ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 20, Jumat 17 Agustus 2001
___________________________________________________

 

 

esei Korupsi Terhadap Republik
B. Herry Priyono

Istilah korupsi berakar dari bahasa Indo-Eropa, yang pada gilirannya berasal dari kata Latin corrumpere --menghancurkan, merusak, memalsukan, menyuap). Pengertian ini mencakup benda, unsur kimiawi, kualitas orang, maupun tindakan. Dari kata itu terbentuk kata corruptio, yang terutama menunjuk pada tindakan maupun kondisi. Mungkin kita bisa mulai dari satu pertanyaan sederhana ; kalau kita bicara korupsi sebagaimana kita pahami, yang dimaksud 'korupsi terhadap apa dan siapa?'

Tentu, asal-muasal istilah tidak menjelaskan mengapa kata itu sekarang digunakan. Namun sekaligus juga bisa tetap menjadi pedoman bagi arti yang dimaksud. Dalam hal ini, pertanyaannya ialah : lewat mana istilah korupsi menjadi sentral dalam kehidupan sosial, ekonomi-politik, hukum, dan sebagainya?

Republik
Jawabnya terletak dalam gagasan ‘republikan’. Istilah republik berasal dari kata res publica (urusan/hal/kepentingan umum). Pengandaiannya, kehidupan bersama berlangsung secara optimal dalam tata masyarakat yang terorganisir lewat satuan kelompok civic. Negara-bangsa moderen (misalnya Republik Indonesia), adalah satuan kelompok civic seperti itu.

Maka atas pertanyaan 'korupsi terhadap apa dan siapa?' jawabnya bisa lugas: terhadap republik dan warga republik. Soalnya ialah apa saja yang dimaksud sebagai urusan atau kepentingan umum (republik; res publica)? Uang negara, tabungan warga di bank, kurikulum sekolah, konservasi hutan adalah beberapa contoh res publica. Maka umumnya kita menganggap penggelapan uang negara sebagai korupsi.

Cuma, apakah pengertian itu juga berlaku bagi penggundulan hutan dan pencemaran lingkungan oleh proses industrial yang serampangan? Dalam kriteria republikan, jawabnya ya. Namun mengapa biasanya soal ekologis itu dilihat sebagai soal korupsi hanya ketika melibatkan penggelapan uang negara? Pada tolak ukur finansial ini segera kita kenali proses komersialisasi tata hidup republikan. Para pendekar ekologi benar ketika mereka marah berhadapan dengan prinsip bisnis yang bergerak dengan dalil bahwa sebatang pohon punya nilai hanya ketika sudah ditebang dan menjadi kayu gelondongan. Fakta bahwa jutaan pohon menentukan kelangsungan ekologis generasi mendatang belum diintegrasikan ke dalam fungsi produksi menurut kebanyakan pemikiran ekonomi.

Kembali ke soal korupsi terhadap res publica. Mengapa dalam pengertian umum dan bahkan wacana serius, kita memahami korupsi sejauh itu menyangkut pejabat/pegawai pemerintah? Saya kira dalam soal ini beberapa hal perlu dijernihkan, karena meskipun rancu, pandangan itu telah berpengaruh besar pada tata kebijakan (public policy).

Mutualitas
Akar dari gagasan populer tentang korupsi adalah konsepsi ekonomi-politik liberal. Satu unsurnya yang terpenting adalah pembedaan antara lembaga negara sebagai kawasan publik (res publica) dan sektor bisnis swasta sebagai kegiatan privat (res privata). Apa dasar perbedaan tersebut?

Pertama, lembaga negara bukanlah milik pribadi, sedang modal bisnis swasta dipatok sebagai hak milik pribadi. Kedua, karena dipatok sebagai hak milik pribadi, kegiatan yang muncul dari modal privat dianggap sebagai gugus tindakan sukarela yang berdasar pada kebebasan (liberty). Artinya, proses itu dianggap tidak melibatkan penggunaan kekuasaan dan koersi. Sebaliknya, kegiatan atau proses yang didasarkan pada kekuasaan lembaga negara dikategorikan sebagai gugus tindakan yang melibatkan penggunaan kekuasaan dan koersi. Maka proses kinerjanya perlu dikontrol dengan kriteria akuntabilitas demokratis (democratic accountability).

