ceritanet                              situs karya tulis,  po box 49 jkppj 10210 
edisi 138
rabu 200607

komentar AS, Aceh, Malaka, dan Dimanakah Indonesia?
Arsadi Laksamana

Eksploitasi sumber-sumber daya alam di Indonesia oleh Amerika  bukanlah cerita baru. Jauh beberapa dekade sebelumnya,  perusahaan-perusahaan agraria transnasional Amerika di Indonesia, sudah  melakukan intervensi politik dan militer terhadap perkembangan situasi di Indonesia. Dimulai saat Perang Revolusi Kemerdekaan Nasional Indonesia di tahun 1945, dengan difasilitasi pemerintah kolonialis Hindia-Belanda --terutama setelah diberlakukannya Agrarische Wet tanggal 9 April 1870-- perusahaan-perusahaan transnasional Amerika seperti Caltex (California Texas Oil Corporation), mulai tahun 1920-an meneguk laba di tengah kemelaratan rakyat Indonesia di bawah penindasan  kolonialisme Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, dengan  dideklrasikannya proklamasi oleh president pertama RI Ir.Sukarno, dukungan Amerika  atas kemerdekaan Indonesia ternyata punya misi  tersendiri; mencegah wilayah-wilayah eksplorasi perusahaan transnasional Amerika terkena taktik bumi hangus dari kekuatan-kekuatan pemuda revolusioner bersenjata di Indonesia. Amerika kemudian  memfasilitasi perundingan Indonesia-Belanda, dan lewat Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, wakil Amerika Serikat, Merle Cohran --yang berperan sebagai moderator-- memihak Belanda dan menuntut 2 hal dari Indonesia.

Cohran memaksa Indonesia menanggung hutang Hindia Belanda sebesar US$ 1,13 miliar; sekitar 70% dari jumlah itu adalah hutang pemerintah kolonial dan 42% merupakan biaya operasi militer dalam menghadapi revolusi pemuda Indonesia.

Indonesia juga harus bersetuju agar semua investasi Belanda --dan pihak asing lainnya-- di Indonesia akan dilindungi. Tadinya, Indonesia dijanjikan akan mendapat bantuan yang cukup besar dari Amerika Serikat untuk melunasi beban hutang. Namun, janji itu terbukti  kosong belaka, yang diberikan adalah US$ 100 juta dalam bentuk kredit ekspor-impor yang harus dibayar kembali.

Dan ketika mendiang presiden Soekarno mulai berteriak; “go to hell with your American aid”, Amerika melakukan subversiv sebagai politik luar negeri dengan cara mendukung pemberontakan PRRI-PERMESTA, menyusupkan agen senior CIA, Guy Pauker, ke Seskoad (Sekolah Komando Angkatan Darat), serta menyiapkan para intelektual ”Mafia Berkeley”, dan puncaknya terlibat dalam huru-hara politik tahun 1965-1966. Begitu rezim militer Orde Baru berdiri, perusahaan transnasional Amerika, Freeport, yang pertama kali mendapatkan konsensi untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia.

Eksploitasi berlanjut hingga saat ini, karena peran besar Amerika terhadap Bank Dunia, yang pendiriannya  memang diprakarsai Amerika.   Tujuannya --sesuai dengan struktur ekonomi dunia dan kedudukan Amerika sebagai pusat ekonomi dunia-- adalah sebagai instrumen ekspansi dan hegemoni ekonomi Amerika ke seluruh penjuru dunia.

Hal tersebut dapat ditelusuri pada sejarah kelahiran Bank Dunia. Sebagaimana diketahui, gagasan pendirian ''Bank Internasional'' pertama kali tercetus tahun 1922 di Genoa, Italia. Tetapi gagasan yang dimotori oleh Menteri Keuangan Jerman, Walter Rathenau, tersebut, gagal memperoleh dukungan karena Amerika, --sebagai kekuatan ekonomi utama-- kurang tertarik dengan gagasan itu.

Gagasan serupa baru muncul kembali 20 tahun kemudian, yaitu beberapa saat menjelang Konferensi Bretton Wood di New Hempshire, Amerika tahun 1944. Bertolak belakang dari keadaan tahun 1922, gagasan itu kini justru dimotori oleh Menteri Keuangan Amerika, Henry Morgenthau, berdasarkan sebuah proposal yang ditulis oleh penasihat ekonomi internasionalnya, Harry Dexter White.

Singkat cerita, selain menyepakati pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF), Konferensi Bretton Woods juga sepakat membentuk International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), yang secara populer kini dikenal sebagai Bank Dunia.

Sesuai dengan anggaran dasarnya, tujuan utama Bank Dunia adalah membantu pelaksanaan pembangunan di negara-negara anggotanya, yaitu dengan menyediakan fasilitas pembiayaan bagi investasi-investasi yang bersifat produktif. Selain itu, Bank Dunia juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi secara internasional. Secara khusus, kecuali dalam keadaan tertentu, fasilitas pembiayaan Bank Dunia dibatasi peruntukannya bagi proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan, jalan raya, pembangkit listrik, dan proyek-proyek sejenis lain.

Secara operasional, pemberian pinjaman-pinjaman proyek tersebut akan dilakukan oleh Bank Dunia dengan menjamin investasi swasta. Ini erat kaitannya dengan kondisi permodalan Bank Dunia. Pada saat berdiri --dengan anggota 44 negara-- modal Bank Dunia ditetapkan sebesar US$ 10 miliar, namun hanya 20% yang tersedia secara tunai. Sisanya, sebesar 80% akan dicantumkan sebagai ''dana penjaminan.''

