ceritanet                              situs karya tulis,  po box 49 jkppj 10210 
edisi 136
jumat 180507

esei Krisis Ideologi Perfilman Nasional
Catatan kecil dari Indonesian Movie Awards 12 Mei 2007
Imron Supriyadi

Bangkitnya kembali dunia perfilman Indonesia, yang ditandai Festival Film Indonesia (FFI) 2004, sudah barang tentu patut disyukuri oleh semua pihak. Paling tidak, setelah “tertidur pulas’ selama kurang lebih 10 tahun (1993–2003), dunia perfilman di Indonesia kembali menggeliat. Seiring dengan ini, semangat (ghirah) sineas Indonesia, juga turut bangkit, ditambah lagi dengan munculnya sineas muda dan berbakat. Sebut saja, Hanung Bramantyo, Riri Reza, Rudi Sujarwo, dan sineas lainnya yang tak bisa disebut satu persatu. Bukan saja kalangan muda ternyata, tetapi aktor gaek sekaliber Dedy Mizwar, Didi Petet,  Slamet Raharjo dan seangkatannya juga bangkit kembali menyentak dunia perfilman nasional. FFI 2004, seolah mengingatkan kembali  FFI 1955, yang merupakan pertama-kalinya penyelenggaraan FFI.

Mengiringi kebangkitan perfilman nasional, pada hari Sabtu, 12 Mei 2007, stasiun televisi swasta RCTI secara langsung juga kembali menayangkan Malam Anugerah Film Indonesia, dengan judul acara “Indonesian Movie Awards 2007” (IMA). Gebyar malam anugerah perfilam nasional itu, secara langsung atau tidak juga menjadi sebuah catatan —sekaligus akan terus menjadi ajang adu kreatifitas bagi kalangan perfilman nasional.

Sebab dalam acara IMA inilah, baik buruknya sebuah karya para sineas Indonesia akan dipertaruhkan di mata publik. Namun di sisi lain, di tengah gegap gempitanya perfilman nasional, ada dua dimensi krusial yang sangat dilematis. Di satu sisi, para sineas Indonesia, dituntut beberapa kalangan untuk menjadi penyambung 'tangan tuhan' dalam menyampaikan 'pesan kebaikan' melalui layar lebar dan layar kaca. Namun di sisi lain, para sienas juga dihadapkan pada tuntutan 'material' dari beberapa Rumah Produksi (Production House-PH) dan produser, yang sering kali mengakibatkan terjadinya pergeseran komitmen ideologi pada sineas Indonesia. Ironisnya, sebagian sineas kita juga terjebak pada tuntutan itu, sehingga karya yang muncul bukan berdasar pada komitmen ideologi terhadap upaya membangun kecerdasan anak bangsa, melainkan berpihak pada ideologi material.

Pada sebagian PH, memang bukan target ideologi yang menjadi goal. Bagi sebagian PH logikanya adalah; ”bertahan dengan ideologi itu lapar.” Dengan logika meterial inilah, maka semua gagasan--sekalipun itu 'ide kacangan' tetap saja diproduksi. Dan anehnya, masyarakat kita juga kemudian berbondong-bondong ke bioskop untuk 'mengunyah' dan memakannya. Menelan mentah-mentah lagi.

Tidak salah memang. Memenuhi kebutuhan materi bagi PH, secara otomatis juga membantu 'dapur domestik'-nya para crew dan artis, sehingga dunia perfilman nasional akan tetap survive. Namun menayangkan sebuah karya, baik malalui layar lebar atau layar kaca, yang hanya dilandasi pada kepentingan 'kapitalis,', tanpa mempertimbangkan dampak buruk dari sebuah karya terhadap khalayak, merupakan bentuk 'pengingkaran' nyata terhadap ideologi dan nilai-nilai, baik dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Sebab diakui atau tidak, film, sinetron dan iklan, akan sangat kuat dalam menciptakan opini publik, yang sudah pasti publik hanya akan menjadi penonton setia dalam setiap tayangan yang disiarkan. Dengan realitas ini, sangat mungkin jika kemudian film, sinetron dan iklan juga akan menjadi agama --meminjam istilah Jalaludin Rahmat-- yang setiap waktu, 'ajarannya' akan menjadi tuntunan bagi siapapun juga.

