ceritanet                          situs karya tulis,  po box 49 jkppj 10210 
edisi 131
jumat 090307

esei Belanda, Pengkhianatan dan Pahlawan
Polemik Sultan Palembang
T. Wijaya

Kesultanan Palembang Darussalam sudah lama bubar. Tepatnya dibubarkan oleh kolonial Belanda pada 1825. Namun, selama tiga tahun terakhir, ada keinginan untuk menghidupkan kembali kesultanan tersebut.

Pada mulanya Raden Mas Syafei Prabu Diraja, seorang perwira polisi, mengklaim dirinya sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III. Dia mengklaim dirinya sebagai sultan setelah mengaku menerima wangsit. Itu terjadi pada tahun 2003 lalu.

Banyak yang mempertanyakan soal pengukuhan Syafei Prabu Diraja sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III tersebut. Ada yang mendukung, dan ada pula yang tidak mendukungnya.

Lalu, sejumlah zuriat wong Palembang yang berhimpun dalam Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam pada Oktober 2006 lalu, melakukan rapat atau pertemuan. Mereka kemudian mengukuhkan Raden Mahmud Badaruddin sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Polemik pun berlangsung. Debat maupun hujatan berlangsung di Palembang. Baik di media massa lokal, maupun di forum diskusi.

Sebenarnya, perdebatan lebih mengarah pada siapa ahli nasab dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berhak menerima gelar sultan; apakah Raden Mas Syafei Prabu Diraja atau Mahmud Badaruddin?

Semua akhirnya tahu, keduanya bukan sebagai ahli nasab. Raden Mas Syafei Prabu Diraja sendiri merupakan keturunan dari istri keenam Sultan Mahmud Badaruddin II, sementara Mahmud Badaruddin dari keturunan dari sultan sebelumnya yakni Sultan Mansyur Jayo Ing Lago.

Perdebatan pun melebar, soal siapa sultan terakhir Palembang, apakah Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu, atau Sultan Najamuddin Prabu Anom?

Jawab pertanyaan ini sangat penting. Jika ternyata Sultan Mahmud Badaruddin II yang merupakan sultan terakhir Palembang, maka Raden Mas Prabu Diraja merasa “berhak” menjadi sultan, meskipun dia anak selir. Sebab, menurut dia dan pendukungnya, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu maupun Najamuddin Prabu Anom adalah pengkhianat alias berpihak kepada Belanda.

Benarkah itu?

Siapa Mereka?
Raden Mas Syafei Prabu Diraja yang merupakan seorang perwira polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan, mengklaim sebagai Sultan Mahmud Badaruddin III pada tahun 2003.

Berdasarkan wawancara dengan wartawan dari harian Sumatera Ekspres, pada 11 Maret 2003, halaman 27, dengan judul “Saya Menerima Wangsit”, Syafei Prabu Diraja mengaku menjadi Sultan Mahmud Badaruddin III lantaran menerima wangsit.

Kemudian, klaim Syafei Prabu Diraja tersebut juga sangat bertentangan dengan hasil penelitian sejarah yang pernah dilakukan para peneliti maupun Pemerintah Sumatra Selatan. Misalnya bila beranjak dari buku Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II yang diterbitkan Pemerintah Sumatera Selatan, tepatnya disusun Badan Pekerja Tim Perumus Hasil-Hasil Diskusi Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II pada 1980.

Buku tersebut disusun berdasarkan saran, pemikiran, dokumen, penelitian, dari ahli sejarah, tokoh masyarakat, ulama, mantan para pejabat, serta pejabat pemerintah pada waktu itu, termasuk dalam tim tersebut adalah Try Sutrisno yang saat itu menjabat Panglima Komando Daerah Meliter IV Sriwijaya (Kemudian berubah menjadi Komando Darah Meliter II Sriwijaya)

Di dalam buku tersebut, selain menceritakan perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II, juga menceritakan perlawanan sultan sesudahnya, seperti Sultan Najamuddin Pangeran Ratu dan Sultan Achmad Najamuddin Prabu Anom.

