ceritanet                              situs karya tulis,  po box 49 jkppj 10210 
edisi 137
senin 040607

komentar Menangislah Engkau Alas Tlogo
Liston P. Siregar

Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Safzen Noerdin menyesalkan penembakan warga Alas Tlogo; 4 tewas dan 8 luka. Biaya pengobatan dan pemakaman korban akan ditanggung. Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, berjanji akan menuntaskan lewat jalur hukum tanpa berupaya menutup-nutupi prajurit yang bersalah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, membesuk Khoirul Anwar, anak laki-kali berusia 5 tahun yang dadanya dihantam peluru marinir --setelah peluru lain membunuh ibunya. Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, bertemu dengan para tersangka yang ditahan Polisi militer AL, sedang Komisi 1 DPR mengirimkan timnya dan akan meminta Panglima TNI datang ke DPR untuk menjelaskan penembakan tersebut.

Masih kurangkah semangat untuk mengatasi dampak penembakan atas 4 penduduk Alas Tlogo? Apakah niat baik para petinggi politik dan militer untuk membantu penyelesaian --dan menenangkan warga Alas Tlogo belum cukup? Empat sudah terbunuh dan --sejuta persen tak akan hidup lagi!-- dan marilah sembuhkan luka-luka yang tersisa, dinginkan panas hati yang membara, keringkan air mata yang menetes.

Ppenembakan warga sipil
Akhir Mei 2007, terulang lagi penembakan penduduk sipil oleh militer, karena tak terlalu sulit untuk mengingatkan kasus-kasus sebelumnya. Peristiwa Tanjung Priok September 1984 --yang belum juga tuntas sepenuhnya-- menewaskan 23 orang dalam bentrokan dengan tentara dari Kodim Jakarta Utara maupun Yon Arhanud 06. Empat tahun kemudian, Februari 1989, Korem Garuda Hitam menyerbu jemaat pengajian di Talangsari, Lampung, dan 27 penduduk sipil tewas. Angka itu, menurut Kontras, bertambah karena paska penyerangan tercatat 246 jemaah pengajian hilang.

Satu lagi kasus kekerasan aparat bersenjata Indonesia atas penduduk sipil, adalah penyerangan atas kelompok Haur Koneng, di Majalengka, Jawa Barat Juli 1993. Belakangan jemaat Haur Koneng yang diadili, namun tak satupun aparat yang ikut dalam penyerbuan --yang menewaskan 4 warga-- ikut diadili. Beberapa bulan kemudian, September 1993, di Sampang, Madura, 4 petani yang mati ditembak karena menentang upaya pembebasan tanah untuk Waduk Nipah.

Rentetan kekerasan aparat keamanan bersenjata Indonesia itu bisa diperpanjang, baik yang tidak atau belum terungkap maupun yang sudah dianggap selesai. Penyerangan kantor PDI-P di Jakarta 1997 hampir pasti tak akan pernah terungkap, penembakan mahasiswa dan kerusuhan umum 1998 --yang oleh sebagian sudah dianggap selesai tapi oleh Komnas HAM dianggap masih bisa ditelusuri lebih jauh-- serta kekerasan di Timor Timur, yang sedang diatasi lewat Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Jadi penembakan Alas Tlogo bukan undian buruk, tapi bagian dari rangkaian kekerasan militer, yang dimungkinkan dari masih berlangsungnya kontak-kontak langsung militer atau polisi besenjata dengan penduduk sipil dalam kehidupan sehari-hari. Dan Alas Tlogo berlangsung hampir 10 tahun setelah jatuhnya rejim Suharto, yang sepenuhnya menggantungkan diri pada budaya militer.

Jelas terlihat langkah untuk mengurangi kepekatan budaya militer itu, walau sekaligus terasa dibangkitkan kembali atas nama pemberantasan terorisme. Jaminan kursi militer di DPR dan MPR sudah dihapuskan, tapi bintara pembina desa (Babinsa) --yang di jaman Suharto berkuasa mutlak di kawasan pedesaan-- akan dihidupkan kembali dengan batasan peran. Ijin untuk acara perkumpulan tidak lagi lewat pos militer tapi cukup ditangani kepolisian, walau aparat Kodim yang muncul tetap juga harus dilayani.