Tulisan ini, sudah barang tentu akan dihadapkan pada logika bisnis ; 'ini tuntutan pasar.' Tetapi disadari atau tidak, tidak semua tuntutan pasar itu baik. Sebab, sekali lagi, memunculkan karya yang hanya didasari pada 'untung-rugi,' secara material, sama saja perfilman nasional tengah 'meracuni' ideologi anak bangsa ini.  Jika ini yang akan terus terjadi, maka sudah jelas, para sineas kita sedang terjangkiti 'krisis ideologi.'

Posisi seperti sekarang, bagi para sineas Indonesia, terutama sineas muda, memang menjadi sesuatu yang sangat dilematis. Belum lagi Lembaga Sensor Film (LSF), yang sering kali memilih meloloskan film-film yang 'aman' dari tekanan pihak-pihak tertentu, yang mungkin merasa dirugikan dengan produksi sebuah film. Sebut saja, film Marsinah, yang sempat mendapat tekanan dari pemerintah dan TNI, hanya lantaran ada dugaan terbunuhnya Marsinah, melibatkan unsur TNI. Dan dikhawatirkan, jika film Marsinah diloloskan akan mengungkap masa lalu, yang sudah pasti pihak yang merasa terlibat akan berusaha keras untuk melarang produksi fim tersebut. Ini hanya satu contoh kasus saja. Tentu masih banya lagi film jenis lain yang lebih ideolgis, tetapi tidak diloloskan oleh LSF, dengan alasan untuk menjaga stabilitas nasional.

Paradigma Orbais
Tidak dipungkiri, sikap LSF atau para sineas Indonesia yang saya bahasakan tengah 'krisis ideologi' ini, selain memang karena harus ada 'kompromi pasar' dengan PH, juga dilatar-belakangi oleh beberapa kasus pelarangan terhadap film-film yang dinilai akan menganggu stabilitas nasional. Karena pembuatan film dan sinetron memerlukan biaya milliaran rupiah, tentu produser dan PH juga tidak mau risiko. Akhirnya, baik sineas beserta PH di Indonesia memilih 'jalur aman,' yang tanpa risiko.

Dalam konteks ini, para sineas (baca penulis naskah), tidak bisa juga menjadi komunitas yang dipersalahkan. Sebab, sistem dan 'paradigma lama' yang masih Orbais masih sangat kental, sehingga mentalitas pengelola negeri ini juga masih 'anti kritik' baik yang secara terbuka, atau melalui film dan sinetron. Para pemegang kebijakan di negeri ini yang masih menggunakan 'paradigma Orbais' inilah, yang kemudian mengakibatkan dunia perfilman nasional kita,  secara ideologis masih kalah dengan India, Korea dan Jepang. Tidak perlu kita membandingkan dunia perfilman nasional dengan Amerika. Sebab secara ideologis, siaran dan program Amerika yang merangsek ke Indonesia melalui layar kaca dan layar lebar, juga telah menjadi 'racun' yang setiap saat akan mencerabut nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme anak bangsa ini.

India, Korea dan Jepang, walau tidak semua film bisa dijadikan rujukan, tetapi nuansa kritis dan muatan ideologis-nya terlihat lebih maju dibandingkan dengan film nasional kita. Sekali lagi, ini juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di negerinya masing-masing. Di India, seorang Perdana Menteri, seorang polisi, dapat dijadikan bulan-bulanan oleh rakyat. Di Korea, seorang pejabat negara bisa dihakimi oleh rakyatnya. Di Jepang, seorang Raja bisa dikritik habis oleh bawahannya. Tentu, film-film jenis ini sebagai bagian dari pendidikan politik, baik untuk para petinggi negara dan kerajaan, atau bagi rakyat itu sendiri. Lain halnya di Indonesia. Dalam film, yang boleh diperankan buruk hanya seputar, dokter selingkuh, guru mbolos, jam belajar karena ngojek, hansip mengntip gadis tetangga dan lain sebagainya. Sementara, Presiden, Menteri, anggota DPR, Tentara, Polisi dan yang satu level dengan itu, menjadi 'Tuhan' yang selalui benar, bebas dari kesalahan, selalu menjadi pahlawan, jauh dari kenistaan, dan tidak boleh diperankan dalam posisi 'buruk.' Siapa saja berani ”memburukkan” beberapa pejabat itu, maka siap terkena ”cekal”.

