sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar

edisi 12, Selasa 15 Mei 2001

ceritanet
situs nir-laba untuk karya tulis

tentang ceritanet

esei Para Konsumen, Lawanlah Monopoli
Ningrum Sirait

"Ini kebijakan yang diksriminatif," begitulah kira-kira kata dunia usaha menanggapi kenaikan harga BBM April lalu, "karena kenaikan BBM hanya diberlakukan untuk industri, pelayaran, kapal asing dan pertambangan." Dan reaksi spontannya mengikut prinsip dasar ekonomi ; kenaikan biaya produksi harus --'dan sekali lagi harus,' kata dunia usaha-- langsung diikuti kenaikan harga produk. Itulah prinsip dasar ekonomi, atau sebutlah hitungan dasar matematika ekonomi yang mestinya bisa dipahami anak kelas 1 SD di Jakarta, di New York, maupun di Balige --ratusan kilometer dari Medan, di tepi danau Toba. Seperti 2+2 akan selalu 4, dan jika satu unsur diganti 3 maka 3+2 akan selalu menjadi 5. Titik, kecuali mau berdebat kusir ke sana ke mari.

Jadi wajar-wajar sajalah jika ada sebuah berita di Harian Bisnis Indonesia yang mengumumkan kenaikan harga jual. Berita yang seolah-olah mengingatkan ''para konsumen sekalian, kalau pemerintah meningkatkan biaya produksi maka apa boleh buat para konsumen sekalian yang kelak akan membayar lebih mahal.'' Kebiasaan untuk mengumumkan --atau mengingatkan masyarakat-- adalah perilaku umum perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar, atau yang punya perwakilan dalam wujud asosiasi industri.

Tapi, para konsumen sekalian, peringatan seperti itu sudah perlu ditanggapi dengan serius. Soalnya ada perangkat hukumnya, yaitu Undang-undang No 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan UU ini, maka pengumuman atau peringatan dari sebuah industri atau asosiasi industri, yang sebutlah, seenaknya menetapkan kenaikan harga secara sepihak tergolong perbuatan rentan, melanggar aturan, dan mengandung liability. Kenapa?

Harga Terbaik
Begini. Hukum ekonomi, yang cuma mengandalkan 2+2= 4, memang jelas masih berlaku dan dihormati sebagai kenyataan yang nyaris mutlak. Tapi tidak lantas titik begitu saja --dan juga tidak perlu pakai debat kusir-- karena prinsip perilaku ekonomi yang adil dan jujur --yang menjadi petunjuk perilaku dunia usaha modern-- adalah membiarkan harga ditetapkan oleh interaksi produsen dan konsumen. Dan interaksi itu berpegang pada harga terbaik -atau termahal-- bagi produsen dan sekaligus terbaik -atau termurah-bagi konsumen. Bayangkan kalau tidak ada produsen, apa pula yang bisa dibeli, dan bayangkan kalau tidak ada konsumen, siapa yang mau membeli. Singkatnya saling berbaik-baiklah.

Dan berita di Harian Bisnis Indonesia tadi adalah kenaikan harga jual dari industri serat sintetis sampai sebesar 13 % yang diumumkan Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia. Seluruh prinsip hukum ekonomi dasar tadi dirincikan dalam berita ini. Ada kalkulasi kenaikan harga jual mulai dari 5 % sampai maksimal 12-13%, atau sekitar US $ 0,03-US $ 0,05 per kilogram. Ada pula perhitungan sebab kenaikan ; pengaruh akumulasi tenaga kerja dan listrik. Tetapi pemicu utama adalah kenaikan BBM yang mencapai 5-6 % dalam struktur biaya --atau kalau dikonversikan menjadi sekitar 50-60 % dalam penentuan struktur harga jual. Para konsumen sekalian, mohonlah mengerti situasinya dan terimalah kenaikan harga itu dengan lapang dada.

Tapi sekarang sudah ada UU No 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks perangkat hukum itu, maka tindakan asosiasi --dalam hal ini Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia-- telah menunjukkan beberapa unsur yang memenuhi terjadinya Penetapan Harga (price fixing). Pasal 5 ayat 1 menyatakan dengan tegas "bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama" Bahasa sederhananya, kira-kira, para produsen dilarang berkomplot melawan para konsumen untuk memastikan keuntungan.

