande-pande orang lah membuat supaya syaraf ketersinggungan tidak terlalu peka atau, lihat kitab undang-undang: disana jelas yang boleh disindir dan yang tidak boleh disindir.

Tapi apakah media tidak boleh menyindir agama?

Kita bisa membahasnya dalam kasus berikut. Cepatlah langganan blog ceritanet di wordpress.
***

ceritanet©listonpsiregar2000