Namun, terlepas dari perbedaan sistem itu,  minimal sineas kita dapat 'belajar' --bukan menjiplak-- dari beberapa negeri lain, tentang bagaimana mengolah secantik mungkin --kalau tidak ingin vulgar-- dengan muatan ideologi dalam sebuah film. Diharapkan dengan tontonan tadi, masyarakat Indonesia, usai menonton film bukan kemudian takut dengan 'hantu pocong' takut mengkritik, tetapi akan tercerdaskan ideologinya  secara perlahan. Film GIE (Soe Hok Gie), ini hanya salah satunya film yang sangat ideologis. Menceritakan masa kekuasaan Soekarno, yang kemudian dikrtisi mahasiswa. Dan masih ada beberapa film lain, yang pada acara IMA di RCTI juga masuk dalam nominasi. Seperti; Berbagi Suami, Detik Terakhir, Ruang, dan Badai Pasti Berlalu, dan masih banyak film lain yang sudah 'berisi.'

Tapi, inilah Indonesia. Dengan sistem dan pola pikir sebagian pemegang kebijakan negeri ini yang belum berubah, mengakibatkan masyarakat kita juga tidak pernah terdidik untuk menonton film yang berkualitas secara ideologis. Maka pada masa Orba, (Rezim Soeharto) film-film garapan Garin Nugroho seperti Daun Di atas Bantal, Pasir Berbisik, juga dilarang. Sementara pada era reformasi-pun, film-film Garin Nugroho juga tidak laku di beberapa daerah. Di Palembang misalnya, film Daun Diatas Bantal, hanya bertahan 4 hari, dengan jumlah penonton dibawah 15 orang. Tetapi, siapa menyangka justeru film-film Garin mendapat penghargaan di luar negeri, sementara negeri sendiri tidak memberikan penghargaan. Kenapa? Karena pemerintah kita, ketika itu Soeharto --bukan tidak tahu film-- tetapi tidak mau ada film yang ideologis, kecuali film Gerakan  30 September (G 30 S) PKI.

Akibat represi kekuasaan terhadap gagasan yang 'liar' itu, kemudian telah menciptakan penonton yang 'bodoh' secara ideologis, ditambah lagi para sineas kita juga 'krisis ideologi.' Sementara, beberapa PH yang memproduksi film dan sinetron lebih mengedepanan 'ideologi perut' dan 'ideologi paha dan dada' dengan alasan, versi itulah yang lebih banyak digemari penonton.

Indikasi munculnya krisis ideologi dalam perfilman nasional ini, sebenarnya juga pernah terjadi di era 90-an, sampai berakhirnya FFI tahun 1992.  Pada tahun ini, terhitung pasca FFI 2004, beberapa PH mulai memproduksi film-film horor dan film-film remaja yang --menurut saya-- naskahnya sangat  '”kering' ideologi, atau sama sekali tidak membangun wacana pikir bagi generasi bangsa, terutama bagi kalangan remaja. Yang tercipta kemudian adalah, ketakutan, kengerian, keinginan hidup mewah, ingin bergaul bebas tanpa menikah dan masih banyak lagi ekses negatif lainnya. Akibatnya, film benar-benar hanya sekedar menyuguhkan tontonan murni, tanpa menitipkan sebuah pesan moral yang ideologis untuk pengembangan mentalitas sebuah bangsa. Malah sebaliknya, beberapa film horor, atau film remaja, seolah melegitimasi 'kebebasan pergaulan' atau dunia mistik, yang seharusnya secara perlahan dapat dikikis oleh para sineas melalui sajian film.

