Nasib
ini tidak dapat dihindarkan oleh studi tentang Cina. Untuk apa
mempelajari negara Cina kalau tidak untuk mengetahui kekuatan
dan kelemahannya? Inggris memang merupakan negara pertama yang
berhasil menggedor pintu kekasiaran Cina, dan mengalahkan armada
Cina dalam Perang Candu secara telak pada tahun 1840. Pendekatan
ini ditiru oleh negara-negara Barat lainnya. Di Amerika Serikat,
misalnya, banyak universitas besar mempunyai pusat studi Cina,
di samping banyak pusat studi wilayah lain. Khusus mengenai Cina,
banyak sarjana ilmu politik mendapat grant untuk mempelajari
institusi politik Republik Rakyat Cina secara amat mendetail.
Mereka bahkan dapat dengan teliti mencatat ucapan maupun gerak-gerik
elit Cina sehingga menjadi sebuah cerita. Tidak heran kalau muncul
julukan 'China Watchers' untuk menamai orang yang terlibat dalam
studi politik yang seperti itu. Walaupun tidak diingkari adanya
orang-orang yang sungguh ingin mengenal Cina, suasana "perang
dingin" yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1970-an pasti
berperan besar dalam mengembangkan studi tentang Cina, terutama
politiknya.
Sampai
sekarang, pendekatan ini belum diatasi oleh sarjana-sarjana di
Amerika Serikat, meskipun Perang Dingin telah usai. Masih ada
sejumlah buku yang bertemakan "ancaman dari Cina" dihasilkan
oleh sarjana-sarjana dari universitas terkemuka. Ingat saja buku
oleh Bernstein dan Munro yang berjudul The Coming Conflict with
China,dan dalam arti tertentu, buku dari Huntington, The Clash
of Civilization. Ini sebenarnya sebuah terjemahan sikap orientalis
secara baru. Kalau dulu pengetahuan dipakai untuk menaklukkan
penduduk tanah koloni, sekarang untuk membendung 'bahaya komunisme,'
atau 'bahaya Cina.'
Studi
politik Cina dengan tujuan yang sangat instrumental yang berakar
pada orientalisme ini barangkali memang sungguh dibutuhkan oleh
negara seperti Inggris atau Amerika Serikat. Tetapi, kalau sebuah
studi atau kajian hanya terbatas pada tujuan instrumental, maka
tidak akan menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, hanya
akan menghasilkan ketakutan dan kebencian antar rakyat. Sebuah
kajian politik semestinya mendorong manusia untuk meningkatkan
kesadarannya akan hidup bersama. Dengan menyadari apa yang terjadi
pada lingkungan di sekitarnya, ia dapat memperbaiki diri dan
masyarakatnya ke taraf yang lebih tinggi, lebih beradab. Studi
tentang politik Cina (atau tentang politik negara manapun) mestinya
terarahkan pada perspektif seperti itu.
Apa
yang kita ketahui tentang politik negara Cina, kita tangkap dan
terima, lalu kita bandingkan dengan apa yang terjadi di negara
Indonesia. Adakah hal-hal yang sama antara Cina dan Indonesia?
Kalau ada, mengapa sampai ada? Mungkinkah Indonesia belajar dari
Cina? Atau mungkinkah Indonesia mengelakkan apa yang terjadi
di Cina? Ambillah contoh tentang militer di Indonesia dan Partai
Komunis Cina di Cina. Walaupun berbeda dari sudut hakekatnya,
tetapi keduanya merupakan cara kerja yang nyaris identik. Kedua-duanya
adalah organisasi yang rapi, teratur, berdisiplin, dapat menyalurkan
perintah dari pusat hingga ke daerah-daerah paling terpencil.
Baik militer di Indonesia dan Partai Komunis Cina, PKC. mengawasi
birokrasi negara dengan melekatkan badan pengawas pada tiap tingkat
administrasi negara. Semua itu, kata mereka, mendapatkan legitimasinya
karena mereka mengklaim berjasa membebaskan bangsa dari cengkeraman
musuh --militer Indonesia dari Belanda, dan PKC dari pasukan
Chiang Kai-shek. Baik dari sudut struktur, ideologi, maupun strategi,
keduanya menunjukkan kesamaan. Dengan melihat kesejajaran antara
keduanya, kita makin mengerti bahwa yang menakutkan sebenarnya
bukan militer, melainkan karena karakter organisatoris yang dimiliki
oleh militer.
Dapat
dikatakan, sebuah organisasi yang berciri amat elitis mempunyai
potensi luar biasa, kalau dibiarkan berkuasa, untuk mendominasi
sebuah negara dengan cara yang sewenang-wenang. Dominasi itu
mencengkeram seluruh masyarakat lewat struktur organisasi yang
sedemikian rapi sehingga masyarakat benar-benar bagaikan terlilit
oleh jari-jari dari sebuah ikan gurita. Michael Mann mengistilahkan
fenomen ini dengan istilah yang sangat tepat: infrastructural
power. Organisasi kekuasaan itu terdapat merata di seluruh teritori
sehingga ia menjadi sebuah infrastruktur.
Jadi,
ketakutan kita pada militer pertama-tama bukan pada senjata yang
dimilikinya, melainkan pada infrastructural power yang mereka
kembangkan lewat struktur komando teritorial. Lewat kodam, kodim,
korem, dan seterusnya, masyarakat Indonesia berada dalam posisi
terkontrol, persis sama dengan masyarakat Cina yang ada di bawah
kendali jaringan Komite Partai. Atas dasar kesimpulan ini pula
kita sekarang bisa tertawa bagaimana pihak militer sering menakut-nakuti
rakyat Indonesia akan bahaya komunisme, tapi mereka sendiri menjalankan
taktik seperti yang dilakukan oleh rekan mereka yang komunis.
Bukannya ini maling teriak maling. Tanpa metode komparatif seperti
di atas barangkali kita tidak akan sampai pada kesimpulan setajam
ini.
Dalam
mempelajari politik negara sendiri, orang sebaiknya tidak berhenti
di dalam negeri, melainkan melihat dan membandingkan dengan negara
tetangga. Negara lain dipelajari untuk mempertajam pengertian
tentang diri sendiri. Ia dapat dipakai sebagai cermin. Dalam
masa reformasi sekarang, kebutuhan untuk mengerti diri sendiri
semakin mendesak, tetapi harus diiringi dengan kemampuan untuk
bercermin dari negara lain. Cina sebagai negara yang juga sedang
berjuang untuk membangun ekonomi dan politik kiranya merupakan
cermin yang baik sekali. Lebih lagi, keduanya berada di Asia,
dan keduanya masih berjuang untuk menegakkan demokrasi. Maka,
masalah maupun krisis yang muncul di sana tidak jauh berbeda.
Pendekatan ini lain sekali dengan pendekatan yang pernah dikembangkan
oleh sarjana negara-negara Barat. Mereka yang di Inggris mempelajari
negara lain untuk tujuan kolonialis mereka, sedang mereka yang
di Amerika Serikat untuk membendung komunisme. Di Indonesia kita
mempelajari politik negara lain untuk dijadikan cermin.
***
ceritanet
situs
nir-laba untuk karya
tulis