Buku yang mungkin arsipnya tidak ada lagi di kantor Pemerintah Sumatra Selatan maupun Pemerintah Palembang tersebut, juga menyebutkan para sultan yang pernah berkuasa di Palembang. Yakni:

Sultan                                                   Hijriah         Meladiah     

1.
Kiai Mas Endi, Pangeran Ario Kesuma Abdurrohim, Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam                      
 
 
1069 – 1118
 
 
1659 – 1706
2.
Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago
1118 – 1126
1706 – 1714
3.
Sultan Agung Komaruddin Sri Teruno
1126 – 1136
1714 – 1724
4.
Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo
1136 – 1171
1724 – 1758
5.
Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo
1171 – 1190
1758 – 1776
6.
Sultan Muhammad Bahauddin
1190 – 1218
1776 – 1803
7.
Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin
1218 – 1236
1803 – 1821
8.
Sultan Susuhunan Husin Dhiauddin
1228 – 1233
1813 – 1817
9.
Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu
1234 – 1236
1819 – 1821
10.
Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom
1236 – 1238
1821 – 1823

Beranjak dari dokumen tersebut, klaim Syafei Prabu Diraja berarti menepiskan ahli nashab atau keberadaan dua sultan, setelah Sultan Mahmud Badaruddin II, yakni Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom.

Dia menarik dirinya sebagai keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II yang berhak sebagai sultan selanjutnya. Padahal, berdasarkan silsilah yang disusun zuriat Susuhunan Mahmud Badaruddin II di Ternate, Syafei Prabu Diraja bukan keturunan langsung dari permaisuri Sultan Mahmud Badaruddin II yakni Ratu Sepu Raden Ayu Asma.

Dari silsilah tersebut, Syafei Prabu Diraja merupakan keturunan dari selir atau istri keenam Sultan Mahmud Badaruddin II, bernama Mas Ayu Ratu Ulu, yang memiliki anak bernama Pangeran Prabu Dirajo Haji Abdullah yang merupakan piyutnya dari Syafei Prabu Diraja.

Selain itu, sampai saat ini tidak ditemukan adanya wasiat para sultan di Palembang, khususnya tiga sultan terakhir, yang isinya untuk meneruskan keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam sebagai sebuah kekuasaan atau pemerintahan, setelah mereka dibuang atau diasingkan Belanda.

Kemudian Raden Mahmud Badaruddin, seorang pengusaha dan pernah aktif pada organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatra Selatan, yang dikukuhkan sebagai Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin berdasarkan musyawarah atau konsensus Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, pada Oktober 2006 lalu.

Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, yang merupakan kumpulan zuriat dari 10 sultan yang pernah berkuasa di Palembang yang tersebar di berbagai daerah di nusantara, sebelum memutuskan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin sebagai sultan Palembang, juga mempertimbangkan terlebih dahulu penghidupan kembali Kesultanan Palembang Darussalam.

Di antara mereka yang bermusyawarah tersebut, terdapat ahli nashab dari zuriat Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, baik yang berada di Ternate, Palembang, dan Jakarta.

Mereka akhirnya sepakat menghidupkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam sebagai simbol budaya bukan sebagai sebuah kekuatan baru, tepatnya bukan membuat “negara dalam negara”.

Di dalam musyawarah tersebut, menurut Djohan Hanafiah, seorang pendiri Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, setelah melihat eksistensi yang dimiliki Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, seperti masih keturunan zuriat sultan yang pernah berkuasa di Palembang yakni Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, kemudian memiliki kepedulian pada peninggalan sejarah budaya Kesultanan Palembang Darussalam, seperti memperbaiki makam Candi Walang; makam para sultan Palembang, serta mendukung revitalisasi adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam, serta menyatakan siap mendukung negara kesatuan negara Republik Indonesia, dikukuhkanlah Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin sebagai sultan Palembang.

Dimusnahkan
Ketika Belanda menguasai Palembang pada 1821, semua catatan atau dokumen mengenai sejarah Kesultanan Palembang Darussalam, hilang. Tidak jelas dibakar atau dibuang ke sungai Musi. Tepatnya, setelah Sultan Najamuddin Prabu Anom, yang mencoba melawan Belanda, bersama pengikutnya dibuang ke Manado.

Belanda pun bingung mau mengangkat siapa yang berhak menjadi sultan. Apalagi tiga sultan terakhir, yakni Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu, dan Sultan Najamuddin Prabu Anom, beserta keluarga dan pengikutnya dibuang Belanda ke Ternate dan Manado. Mereka pun akhirnya membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam.

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, para peneliti Belanda mencoba menelusuri sejarah Kesultanan Palembang Darussalam.

Lalu, bagaimana sejarah Kesultanan Palembang Darussalam ditulis oleh para peneliti Belanda? Metoda yang dilakukan cukup sederhana. Para peneliti Belanda, dari tahun 1825-1840, melakukan wawancara dengan para priyayi yang masih hidup. Dari tuturan kaum priyayi ini sejarah Kesultanan Palembang Darussalam disusun.

