ceritanet                              situs karya tulis,  po box 49 jkppj 10210 
edisi 137
senin 040607

komentar Pak Presiden, Petani menunggu janjimu
Limantina Sihaloho

Desa saya, Urung Panei, terletak di kaki Gunung Simarjarunjung, Sumatera Utara. Jalan raya melilit melintasi pinggang gunung ini dan sisi baratnya berpanorama indah. Di bawah sana Danau Toba dengan jejeran Bukit Barisannya memanjang di kejauhan. Sebelum krisis keuangan menimpa Indonesia Ttahun 1997, saban hari bis-bis pariwisata ukuran besar dan kecil, yang membawa turis-turis mancanegara, biasa melintasi desa saya menelusuri pinggang gunung itu. Di sepanjang pinggang gunung, di titik-titik yang biasa kami sebut sebagai Pemandangan Indah, bis-bis itu sering berhenti menurunkan penumpangnya untuk menikmati panorama alam nan elok. Sekarang, tak ada lagi bis-bis pariwisata dengan turis-turis manca negara itu.

Satu kilometer dari Urung Panei ke arah Selatan menuju Simarjarunjung,  terletaklah PT Algrindro Nusantara, yang disebut-sebut sebagai peternakan babi paling besar di Asia Tenggara. Lokasi peternakan ini persis berada di sisi selatan Sahala. Ujung paling Selatan bersisi curam dan terjal, dan di bawahnya Danau Toba terhampar, sedang di tepinya terletak perkampungan penduduk. Sebagian besar mereka nelayan dan sekaligus petani di lahan-lahan sempit berlereng di sisi danau.

Peternakan yang dikelola pemerintah sejak 1980-an ini merugi. Belakangan pihak swasta yang mengelolanya. Dulu, mayoritas penduduk Urung Panei dan tetangganya di Sahala, serta desa-desa sekitarnya, bekerja sebagai petani. Sekarang, hampir setiap keluarga di desa-desa ini memiliki anggota keluarga --kebanyakan laki-laki-- yang bekerja di peternakan itu sebagai satpam, sedang satu dua orang bekerja di bagian administrasi, dan selebihnya buruh harian.

Menjadi buruh di atas tanah sendiri
Penduduk desa baik di Sahala maupun Urung Panei adalah penduduk yang memiliki lahan pertanian sendiri. Walaupun sebagian penduduk kampung telah menjual tanah mereka kepada pemerintah, yang sekarang merupakan lokasi peternakan PT Algrindo Nusantara, mereka masih memiliki lahan pertanian lain yang relatif luas. Ini karena penduduk lokal, khususnya etnis Simalungun, merupakan pemilik tanah yang luas di kawasan ini. Lalu, mengapa sebagian mereka memilih menjadi buruh di PT Algrindo Nusantara?  Membersihkan kotoran jutaan babi yang sangat bau itu? Sangat bau, sampai mengalir jauh ke Danau Toba di bawah.

Inilah salah satu kesalahan pemerintah yang fatal di negeri ini; membiarkan petani semakin hari semakin tidak berdaya. Lokasi PT Algrindo Nusantara itu lebih cocok dijadikan daerah pertanian sekaligus wisata sebab tanahnya hitam dan subur, air melimpah dari gunung, ditambah dengan panorama alamnya yang indah menakjubkan. Apa lacur, bukan itu yang terjadi. Pemerintah sendiri jugalah yang telah menjadikannya sebagai peternakan babi, sejak awal. Pihak swasta yang sekarang hanya meneruskan karena pemerintah tidak becus mengelolanya.

Penduduk kampung kemudian memilih menjadi buruh di PT Algrindo Nusantara, di atas tanah yang dulu adalah milik mereka. Saban hari mereka memilih berhadapan dengan bau busuk bangkai dan kotoran ternak sebab bertani sudah menjadi semakin sulit dan berbiaya mahal. Tanah kering kerontang di musim kemarau. Di musim hujan, tanaman cepat rusak diserang hama. Satu-satunya cara untuk melindungi tanaman adalah dengan cara menyemprotkan obat-obatan kimia dalam dosis yang semakin lama harus semakin besar sebab hama juga semakin kebal.