Tapi apakah kematian 4 warga Alas Tlogo sama sekali tidak bisa dicegah? Kemarahan warga Alas Tlogo yang tidak terkendali --yang disebut-sebut membahayakan aparat marinir-- sudah sejak awal mestinya dihadapi dengan standar prosedur operasi. Orang tidak perlu harus menjadi jenderal berbintang dulu untuk memahami bahwa persoaalan hak milik atau hak kelola tanah di Pulau Jawa pada Tahun 2007 adalah hal yang amat sensitif. Juga tidak diperlukan pengalaman dan ketrampilan strategis seorang jenderal berbintang untuk memilih pengerahan polisi anti huru hara dalam mengatasi unjuk rasa, yang brutal sekalipun seperti di Rostock, Jerman. menjelang pertemuan puncak G8.

Jika sikap kuasa yang dipegang, jelas penyelesaiannya amat berbeda. Dan jika si pemegang kuasa bersenjata --mengutip seorang filsuf kuno Cina yang mengatakan 'senjata adalah alamat buruk'-- memang amat besar kemungkinan kalau liang kubur akan terbuka. Di Alas Tlogo, yang main kuasa itu bersenjata, dan 4 kuburan digali.

Jarak militer dan sipil
Tantangannya sekarang --hentikanlah segera tangis dan dendam-- adalah mengatasi agar kemarahan tidak terus berkobar, agar warga Alas Tlogo tidak menutup jalan umum lagi, dan biaya pengobatan dan biaya-biaya lain yang diperlukan tidak menjadi beban tambahan bagi kelurga korban. Dan sudah cukup pula perhatian dari Jakarta --termasuk kunjungan mendadak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu korban di rumah sakit, serta pertanyaan apakah Presiden Susilo Bambang Yudhyono akan tiba juga di Surabaya?

Namun apakah tidak perlu digulirkan juga tantangan untuk menarik lebih jauh militer dari kehidupan sehari-hari warga Indonesia. Jelas sekedar membayangkan kehidupan sipil di Indonesia yang bersih dari campur tangan militer pada tahun 2007 tidaklah mungkin. Sekedar satu langkah untuk memintahkan Pusat latihan tempur AL menjauh dari Alas Tlogo saja sudah perjuangan yang tampaknya akan berat.

Lima hari setelah tewasnya 4 warga Alas Tlogo oleh marinir, belum muncul semangat untuk menggulirkan kembali keinginan makin menggeser militer dari kehidupan sipil. Tak perlu lagi militer muncul dalam sengketa-sengketa lahan, juga tidak perlu lagi lalu lalang di Jalan Jendera Sudirman Jakarta, setiap harinya. Kontak-kontak dalam kehidupan sehari-hari akan membuka peluang munculnya persoalan keseharian; bedanya satu pihak tak punya senjata dan pihak lain bersenjata.

Mengharapkan instruksi atau petunjuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhyono --seorang perwira tinggi militer-- untuk mencegah terulangnya kekerasan-kekerasan bersenjata serupa --melalui upaya sistematis untuk menarik militer dari kehidupan kesehataian sipil-- tentu amat berlebihan. Mungkin Menteri Pertahanan Dr. Juwono Sudarsono --ahli politik internasional yang pernah bertugas sebagai Duta Besar di London dan menikmati kehidupan sipil sepenuhnya-- yang perlu juga mempertimbangkan upaya-upaya awal untuk memperbesar jarak militer dan sipil di Indonesia. Persoalan militer di Indonesia, selain kelengkapan persenjataan atau alusista --sampai merelakan penggunaan wilayah Indonesia oleh Singapura-- juga bewujud kesejahteraan prajurit yang bisa menjadi lagkah pertama dari pemisahan kehidupan sipil dan milter.

Sekedar langkah pertama saja, sehingga tragedi Alas Tlogo tidak sekedar seruan menghentikan tangisan atau meredakan kemarahan. Sambil menunggunya, menangislah engkau Alas Tlogo. Menangislah kita semua karena seri berikut dari rangkaian Tanjung Priok, Talangsari, Haur Koneng, Nipah, Alas Tlogo tinggal menunggu waktu saja. Menangislah, biarpun Istana Negara kelak tenggelam oleh genangan air mata kita semua.
***

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tentang ceritanet

komentar Sepucuk Surat dari Presiden Hayat
Presiden Hayat

komentar Pak Presiden, Petani menunggu janjimu
Limantina Sihaloho

ceritanet©listonpsiregar2000