Memang ada kemungkinan kalau produsen atau pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia tidak melakukan perjanjian secara eksplisit dan tertulis. Tetapi mereka telah menggunakan asosiasi sebagai medium untuk bertemu dan menentukan harga. Dan pengumuman terbuka dapat saja menjadi semacam standardisasi harga untuk pelaku usaha lain dalam industri serupa, walaupun pelaku usaha itu tidak menjadi anggota asosiasi. Dan dalam UU No 5/1999, di Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 ditetapkan 'bahwa cukup adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.' Singkatnya, telah terlihat adanya unsur 'meeting of minds' atau persetujuan tentang ikatan atau untuk melakukan perbuatan tersebut.

Penetapan harga, berdasarkan Hukum Persaingan (Competition Law) atau Antitrust Law, jelas tergolong sebagai suatu perbuatan perse illegal. Istilah Perse Illegal adalah terminologi yang menyatakan suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, namun tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak. Dalam berbagai undang undang hukum persaingan di seluruh dunia, maka penetapan harga secara universal dinyatakan sebagai perbuatan yang perse illegal. Jadi para konsumen sekalian, tak perlu pembuktian pada dampaknya.

Dan perangkat hukum sejenis UU No 5/1999 bisa dan sudah berlaku, walau memang bukan di Indonesia. Salah satu contohnya di Amerika Serikat, yang perbandingan kasusnya berbeda namun dengan analogi issu yang bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia --dengan opismisme penuh kalau seluruh kelembagaan hukum Indonesia memang mau sungguh-sungguh belajar.

Anti Monopoli di Amerika
Yang pertama adalah kasus antara pemerintah Amerika Serikat melawan Trenton Potteries Co pada tahun 1927. Trenton Potteries Co adalah perwakilan dari assosiasi peralatan kamar mandi yang beranggotakan 20 perusahaan dan menguasai 82 % pangsa pasar. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan Trenton Potteries Co melakukan penetapan harga. Berdasarkan undang undang Antitrust Amerika, maka 20 perusahaan yang tergabung dalam asosiasi peralatan kamar mandi --yang diwakili oleh Trenton Potteries Co, yang menguasai 82 % pasar-- didakwa melakukan penetapan harga. Trenton Potteries Co mengatakan dakwaan itu tidak beralasan karena harga yang ditetapkan adalah sesuai atau setidaknya malahan dibawah harga pasar dan tidak akan merugikan konsumen karena dianggap harga yang wajar.

Mahkamah Agung Amerika melalui Hakim Stone memberikan keputusan bahwa reasonableness atau alasan harga yang sewajarnya tidak akan mempengaruhi maksud utama perbuatan itu, yaitu penetapan harga. Sherman Act (undang undang Antitrust) Amerika jelas menyatakan penetapan harga, dalam bentuk apapun, adalah perse illegal. ''Tujuan dari semua kesepakatan penetapan harga, jika efektfi, adalah penghapusan salah satu bentuk persaingan. Kekuatan untuk menetapkan harga, apakah dilakukan secara beralasan atau tidak, mencakup pengendalian terhadap pasar dan untuk menetapkan harga yang tidak masuk akal secara sewenang-wenang. Penetapan harga yang beralasan yang dilakukan hari ini mungkin besok sudah menjadi harga yang tidak beralasan dengan adanya perubahan ekonomi dan usaha,'' kata Hakim Stone.

Kasus kedua juga terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1940, yaitu antara pemerintah Amerika Serikat melawan Socony-Vacumm Oil Co. Pemerintah Amerika menuduh pada awal 1935 hingga akhir 1996, Socony Vacuum membeli minyak dari East Texas dan Mid-Continent. Minyak itu kemudian dijual kembali kepada retailer atau stasiun pompa bensin dengan harga ditempat (on the spot price). Harga inilah yang akan menentukan harga eceran minyak di sana. Saat itu industri minyak sedang lesu sehingga Socony dan beberapa pesaingnya memutuskan membeli pasokan produksi minyak lebih banyak dengan tujuan untuk menstabilkan harga karena pasokan berlebih.

