ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 21, Selasa 28 Agustus 2001
___________________________________________________

esei Target Transisi Politik di Timor Lorosae
Aniceto Guterres Lopes

Dari segi proses tentang pemilu, Regulasi UNTAET No. 2001/2 menentukan persyaratan bagi pemilih sama dengan syarat yang ditetapkan pada Konsultasi Rakyat --atau referendum kemerdekaan-- dua tahun lalu. Itu berarti setiap orang yang berusia minimal 17 tahun, yang memenuhi syarat tersebut --termasuk mereka yang masih tinggal di luar negeri-- berhak mengikuti pemilu di Timor Lorosae pada tanggal 30 Agustus ini. Tetapi ada persyaratan lain, atau tepatnya pembatasan lain, yaitu semua calon pemilih harus mendaftar dan memilih di Timor Lorosae. Jadi semua orang Timor Lorosae yang berada di luar Timor Lorosae pada tanggal 30 Agustus tidak dapat menggunakan haknya.

UNTAET tidak melakukan upaya khusus agar mereka dapat melaksanakan haknya karena tidak memiliki sumber daya dan waktu untuk mengorganisir pemilu di luar negeri atau mendatangkan mereka. Akibatnya, kurang lebih sepertiga warga Timor Lorosae yang punya hak pilih secara praktis tidak dapat mengikuti pemilu. Adilkah itu?

Lebih dari itu, pemilu telah kehilangkan arti sebagai sebuah proses yang inklusif (umum), dan mereka yang telah kehilangan haknya juga akan kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi sebuah proses politik penting dalam menentukan transisi politik dan masa depan negara Timor Lorosae. Perlu pula diingat bahwa pemilu kali ini menjadi peristiwa yang hanya sekali terjadi dalam sejarah Timor Lorosae, karena akan memilih sebuah lembaga pembuat konstitusi, sehingga sangat tidak adil kalau berlindung dibalik aturan hukum dan masalah kekurangan sumber daya dan waktu. Tampaknya UNTAET memang terburu-buru untuk melaksanakan pemilu.

Komisi Pemilihan Independen KPI dan UNTAET juga tidak memiliki mekanisme yang jelas dan transparan mengenai pengajuan dan penolakan kandidat. Sejumlah kasus penolakan kandidat dari beberapa partai politik muncul, terutama calon dari UDT. Presiden UDT, Joao Carrascalao mengajukan keberatan karena penolakan tidak dibuat secara tertulis. Ini menunjukkan bahwa KPI tidak memiliki prosedur yang jelas. Sungguh tidak masuk akal karena penolakan baru dilakukan ketika para kandidat telah terlibat dalam kampanye.

Sebetulnya pengumuman daftar tetap kandidat telah diumumkan sebelum kampanye. Kalau begitu apakah partai politik yang calon-calonnya ditolak boleh mengajukan calon pengganti atau melengkapi persyaratan yang kurang sebelum melewati batas waktu? Adakah batas waktu yang ditentukan untuk mengajukan calon lain? Masalah ini lebih dari sekedar masalah persipan yang tidak baik, tetapi terutama menyentuh masalah profesionalisme sebagai penyelenggara pemilu.

Yang paling sulit dimengerti adalah masalah tata tertib dan jadwal kampanye yang belum selesai dibuat, padahal kampanye telah berlangsung. Banyak partai politik yang bingung untuk berkampanye politik karena menunggu peraturan, sementara partai politik yang lain tanpa peduli telah berkeliling untuk mengumpulkan pendukungnya. Masyarakat pun tidak kalah bingung. Mereka tidak tahu kapan, di mana, partai mana dan bagaimana kampanye yang baik dan aman itu. Ketika didesak masyarakat dan partai politik peserta pemilu, maka KPI dan UNTAET saling melempar tanggungjawab. Mereka memberi alasan, bahwa sesuai standar pemilu internasional, tidak diperbolehkan mengatur kampanye.

Sebuah tata tertib kampanye untuk pemilu Timor Lorosae menjadi sangat penting untuk menjamin kualitas demokrasi dalam pemilu, terutama selama berlangsungnya kampanye politik. Oleh karena itu kekacauan persiapan seperti itu tidak perlu terjadi apabila KPI dan UNTAET menyadari bahwa mereka sedang menyelenggarakan pemilu di Timor Lorosae, bukan di Amerika, Eropa atau di Australia.

Masalah persiapan pemilu dalam konteks Timor Lorosae tidak cukup hanya dilihat dari perspektif penyelenggaraannya, tetapi juga penting untuk memperhatikan masalah kesiapan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Setiap calon pemilih punya hak untuk tahu dan paham apa tujuan dan hasil pemilu, mekanisme yang dijalankan dan bagaimana mereka akan memberikan suaranya.

Proyek civic education yang selalu dihubungkan dengan pemilu yang berlangsung sangat singkat tampaknya tidak efektif. Masih segar dalam ingatan orang survei The Asia Foundation bersama Forum NGO akhir Mei lalu, yang menyatakan bahwa hanya 5% dari responden yang tahu pemilu untuk memilih Majelis Konstituante. Temuan ini terjadi ketika civic education telah berlangsung sekitar tiga bulan dari target waktu 5 bulan --yaitu sampai dengan tanggal 15 Juli-- sebelum kampanye dimulai. Sulit dibayangkan jika kondisi tersebut tidak banyak mengalami perubahan, katakanlah hanya mencapai maksimal 50% yang tahu tujuan pemilu.

Sedangkan sebagian calon pemilih hanya bisa memberikan suaranya di kotak suara pada hari pemungutan suara tanpa tahu tujuannya dan siapa pula yang akan dipilih. Itu berarti rakyat yang seharusnya menjadi subyek dari pemilu hanya menjadi obyek dari sebuah proyek politik untuk memenuhi target transisi politik yang telah terlanjur kacau. Dalam hal ini apakah pemilu pertama Timor Lorosae dapat dikatakan sebagai sebuah proses politik yang demokratis?
***

ceritanet
kirim karya tulis
©listonpsiregar2000