Ketakutan Multi-dimensi
Di tengah pergulatan hidup seperti sekarang, sebaiknya dunia perfilman nasional tidak mesti menambah-nambah ketakutan masyakarat dengan film-film horor, mistik dan sejenisnya. Sebab, keseharian masyakarat kita sudah dihadapkan pada ketakutan multi dimensi. Ketakutan lapar, haus, gagal panen, harga BBM yang tinggi, harga beras makin melonjak, biaya pendidikan mahal, biaya kesehatan bertambah. Atau bagi pejabat, takut dipecat, takut diturunkan jabatannya, takut ketahuan korupsi lalu takut dipenjara. Bagi wartawan, takut beritanya tidak dimuat, padahal sudah terima amplop --kecuali yang menolak-- dan masih banyak ketakutan lainnya, termasuk ketakutan pada kematian.

Film, sebagai salah satu media penghubung untuk menyampaikan pesan moral bagi penonton, tidak salah jika kemudian para sineas, produser dan rumah-rumah produksi beranjak ikut berpikir bagaimana mencari solusi terhadap krisis multi-dimensi itu melalui film-film yang diproduksi. Atau minimal, para sineas dan rumah-rumah produksi dapat memberikan 'muatan ideologi' bagi penonton, agar masyarakat kemudian dapat menyikapi hidup ini, bukan dengan jalan pintas, tetapi dengan kecerdasan emosional dan rasionalitas.

Tetapi, melihat kondisi dunia perfilman nasional, terutama yang tidak masuk dalam katagori festival, --diluar nominasi IMA di RCTI-- sedikit banyak telah menimbulkan keprihatinan tersendiri. Sebab, beberapa film, yang seharusnya memberikan alternatif pemikiran yang cerdas terhadap anak-anak sekolah, justeru sebaliknya. Kecenderungan mengusung hedonis, materialis, konsumtif dan mistis, masih saja mewarnai dunia perfilman kita. Misal, betapa penghormatan orang muda terhadap orang tua sudah menjadi sesuatu yang asing. Melawan orang tua, murid membentak-bentak guru, tanpa ada alasan yang cerdas, seakan telah menjadi kewajaran?  Pertanyaanya kemudian adalah; bentuk kebodohan macam apa lagi, jika nilai-nilai, moralitas dan kebudayaan kebangsaan sendiri sudah 'terbunuh' melalui film-film nasional kita?

Belajar dari sejarah
Kalau sejenak kita menoleh ke belakang. Tahun 80-an, di televisi misalnya, kita masih ingat dengan sinetron serial Aku Cinta Indonesia (ACI). Drama Losmen karya alm. Irwinsyah, Rumah Masa Depan (Ali Shahab), Serumpun Bambu, Dokter Sartika, Jendela Rumah Kita. Dalam layar lebar, masih di tahun 1981, masyarakat juga disuguhi film Di bawah Lindungan Ka’bah karya Hamka, Nagabonar, Serangan Fajar, Di Balik Kelambu, Arie Hanggara, Titian Serambut Di Belah Tujuh, Kembang Kertas, Cut Nyak Dien,  dan masih banyak lagi film yang memiliki pesan ideologis. Memang ada beberapa film yang lebih banyak meng-eksploitasi 'dada dan paha' tetapi tidak salah jika film mistik, horor dan metropolis yang cenderung mengajarkan materialis dan hedonis juga diimbangi film-film lain yang lebih memberikan muatan nilai-nilai ideologis.

Tetapi, di tengah kegundahan ini, kita juga patut bersyukur, dengan munculnya film dan sinetron Kiamat Sudah Dekat (KSD), Kembali garapan Dedy Mizwar, kemudian GIE-nya Riri Reza, Marsinah dari Slamet Raharjo --walau sempat menjadi perdebatan. Termasuk film Ekskul, walau belakangan film ini diduga plagiat dari film Korea, termasuk musiknya.