Itulah dua pokok yang secara umum dipahami sebagai perbedaan utama antara tindakan lembaga negara dan aktivitas bisnis, antara pejabat/pegawai negara dan pelaku bisnis. Lugasnya, yang pertama kena kontrol demokrasi, yang kedua tidak. Tetapi, bahkan dari cara berpikir yang paling sederhana, perbedaan itu sulit diterima. Ambillah mekanisme pasar yang selalu kita sangka bersifat sukarela dan tidak melibatkan penggunaan kekuasaan. Lewat mekanisme demand-supply, para petani mungkin bebas memilih jenis pestisida yang harus diproduksi suatu perusahaan. Namun, apakah mereka bisa bebas memilih staf manajerial perusahaan itu? Apakah mereka bisa memilih teknologi produksi yang punya pengaruh langsung pada masalah lingkungan hidup? Lalu, proses kontrak kerja, monitoring produksi, dan semacamnya jelas-jelas melibatkan penggunaan kekuasaan. Dan karena itu, sangatlah rancu menyebut proses ekonomi sebagai kawasan privat. Praktik bisnis yang menyangkut tata ekologis, jumlah besar deposito masyarakat, pengadaan pangan kita, dan sebagainya adalah urusan publik, bukan privat.

Setidaknya dua prinsip ekonomi-politik liberal yang rancu di atas mendasari gagasan umum tentang korupsi. Maka, oleh kaum liberal dan neo-liberal, korupsi diartikan sebagai 'penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi' yang terutama muncul dari tindakan semau gue aparatur negara (World Bank 1997). Pengertian semacam itu bertebaran dalam berbagai literatur, kajian, maupun tulisan populer. Dalam konsepsi seperti itu, penjelas utama gejala korupsi diletakkan pada aparatur negara. Bagi kita di Indonesia, daya tarik cara-pandang ini diperkuat oleh perilaku authoritarian-kleptocratic (otoriter-pencuri) banyak pejabat pemerintah selama Orde Baru.

Meskipun tidak seluruhnya salah, pengertian itu terlalu sempit untuk menggambarkan proses sesungguhnya. Tidak benar proses korupsi selalu dimulai dari tindakan sewenang pegawai pemerintah. Dari penelitian yang saya lakukan tentang corak interaksi pelaku bisnis dan pegawai pemerintah, intensitas para pelaku bisnis dalam menyeret pegawai pemerintah ke proses KKN sama kuatnya dengan penyalahgunaan kekuasaan administratif para birokrat. Dalam banyak hal, bahkan jauh lebih kuat. Pola ini berlaku dari soal penggelapan pajak, alokasi kuota, sampai pengadaan proyek.

Ambilah contoh dari gejala yang sudah banyak kita ketahui. Kalau investigasi TEMPO bisa kita pinjam, misalnya, 1.7 juta hektar Proyek Lahan Gambut raksasa di Kalimantan Tengah yang gagal total itu pertama-tama lahir dari upaya raksasa bisnis swasta Tay Juhana (yang dikuti para raksasa lain, seperti Bob Hasan) untuk menjarah dana reboisasi dan APBN. Tay Juhana mendapat US$206.5 juta, sedang Bob Hasan $161.7 juta. Pola semacam juga terjadi dalam kasus penjarahan BRI, Taspen, PAM Jaya, dsb (TEMPO, Dari Skandal ke Skandal, 1999). Dalam hal pajak, kasus penggelapan Wajib Pajak Badan (Perusahaan) selama tahun fiskal 1999/2000 berjumlah 100 kasus, dua kali lipat dibanding yang dilakukan Wajib Pajak Pribadi (50 kasus). Yang pertama melibatkan Rp. 4 trilyun, yang kedua Rp. 300 milyar (Press Release Menko Ekuin, 2 Nov. 2000). Pola KKN ini tidak terbatas pada para cronies, tetapi dengan mudah dilakukan oleh banyak perusahaan non-cronies. Inilah tualang kekuasaan bisnis yang akan saya sebut predatory-parasitic (benalu-pemangsa).