Pengakuan ini dikatakan M.O. Woelders, yang menulis buku Het Sultanaat Palembang 1811-1825 (Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975), saat ditemui budayawan Djohan Hanafiah, di Belanda, pada tahun 1987.

Siapa saja yang diwawancara Woelders? Tentunya, priyayi yang selamat dari pembuangan atau pembersihan Belanda terhadap pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu, dan Sultan Najamuddin Prabu Anom.

Pertanyaan selanjutnya. Pertama, kenapa para priyayi yang menjadi sumber sejarah tersebut masih hidup? Jika mereka pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu, atau Sultan Najamuddin Prabu Anom, yang semuanya dibuang Belanda, tentunya turut juga dibasmi atau dibuang.

Dalam perspektif politik, para priyayi yang selamat tersebut, tentunya memiliki deal atau perjanjian dengan Belanda sehingga mereka menjadi selamat. Apalagi, selain menjadi sumber penuturan sejarah, mereka pun selanjutnya diberikan jabatan, gaji, dan dan lahan buat pemukiman, oleh pemerintah Belanda.

Pantaskah kita mempercayai semua penuturan dari priyayi ini? Tentunya kita perlu menganalisisnya secara politik. Tidak lurus sebagai sumber sejarah yang objektif. Logikanya, mungkinkah mereka akan mengatakan atau mengakui bahwa dari leluhur, atau mereka sendiri, menjelaskan penyebab gagalnya penyerangan Najamuddin Prabu Anom ke Benteng Kuto Besak sebagai basis meliter VOC atau Belanda.

Skeptisnya; apakah ada pihak yang melaporkan ke pihak Belanda soal rencana penyerangan tersebut, atau memang tidak didukung oleh warga Palembang?

Saya sendiri percaya ada pihak yang membocorkan soal penyerangan tersebut. Kenapa? Sebab setelah Najamuddin Prabu Anom dibuang, tidak ada lagi pembuangan atau pembasmian terhadap para priyanyi di Palembang. Kalau tidak mendukung perlawanan Najamuddin Prabu Anom, tentunya akan ada perlawanan dalam bentuk yang baru. 

Tetapi, saya percaya tidak semua priyayi yang mendapatkan fasilitas dari Belanda, pasca runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam. Indikatornya, adanya kaum priyayi yang berlari ke padalaman di Sumatra Selatan, atau keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II, Sultan Najamuddin Pangeran Ratu, dan Sultan Najamuddin Prabu Anom, yang tetap bertahan di Ternate atau Manado.

Dalam pandangan saya, dari ketiga sultan tersebut yang sangat diuntungkan adalah sultan yang memiliki banyak keturunan. Artinya, yang banyak keturunan—motifnya—kemungkinan besar menjadi sumber sejarah Belanda lebih besar peluangnya dibandingkan yang sedikit memiliki keturunan.

Siapa yang paling banyak keturunan dari ketiga sultan tersebut? Setahu saya, berdasarkan silsilah yang ada pada keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II di Ternate, yang paling banyak istri adalah Sultan Mahmud Badaruddin II, yakni sebanyak sembilan istri. Dan, tidak semua istri dan anaknya dibawa ke Ternate, sebagian tetap berada di Palembang.

Siapa Pengkhianat?
Beranjak dari perspektif politis, ketiga sultan yang melawan Belanda tersebut—yakni Sultan Mahmud Badaruddin II, Najamuddin Pangeran Ratu, dan Najamuddin Prabu Anom—adalah pahlawan. Alasannya sederhana, mereka melawan Belanda.

Soal siapa pengkhianat atau siapa pahlawan dari sudut pandang politik, di dalam internal Kesultanan Palembang Darussalam, tergantung pada sudut pandang kepentingannya. Misalnya, Napaleon Bonaparte buat masyarakat Prancis adalah pahlawan, sementara buat sebagian bangsa di Eropa dan Prusia yang ditaklukkannya adalah penjahat. Begitupun dengan Hitler, dia adalah penjahat di mata bangsa Yahudi, tapi pahlawan bagi bangsa Prusia, dan mungkin sebagian orang Turki yang menjadi tentara Nazi.

