ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis
edisi 15, Jumat 22 Juni 2001
___________________________________________________

esei Cedant Arma Togae
Maria Pakpahan

Kalimat Latin ini diartikan secara literal dalam bahasa Inggris 'Let arms yield to the gown,' yang singkatnya berarti kekuasaan militer adalah sub-ordinat dari otoritas sipil. Kalimat ini diucapkan oleh Cicero di De Officiis saat menjadi konsul, dan dengan tegas Cicero lewat kalimatnya ini menekankan supremasi sipil atas militer. Togae/toga /jubah melambangkan sipil, dan arma adalah militer. Dalam konteks situasi Indonesia saat ini, kalimat Cicero itu sangat penting untuk terus diingat dan diperjuangkan. Sementara kebanyakan fraksi di DPR sudah memutuskan perlunya Sidang Istimewa dan sebagai respon yang menarik Presiden sudah meminta rakyat pendukungnya untuk tidak datang berduyun ke Jakarta. Mengapa memakai kata rakyat, bukan massa pro Gus Dur sebagaimana media massa sering melaporkan?

Karena mungkin saya berpikiran positif bahwa memang mereka rakyat, seperti para wakilnya duduk dalam gedung tersebut. Kenapa selalu memakai perspektif dan perbendaharan kata massa, sementara bila kita memakai terminologi rakyat maka cara kita memandang fenomena politikpun menjadi berbeda. Ia tidak lagi dilihat sebagai massa, yang belakangan ini berkonotasi dengan tendensi akan membuat keonaran.

Bukankah sudah pada waktunya kita memotong jalur birokrasi antara rakyat dan wakilnya, dan janganlah takut pada rakyat, wong kita juga rakyat kok. Jangan-jangan kita takut pada diri kita sendiri, takut pada kesadaran dan hati nurani kita disaat-saat genting ini. Karena mungkin kita telah kelabui nurani cukup lama dan kita desak terus dengan kebisingan politik dan umbaran makian sana-sini serta kepiawaian bersilat lidah, tanpa melihat apa esensinya untuk kepentingan RAKYAT.

Tentunya rakyat memiliki keragaman aspirasi, tetapi bisa dicari dengan seksama apa yang fundamental menjadi agenda bersama rakyat sesungguhnya. Misalnya saja menjaga supremasi sipil atas militer. Dengan kata lain, pembubaran dwi fungsi ABRI seperti juga menjadi salah satu agenda Reformasi. Ini salah satu yang saya duga akan mendapat dukungan mayoritas rakyat, juga agenda seperti keadilan sosial, penegakkan hukum, kesejahteraan serta rasa aman dan pendidikan bagi semua rakyat. Jika kita mencari agenda yg menjadi inti kepentingan rakyat, maka keruncingan dan ketegangan politik bisa mencari sela, mengalir lumer. Tidak perlu ditentang adanya perbedaan tajam, sepanjang ada kepentingan bersama yang hakiki, yaitu kepentingan rakyat dan demi kelestarian bangsa, bangkit dari kekacauan dan proses transisi ini.

Praxis Reformasi
Memang normatif. Lantas bagaimana menjadi praxis? Artinya melakukan tindakan, kegiatan berdasarkan suatu pemikiran, analisa, teori yg mendasar. Praxis bisa diartikan berani bersikap dan mengambil keputusan. Sesuai dengan judul tulisan ini, maka saya --yg gemes melihat jungkir balik kaum politisi dari University of Edinburgh di Inggris-- akan memfokuskan pada pentingnya supremasi sipil sebagai garis pembatas antara demokrasi dan tendensi fasisme. Tepat tujuh belas tahun lalu, Militer dan Politik Indonesia yg ditulis Harold Crouch ditarik dari peredaran, dan ini mestinya bisa mengingatkan bagaimana represifnya Orde Baru dalam menindas kebebasan berpikir.

Kita telah saksikan bagaimana syntom inipun muncul kembali dengan berbagai tindakan ngawur dan infantile dalam pembakaran berbagai buku-buku semata-mata karena tidak setuju dengan pemikiran yang terkandung di dalamnya. Juga sangat kasat mata, penggerebekan, dan penangkapan peserta konperensi Solidaritas Asia Pasifik yg membicarakan soal neo-liberalisme, dan sebagainya. Kenapa pula harus ditangkapi orang yang berdiskusi?

Berbagai peristiwa politik yg terjadi belakangan ini bisa sebagai upaya resureksi/ kebangkitan kembali kekuatan Orde Baru, yang nota bene belum melakukan pertanggung jawaban politik, sosial, ekonomi maupun hukum terhadap rakyat dan republik Indonesia. Jelas-jelas hingga detik ini Golkar lalu lalang seakan-akan nothing to do dengan Orde Baru. Kaum militer tidak perlu takut dengan pertanggung jawaban karena ini bagian dari pendewasaan TNI, semacam rites of passage ; inisiasi menuju TNI yang professional dan juga menginternalisasi mengapa supremasi sipil menjadi utama dan penting. Bukankah seseorang tentara berasal dari rakyat dan kembali menjadi rakyat lagi pada akhirnya. Janganlah profesi sebagai militer menghilangkan akar asal-usul, bahkan durhaka pada rahim yg membesarkannya, rakyat.
Tentunya kaum militer yang jelas-jelas melakukan kejahatan dan telah menindas rakyat selama bertahun-tahun, harus takut, karena memang pertanggung jawaban haruslah dilaksanakan. Tetapi ini bukan akhir melainkan suatu awal dari Indonesia baru. Semestinya kaum militer bisa membedakan antara disiplin militer, kepatuhan pada sumpah jabatan dengan sejarah sosiologis dari existensinya, dimana ia juga harus merespon dengan bijak panggilan jaman.