Tulisan ini, sama sekali bukan sedang menggurui siapapun. Hanya sebagai warning, agar bangsa ini --termasuk para sineas Indonesia mengingat kembali-- kalau 10 tahun lebih dunia perfilman Indonesia sempat terpuruk, yang salah satu penyebabnya adalah para produser dan PH lebih mengedepankan selera pasar, ketimbang moralitas. Betapa tidak? Tahun 1992, film Ramadhan dan Ramona --yang menjadi film terbaik 1992-- adalah akhir dari dunia perfilman. Sejak itu FFI terkubur, karena konon 'diserang' habis oleh sinetron televisi. Tetapi persoalannya, sebenarnya bukan karena sinetron. Sebab, kalau maraknya sinetron menjadi penyebab lesunya perfilman ketika itu, seharusnya sekarang ini perfilman makin terpuruk. Sebab sinetron televisi makin gencar, ditambah lagi televisi swasta banyak bermunculan. Tetapi kenyataannya malah berbalik. Keduanya bisa berjalan secara sinergi, walaupun secara bisnis tetap berkompetisi.

Dalam analisa penulis, terpuruknya perfilman Indonesia ketika itu, karena masyarakat dibombardir oleh film-film mistis. Sebut saja misalnya film Dukun Santet, Nyi Blorong,   Golok Setan, Buaya Putih, yang saat itu juga merajai film mistik. Beriring dengan itu, film-film bom seks juga bermuncullan. Sebut saja, film Gairah Malam, Ranjang Tak Bertuan, Janda Kembang, Tante Girang, dan sejenisnya. Karena tidak ada variasi, akhirnya masyarakat juga jenuh. Belum lagi, kualitas garapan film lebih mendepankan 'esek-esek' ketimbang muatan nilai. Dengan wajah perfilman yang ”membosankan” seperti itu, secara tidak sengaja dan beriringan, dunia sinetron juga mulai merangsek masuk ke setiap rumah melalui layar kaca. Televisi swasta mulai bermuncullan, dengan menawarkan 'tontotan alternatif' yang saat itu dinilai oleh masyarakat jauh lebih berkualitas dibanding dengan film mistik dan seks di bioskop.

Apa akibat kronis di dunia perfilman kita? Satu persatu bioskop-bioskop tutup, karena tidak ada penonton. Bagi yang masih memutar, secara perlahan tidak sampai balik modal --lebih besar pasak dari pada tiang. TVRI juga tidak lagi menyiarkan apresiasi film nasional. Film Indonesia kemudian terpuruk. Puluhan bioskop di kota-kota besar-pun mulai bangkrut. Bioskop kelas Rp. 1.500-an sampai yang Rp. 7. 500-an secara bersamaan gulung tikar. Di Palembang Bioskop Garuda sempat bertahan sampai tahun 2000-an, bukan lantaran milik tentara, tetapi karena saat itu masyarakat sedang gila film Bollywood India. Satu-satunya bioskop di Palembang yang memutar film India dengan harga murah hanya bioskop Garuda. Tetapi toh ahirnya juga gulung tikar, karena kaset CD India sudah dapat di beli di pedagang kakilima, ditambah lagi, hampir semua televisi menayangkan film-film India.

Putaran sejarah seperti ini, sangat mungkin terulang. Sebab jika mengutip teori sejarah manusia, kehidupan ini hanya pengulangan sejarah. Hanya dalam konteks ruang dan waktu saja yang berbeda. Dengan belajar dari realitas putaran film Indonesia masa lalu, tentu kita semua tidak ingin dunia perfilman terpuruk hanya lantaran para sineas Indonesia kehilangan atau krisis ideologi. Sesuatu yang sangat menyedihkan, jika hanya lantaran tuntutan materi berlipat ganda, kemudian sineas kita harus 'terkungkung' oleh investor film yang tidak punya ideologi dan tidak memiliki integritas moral yang baik untuk bangsa ini. Apalagi jika sineas kita harus 'tunduk' pada pemodal asing, yang sudah pasti tidak mempunyai komitmen menegakkan nilai-nilai  nasiolisme di negeri ini. Maka hanya satu kata --mengutip puisi Wiji Tukul-- Lawan! Tentu bukan dengan arogansi dan anarkis, tetapi dengan cara yang cerdas, berbudaya dan bermoral, sebagaimana terus melanjutkan Indonesian Movie Awards, berkarya dan berkarya.
***
Tanjung Enim, 10 Mei 2007

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tentang ceritanet

cerpen Sonya Abednego Afriadi

sajak
Sajak Buat Gadis Kecilku
Teguh S. Usis

ceritanet©listonpsiregar2000