Dalam kasus-kasus itu, penyalahgunaan kekuasaan administratif negara tentu selalu terjadi, karena proses korupsi di situ per definisi melibatkan prosedur administratif institusi negara. Cuma, kita alpa bahwa proses yang sesungguhnya berlangsung di lapangan jauh lebih ruwet dibanding definisi liberal atau neo-liberal tentang korupsi.

Dari mana bisnis punya kapasitas mendikte para pegawai negara menuju proses KKN? Jawabya lugas, kekuatan uang yang dimiliki para pelaku bisnis (nepotisme adalah cara lain!). Gaji pegawai pemerintah yang sangat rendah bukan hanya suatu tragedi, melainkan juga bahan bulan-bulanan para pelaku bisnis. Yang terakhir ini biasa membeli walikota, gubernur, menteri, bahkan seluruh jajaran polisi dan pengadilan. Inilah proses state looting (penjarahan negara) yang dilakukan sektor bisnis.

Leviathan Baru
Kita biasa menganggap bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu masyarakat berada di tangan pegawai pemerintah. Entah atas nama mode atau gaya, kita suka mengutip Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf Inggris itu, ketika kita menggambarkan kekuasaan negara sebagai Leviathan. Ia sejenis ular raksasa laut yang menakutkan. Tetapi metafor itu sudah semakin usang. Sejak proses deregulasi-liberalisasi modal yang memperanakkan globalisasi ekonomi, kekuasaan dan kapasitas hampir semua lembaga negara semakin dilucuti oleh --dan tunduk pada-- kekuasaan bisnis. Jadi, siapa yang sesungguhnya lebih berkuasa?

Karena itu, klaim tentang pemerintah sebagai pucuk kekuasaan tertinggi dalam masyarakat adalah sebuah klaim di atas kertas yang semakin tak punya substansi. Semoga kita segera merevisi cara-pandang. Dalam tata ekonomi-politik dewasa ini, kekuasaan bisnis swasta telah menjadi Leviathan baru. Sebagaimana setiap praktik kekuasaan yang tak terkontrol merupakan masalah, begitu juga praktik kekuasaan bisnis yang kita biarkan lolos dari proses akuntabilitas demokratis dengan mudah akan menjadi sumber berbagai persoalan dalam masyarakat. KKN adalah satu dari gejala seperti itu. Apa implikasinya bagi gagasan demokrasi? Demokrasi bukan sekadar gerakan mengontrol kekuasaan negara, melainkan gerakan untuk mengontrol berbagai sosok kekuasaan yang praktiknya punya implikasi luas pada hidup masyarakat, termasuk kekuasaan bisnis.

Proses bagaimana bisnis menyeret aparatur negara ke dalam proses KKN ini begitu sentral dikenali dan perlu diintegrasikan ke dalam kampanye anti-KKN. Proses penyeretan itu juga bagian pokok res publica. Maka juga perlu kena kriteria akuntabilitas demokratis. Bisa saja kita selalu berteriak tentang lemahnya penegakan hukum. Tetapi, soal penegakan hukum bukan sekadar perkara tidak-bergiginya pemerintah, melainkan juga soal bagaimana kekuasaan bisnis dengan mudah bisa mendikte aparatur pemerintah sehingga law enforcement akhirnya menjadi tidak bergigi.

Satu setengah abad silam (1848), seorang pembaca gejala yang menulis diktum ini: 'aparatur negara bertindak sebagai komite yang mengelola kepentingan para borjuis.' Bukankah diagnosis itu merupakan konsekuensi nyata dari kekuasaan besar bisnis dalam mendikte para pegawai pemerintah? Oh ya, pembaca gejala itu bernama Karl Marx.
***
London, Agustus 2001.

ceritanet
kirim karya tulis
©listonpsiregar2000