Dikeluarkannya Maklumat dimana President yg memberikan otoritas pada Susilo Bambang Yudoyono dalam kapasitasnya sebagai Menteri Polsoskam merupakan tindakan praxis yg dilakukan President. Pencopotan Yudoyonopun suatu praxis politik, sedemikian halnya dengan penunjukan Agum Gumelar.

Praxis lain yang muncul, maklumat demokrasi dimana sekelompok organisasi, LSM, partai mengkristalkan posisinya dalam maklumat ini. Walaupun beberapa diantaranya kembali limbo dalam menyikapi Sidang Istimewa (SI). Padahal justru SI ini yang menjadi kata kunci dalam perseteruan antara eksekutif dan sebagian legislatif. Berpikiran maju dan melakukan langkah/tindakan maju memang dua hal yang berbeda. Disinilah pentingnya praxis karena ia format, manisfestasi dari teori, analisa dan berbagai statement. Praxis membutuhkan keberanian dan juga ketabahan, mengakar pada realitas, bukan sekedar suara riuh rendah. Sikap-sikap praxis ini menjadi ukuran yang tak bisa ditawar bila agenda reformasi mau dilakukan. Sudah terlalu lama organisasi yang membawa nama masyarakat sipil, bisa dikatakan berstatus quo, atau dengan kata lain ; terlalu lambat mengambil keputusan dalam bersikap.

Dadu Sudah Bergulir
Saya teringat kalimat Julius Cesar (coba kurang apa militernya Caesar) alea iacta est yang ia ucapkan setelah melewati pergulatan pemikiran yg dalam. Tahun 49 BC Julius Caesar sebagai gubernur wilayah Cisalpine Gaul, berencana masuk ke Roma dan antara Gaul dan Italia dibatasi oleh sungai Rubicon. Melewati Rubicon dianggap suatu gesture melawan, pembangkangan terhadap pemerintah, terhadap Roma. Walaupun bukan itu maksudnya. Sesungguhnya bukan ceritanya yg menarik, tapi justru kalimat Caesar diatas yang dengan lantang ia ucapkan karena ia sudah berketetapan, membuat keputusan ; alea iacta est, dadu sudah bergulir, tidak bisa lagi mundur atau diurun balik. Keputusan telah dibuat.
Dalam sejarah, memang Caesar menang, dan ini karena ia punya kegigihan dan keberanian mengambil keputusan dan menjalani sikap tersebut Apakah akan mucul tokoh semacam Caesar yg dengan lantang membuat keputusan yg tidak lagi bisa dibendung. Atau bukankah keputusan itu sudah dibuat oleh rakyat atau katakanlah wakilnya di DPR saat memilih kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri?

Dadu sudah bergulir, mengapa sebagian anggota DPR ingin mengocok dadu lagi sementara permainan belum usai dan belum tiba saatnya untuk mengganti permainan ataupun pemain. Mengapa DPR tidak memainkan tugasnya secara penuh dan berpandangan jeli melihat mandat rakyat, kebutuhan rakyat, dan tidak parsial melulu menggebu soal Sidang Istimewa. Mengapa anggota DPR menjadi maniak mencari kesalahan Presiden? Mengapa tidak maniak dalam kerja-kerja Pansus yang juga mandat dan tugas dari rakyat? Apakah anggota DPR tidak melihat berbagai kegundahan dalam masyarakat , kaum ibu yang harus bergegas memasok pangan dan susu karena risau dengan ketidakpastian, juga putra-puri bangsa yang bisa gagal ujian Ebtanas karena tidak aman untuk keluar rumah, jangankan bisa konsentrasi berpikir.

Menyelenggarakan suatu pemerintahan dengan warisan persoalan dari penguasa dan kepemimpinan Orde Baru bukanlah hal yg gampang, bahkan sangat pelik. Bukan artinya kemudian kita menjadi apologetik. Hal ini dipahami oleh banyak orang.

Sementara itu partnership antara Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri merupakan kepemimpinan sipil yang juga hasil upaya berbagai keputusan dan tindakan praxis politik yang dipercayakan rakyat kepada wakil-wakilnya di DPR beberapa waktu silam. Dan diatas ini semua, supremasi sipil belumlah bisa dikatakan aman dan mengakar, dan masih harus terus kita jaga. Saya rasa ini prioritas utama dalam agenda politik Indonesia, oleh karenanya kita juga hendaknya bisa membedakan antara kekisruhan relasi antara personal (yang lumrah adanya pasang surut ) dalam percaturan politik Indonesia , dengan kejahatan politik yang terencana dan memakai stempel mandat rakyat.

Entahlah, setelah dadu bergulir, maka jangan-jangan toga bisa kembali di kaki arma. Dugaan ini membutuhkan praxis politik untuk mencegahnya, suatu ketegaran bersikap yg bisa dipinjam dari Caesar, yang ironisnya salah satu jendral terbesar dalam sejarah peradaban. Bukannya tidak mungkin Presiden Wahid mengikuti langkah Julius Caesar melewati sungai Rubicon, dengan mengeluarkan Dekrit President yang bisa dilihat sebagai suatu ancaman pada pemerintahannya sendiri oleh sebagian orang. Siapa nyana bila seperti Caesar ia membawa pengalaman dinamika dan resiliensi berpolitik, karena Caesar hanyalah simbol. Utamanya adalah praxis, dan bagaimana dengan anda?
***

 

ceritanet
kirim karya tulis
©listonpsiregar2000