Sebagai perbandingan, tahun 1993 --dengan anggota 176 negara-- modal Bank Dunia meningkat menjadi US$ 165, tapi dengan tunai sekitar US$ 10 yang lebih kecil dari 10% sedang sisanya sebesar US$ 155 miliar sebagai ''dana penjaminan.''

Penyelenggaraan sehari-hari Bank Dunia dilakukan oleh para direktur eksekutif. Sedangkan proses pengambilan keputusannya dilakukan berdasarkan jumlah saham tiap negara anggota. Pada saat berdiri, hak suara Amerika mencapai 36 persen. Tahun 1993, hak suara Amerika turun menjadi 17,5 persen. Tetapi, hak suara sepuluh negara industri terkaya padatahun 1993, mencapai 52 persen.

Berdasarkan tujuan pendirian, pola pembiayaan, dan proses pengambilan keputusan tersebut, dapat disaksikan dengan jelas. Pertama, pendirian Bank Dunia (dan IMF) sedari awal memang dimaksudkan oleh negara-negara industri kaya sebagai proses sistematis untuk melembagakan dan mengubah pola relasi pusat-pinggiran dalam tatanan ekonomi dunia; dari bilateral menjadi multilateral.

Kedua --khusus menyangkut kedudukan Amerika-- ditetapkannya dolar AS sebagai alat pembayaran internasional dan dikukuhkannya kedudukan negara itu sebagai pemilik tunggal hak veto di Bank Dunia, maka keberadaan lembaga keuangan yang berkantor pusat di Washington DC tersebut, semakin jelas sebagai --seperti sedari awalnya-- pelembagaan proses ekspansi dan hegemoni ekonomi Amerika ke seluruh penjuru dunia.

Kenyataan yang terakhir itu diperkuat oleh fakta dimonopolinya jabatan presiden Bank Dunia oleh Amerika. Dengan demikian, ditopang oleh negara-negara industri kaya lainnya, keberadaan Bank Dunia (dan IMF) sesungguhnya lebih tepat dipandang sebagai upaya sistematis pusat-pusat kapitalisme dunia dalam menghadirkan pola baru kolonialisme di bawah kepemimpinan Amerika.

Jadi kedatangan 17 Jenderal Amerika  dalam rangka melihat proses rehabilitasi-rekonstruksi Aceh pada 16 Mei 2007 lalu, perlu dicermati.

Pertama, tentu kunjungan tersebut sangat serius dan sangat penting bagi AS; 17 jenderal militer yang datang! Bahkan para jenderal tersebut secara khusus bertemu dengan para pucuk pimpinan di Aceh. Kalau tujuannya hanya mencari masukan perkembangan situasi keamanan paska perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami, sebagaimana yang mereka sampaikan, maka sungguh sangat tidak logis. Mungkinkah hanya untuk mencari informasi seperti itu AS harus mengirimkan 17 jenderal militernya.

Kedua, berdasarkan fakta-fakta empiris, setiap kunjungan petinggi AS ke negeri manapun, mereka selalu membawa agenda tersembunyi. Sebelumnya, kunjungan dua petinggi AS ke Indonesia, yaitu Menlu AS Condoleeza Rice (14-15 Maret 2006) dan Menhan AS Donald Rumsfeld (6 Juni 2006), sama-sama berupaya untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (PSI). Melalui PSI, AS akan menjelma menjadi polisi yang paling berwenang untuk mengawasi lautan yang berada dalam teritorial Indonesia, padahal Indonesia adalah negara kelautan.

Kunjungan Rice tersebut juga disinyalir terkait dengan proses Joint Operating Agreement (JOA) saat itu tentang pengelolaan Blok Cepu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau ternyata akhirnya pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas itu kepada ExxonMobil, jelas asal Amerika.

Ketiga, jika ditilik dari aspek kepentingan ekonomi, AS memiliki kepentingan sangat besar di Aceh. ExxonMobil datang ke Aceh Utara sejak ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar 1971 dengan masa kontrak hingga 2018. Dari hasil produksi gas alam cair (LNG) di Aceh, ExxonMobil termasuk tiga besar produsen gas di Indonesia bersama-sama dengan Total Fina Elf Indonesia dan Chevron Indonesia Company.

Gas alam cair dari Blok B (Lapangan Arun), Blok Pase, dan Blok North Sumatera Offshore (NSO), diekspor ke Korea dan Jepang. Saat ini total produksi gas dari ketiga blok tersebut mencapai 1 miliar kaki kubik per hari. Pada tahun 2005, ExxonMobil mengirimkan 75 kargo gas alam cair ke dua negara itu. Jika diperhitungkan dengan harga gas di pasar internasional, satu kargo LNG bernilai 30 juta dollar AS, sehingga totalnya mencapai 2.25 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 20.25 triliun.

Keempat, dari aspek geopolitik, Aceh dan Sumatera Utara merupakan area teritorial utama Selat Malaka. Dan Amerika, melalui satelitnya, Singapura senantiasa berusaha menguasai selat yang mempunyai posisi strategis bagi jalur ekonomi maupun bidang pertahanan tersebut. Target Amerika untuk Selat Malaka adalah membangun pangkalan militernya di sana. Apabila target tersebut tercapai maka negara adi daya itu akan menguasai kontrol utama geopolitik di Asia Tenggara.

Dan pada saat itu kelak, dimanakah Indonesia berada?
***

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tentang ceritanet

sajak Bos, Saya Berhenti Menggergaji Batu
T. Wijaya

cerpen Asing, Atas Nama Pendidikan
Ronny P. Sasmita

sajak Fajar di Bibir Ngarai Sianok
Feri Hendriadi

ceritanet©listonpsiregar2000