Selain itu, standard kepahlawanan di Indonesia adalah mereka yang melawan penjajah asing yakni bangsa Eropa, baik Belanda, Inggris, Portugis, atau Prancis. Bagaimana dengan Arab, Tionghoa, dan India? Saya tidak tahu. Yang jelas, mereka yang datang saat Kesultanan Palembang Darussalam masih berdiri, mereka sepakat memeluk agama Islam, atau saat datang turut menyiarkan agama Islam.

Berdasarkan catatan sejarah versi Belanda dan Inggris, ketiga sultan tersebut melakukan hubungan dengan bangsa Eropa. Apakah itu sebagai hubungan politik atau hubungan ekonomi? Ya, tetap alat ukurnya sekali lagi apakah mereka akhirnya “berperang” dengan bangsa Eropa tersebut? Ketiganya ternyata melawan bangsa Eropa.

Lalu, bagaimana kaum priyayi yang “didiamkan” Belanda dengan diberi jabatan, gaji, setelah Kesultanan Palembang Darussalam bubar, apakah mereka pahlawan atau pengkhianat? Entahlah.

Tetapi, saya berpikir positif, mungkin para priyayi yang selamat itu juga melakukan suatu strategi menghadapi Belanda yang benar-benar jago “memecah” kekuatan wong Palembang. Sayangnya, hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945, strategi para priyayi itu belum terlihat dalam usaha membangun kembali Kesultanan Palembang Darussalam.

Bahkan, di dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945, dari 250 daerah istimewa atau daerah otonom, Kesultanan Palembang Darussalam, tidak termasuk, seperti Aceh dan Yogyakarta. Artinya, Kesultanan Palembang Darussalam oleh para pendiri Indonesia sudah dianggap “mati” atau tidak ada.

Memang, berdasarkan sumber lisan yang saya dapatkan, sekitar tahun 1949-1950, ada usaha sekelompok wong Palembang yang ingin mendirikan negara Sumatra Selatan. Tetapi, itu gagal, lantaran tidak didukung wong Palembang yang mungkin sebagian besar cara berpikirnya tidak kelokalan atau cenderung nasionalis, sebagai wujud dari konsep bernegara yang diturunkan para leluhur dari kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang Darussalam.

Mengapa Bodrowongso Mengalah?
Selain kelompok priyayi kesultanan atau lingkungan keraton, yakni yang bergelar Raden. Di Palembang juga ada kelompok priyayi di masyarakat, yang diberi gelar Kemas, Kiagus, dan Masagus. Kelompok priyayi ini merupakan keturunan dari Ki Bodrowongso atau Pangeran Bawah Manggis.

Mungkin, kisah panglima ini menarik untuk disimak, sebagai perbandingan, kenapa Kesultanan Palembang Darussalam dipenuhi konflik internal. Kisah ini pun berdasarkan penuturuan kaum priyayi, setelah Belanda membubarkan Kesultanan Palembang Darussalam.

Sebelum Kesultanan Palembang Darussalam berdiri, tepatnya pada abad ke-16, berdiri kerajaan Palembang, yang didirikan Ki Gede Ing Suro dan panglima perang lainnya dari Jawa, tepatnya dari Demak, dan Pajang.

Ketika Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat IV atau Pangeran Sido Ing Kenayan, berkuasa sekitar tahun 1622-1643, hiduplah seorang panglima perang yang bernama Ki Bodrowongso atau Ki Bagus Abdurrahman Bodrowongso bin Pangeran Fatahillah, atau juga dikenal sebagai Panglima Bawah Manggis.

Saat itu, selain Ki Bodrowongso juga ada seorang panglima perang bernama Jaladeri.

Seperti ditulis dalam buku Sejarah Melayu Palembang yang ditulis R.M. Akib, diceritakan Jaladeri yang hanya memiliki satu istri dan dua anak, diminta istrinya yang bernama Nyi Marta, untuk beristri lagi. Menurut Nyi Marta, cukup memalukan jika seorang panglima hanya memiliki satu istri.

Akhirnya Jaladeri mendapatkan seorang gadis cantik yang dijadikan istri keduanya. Pesta perkawinannya dilangsungkan di Pedaleman atau istana Pangeran Sido Ing Kenayan atau yang dikenal sebagai Kuto Gawang, yang kini lokasinya dijadikan pabrik PT Pupuk Sriwijaya.

Usai pesta, istri kedua Jaladeri tidak langsung dibawa pulang. Dia ditahan di istana. Para perempuan di istana masih menaruh kekaguman atas kecantikan dan keelokan istri kedua Jaladeri.