Tomat misalnya, harus dirawat layaknya merawat bayi yang baru lahir, bahkan harus lebih lagi. Setelah perawatan melelahkan, untung juga tidak seberapa.  Harga jual hasil-hasil pertanian petani tidak menentu. Harga hasil panen sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan pasar. Petani sungguh tak berdaya. Mereka dikendalikan oleh apa yang mereka sebut: nasib.

Sudah terlalu lama pemerintah Indnesia abai terhadap petani yang bekerja beratapkan langit, didera hujan, dan dipanggang terik matahari. Membiarkan mereka menjadi bulan-bulanan pasar yang tidak berpihak kepada mereka. Harga pupuk dan obat-obatan terus merangkak naik. Saat kampanye politik, ada saja balon-balon bupati yang tak tahu malu mengumbar janji kosong melompong akan menurunkan harga pupuk seolah-olah dia sendiri pemilik perusahan pupuk.

Memantau komitmen pemerintah
Gaji bulanan yang  diterima buruh dari pemilik peternakan tidak dapat disebutkan besar sebab hanya berkisar antara Rp. 600.000,- sampai Rp. 9.000.000,- kecuali satu dua orang yang bekerja di bagian administrasi atau pengawas lapangan dengan berpendidikan setingkat sarjana. Di tingkat itupun, gaji bulanan mereka hanya berkisar antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- per bulannya. Setelah tanah itu dijual dan sekarang beralih ke tangan swasta, penduduk desa, yang tadinya merupakan pemilik lahan sudah dianggap tak memiliki hak apapun. Hanya buruh saja.

Pemerintah menerima pajak dari peternakan. Tapi seberapa besar pajak yang diterima setiap bulannya oleh pemerintah dari tingkat lokal sampai pusat? Wuallahuallam! Harusnya, masyarakat berhak tahu bukan? Paling tidak sebagai salah satu bentuk pengawasan publik.  

Rasanya diperlukan pmemantauan atas komitmen pemerintah Indonesia terhadap petani, seperti yang sudah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya. Sebab kalau pemerintah saja tidak serius berpihak kepada petani atau rakyat kebanyakan --juga buruh dan nelayan-- apakah mungkin pihak swasta yang orientasi utamanya adalah mengumpukan profit akan peduli pada mereka? Tak ada mengharapkan pidato keberpihakan SBY terhadap petani dan rakyat sekedar retorika kosong, ditingkahi  tindakan genit seremonial dengan memberikan bantuan-bantuan simbolis atas nama negara. Rakyat jangan dibodohilah! --itu bantuan dari pajak rakyat juga; jangan memberi kesan kepada rakyat yang kurang berpendidikan bahwa presiden dan pejabat negara datang membawa uang entah dari mana, apalagi dari kantongnya sendiri.

Di desa saya, tak banyak daerah pertanian di sepanjang jalan raya. Sebagian besar terletak jauh dari tepi jalan raya. Penduduk desa sebagian besar harus mengangkut pupuk dan hasil pertanian dengan gerobak yang ditarik oleh kerbau yang sekali perjalanan saja --apalagi ke ladang yang letaknya jauh-- dapat menghabiskan waktu 2 jam atau lebih. Jalan  jelek dan berlobang-lobang membuat kerbau penarik itu harus bekerja setengah mati atau bahkan hampir mati.

Bisakah momentum pidato SBY itu dimanfaatkan ini sebaik-baiknya? Jangan sampai pidato Presiden SBY, yang antara lain berisi janji membangun infrastruktur pedesaan, hanya tinggal pidato. Penduduk di desa saya --dan saya yakin juga di banyak desa-desa lain di Nusantara Indonesia-- sangat memerlukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di tengah-tengah usaha pertanian yang semakin lama semakin sulit, rumit dan berbiaya mahal. Semakin hari petani dan rakyat kebanyakan semakin terpuruk dan tidak berdaya. Dan Presiden perlu bekerja lebih efektif dan integritatif lewat pemerintah lokal sampai ke unsurnya yang paling kecil. Jangan kok malah duduk-duduk saja di kantor dan bingung harus mengerjakan apa. Di lapangan kan ada pekerjaan yang melimpah.

Pak Presiden SBY, kami tunggu realisasi janji-janjimu!
***

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tentang ceritanet

komentar Menangislah Engkau Alas Tlogo
Liston P. Siregar

komentar Sepucuk Surat dari Presiden Hayat
Presiden Hayat

ceritanet©listonpsiregar2000