Tindakan tersebut, menyebabkan Nyi Marta, menaruh curiga. Dia menduga ada rencana jahat oleh orang-orang istana terhadap istri kedua suaminya itu, termasuk dia curiga raja ingin mengambil madunya (istri kedua).

Dihasutlah Jaladeri. Panglima ini termakan hasutan tersebut. Dia pun mengamuk di istana, dan tewaslah sebagian besar penghuni istana, termasuk Pangeran Sido Ing Kenayan dan istrinya, Ratu Sinuhun, yang tidak memiliki keturunan. Sebelum mengamuk Jaladeri membunuh kedua anaknya yang masih kecil.

Di antara yang selamat, kemudian melapor kepada panglima Bodrowongso. Tidak lama kemudian Bodrowongso bertarung dengan Jaladeri. Tewaslah Jaladeri.

Panglima Ko Bodrowongso, Pangeran Sido Ing Kenayan, dan istrinya, Ratu Sinuhun, saat ini dimakamkam di Sabokingking, Palembang.

Nah, pada posisi ini, sebetulnya Bodrowongso memiliki kesempatan menjadi raja Palembang. Sebab selain raja sudah mati, dia pun dianggap sebagai pahlawan. Lalu, mengapa dia tidak mau mengambil posisi sebagai raja Palembang, dan dia justru memberikan kesempatan kepada kerabat Pangeran Sido Ing Kenayan, untuk meneruskan pemerintahan di Palembang?

Menurut cerita lisan dari keturunan mereka, sikap ini diambil sebagai tindakan agar keturunannya tidak terlibat konflik kekuasaan. Bukan apa-apa, Ki Bodrowongso yang memiliki satu istri itu, memiliki lima anak, yakni Ki Panggung yang menurunkan Kemas, Ki Mantuk yang menurunkan Masagus, Kiagus Abdul Gani yang menurunkan Kiagus, serta Khalifah Gemuk dan Ki Bodrowongso Mudo yang keturunannya tidak diberi gelar (?).

Cerita lisan itu mungkin ada benarnya. Sebab, sampai saat ini di kelompok priyayi ini masih terjadi perdebatan soal derajat yang paling tinggi. Ada yang mengklaim Kemas yang paling tinggi derajatnya dibandingkan Kiagus maupun Masagus, begitupun sebaliknya. Bahkan, keturunan Ki Bodrowongso yang tidak diberi gelar, atau memang dihilangkan oleh para priyayi yang menjadi sumber sejarah Belanda, disebut sebagai “Palembang Buntung” atau sebagai wong Palembang biasa atau bukan priyayi.

Ada kepercayaan buat sebagian keturunan Ki Bodrowongso ini, dia menyerahkan kekuasaan kepada kerabat Pangeran Sido Ing Kenayan, dengan syarat harus tetap menjunjung adat istiadat yang ditulis Ratu Sinuhun dalam buku Simbur Cahaya. Sebuah buku yang isinya memadukan ajaran Islam dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Jika ada sultan atau raja Palembang yang melenceng dari kesepakatan yang diyakini dilakukan di Buki Siguntang, Palembang, mereka akan mangkat dalam kehinaan.

Percaya atau tidak, dari 10 sultan yang pernah berkuasa di Palembang, hampir semuanya mangkat dalam kehinaan. Jika tidak mati diracun, dibunuh, atau dibuang seperti yang dialami tiga sultan terakhir di Palembang.

Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat Palembang selanjutnya dengan mengembalikan Kesultanan Palembang Darussalam, yang pada masanya menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam dan perdagangan di nusantara itu? Apakah terus memperdebatkan siapa yang berhak menjadi sultan berdasarkan sumber sejarah atas penjelasan priyayi yang selamat tersebut?

Menurut saya, yang diperlukan adalah penyusunan sebuah konsep atau agenda kerja, yang dapat menyelamatkan wong Indonesia, yang kini terpuruk secara ekonomi dan ilmu pengetahuan, dan alamnya tidak seimbang, serta terancam terpecah-belah ini. [*]

sampul
esei
sajak
laporan
cerpen
novel
memoar
komentar
terbitan
edisi lalu
daftar buku

kirim tulisan

ikut mailing list

tentang ceritanet

cerpen
Surat Serat Jati Wa Ode Kepada
Paman Yones Koanfora Pellokia

Andiko

cerpen
Ruangan Maya

Wahyu Heriyadi

ceritanet©listonpsiregar2000