Tuduhan yang diajukan kepada Socony dan pesaingnya adalah bertujuan untuk menaikkan, mengontrol serta menaikkan harga. Socony membela diri dengan alasan penetapan harga demi menyelamatkan industri minyak, tapi langkah itu jelas mempengaruhi struktur harga. Saat itu pengadilan bekerja keras untuk membuktikan apa yang menjadi maksud utama Socony dan kelompoknya, yang jelas-jelas terbukti mempengaruhi harga minyak di kawasan Mid-Western. Dalam putusannya, Hakim Douglas menolak alasan Socony. Alasannya ; ''…harga yang tidak berlasan tidaklah tetap karena kualitas dinamik dari kenyataan bisnis ditiadakan oleh struktur harga. Mereka yang menetapkan harga hari ini akan mengabadikan harga yang tidka beralasan untuk besok.''

Analogi dari dua kasus diatas adalah penetapan harga dalam bentuk apapun, dan dengan alasan apapun, jelas akan menghancurkan persaingan. Soalnya harga yang ditetapkan hari ini belum tentu merupakan harga yang wajar untuk hari selanjutnya. Dan dalam sistem ekonomi pasar harga harus ditentukan oleh pasar, bukan ditetapkan bersama.

Anti Monopoli di Indonesia
Kembali soal kenaikan harga BBM untuk industri, bisa saja ada alasan menghadapi persaingan dari luar --sebutlah Cina, India atau Pakistan-- atau dengan alasan kelebihan produksi bisa menjadi titik tolak untuk mengkaji tindakan asosiasi. Apakah itu pelanggaran atau tidak sesuai dengan UU No 5/1999. Produk dan pasar Indonesia harus siap bersaing secara fair dan terbuka, dan itulah semangat dasar dari UU No 5/1999. Semangatnya adalah menjamin proses persaingan.

Jelas tidak mudah merubah perilaku setelah sekian lama pasar tidak terbiasa dengan mekanisme pasar yang punya aturan bersaing universal. Pendekatan baru ini akan membutuhkan waktu lama, khususnya dalam mendidik dunia usaha untuk mengerti bahwa ada beberapa kriteria perbuatan yang tidak boleh sama sekali dilakukan.

Kalaupun ada asosiasi atau perusahaan besar yang minta pengecualian (exemption), maka dasar pemikiran harus sesuai dengan Bab IX Pasal 50. Salah satu pertimbangan adalah unsur krusialnya ; apakah akan mempengaruhi pasokan dalam negeri, apakah akan mempengaruhi devisa dari industri garmen, yang jelas akan terpengaruh akibat kenaikan harga sintetis. Jadi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) --di atas kertas merupakan komisi independen dengan wewenang luas dalam mengawasi berlakunya UU No 5/1999-- harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efek perbuatan penetapan harga. Tapi harus diingat kalau dalam rangka proses menuju ekonomi pasar, maka ekonomi yang diregulasi mungkin merupakan signal ketidak konsistenan, atau bahkan bisa menjadi alat proteksi baru.

Persisnya para konsumen sekalian, tantangan utama adalah bagaimana informasi, proses belajar serta penyampaian pesan kalau sekarang ini dunia usaha harus berbisnis sesuai dengan aturan main. Dan KPPU yang harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Bila industri serat sintetis mengalami masalah, apakah akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Apakah naiknya biaya produksi --akibat naiknya BBM-- akan mempengaruhi pasar sehingga industri garmen yang berorientasi ekspor tidak sanggup membeli bahan mentahnya. Masalah di industri garmen pada gilirannya akan berakibat pada kurangnya devisa, yang saat ini sangat vital bagi Indonesia karena masih berjuang keras untuk keluar dari krisis ekonom --dan sampai belum kelihatan arahnya. Apakah jika industri serat sintetis terancam tutup akan melempar sejumlah besar angkatan kerja, yang pada posisi di seberang juga merupakan konsumen.

Indonesia tidak bisa tidak akan menghadapi persaingan pasar domestik dan sekaligus persaingan pasar global. Dalam kasus serat sintetis, ekspor memang hanya meliputi 10-25 % dari produksi total. Kecil angkanya, tapi menjadi besar jika ditempatkan sebagai peringatan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menghindar dari persaingan internasional. Itu artinya menghormati elemen hukum persaingan yang sudah diadopsi banyak negara, termasuk negara-negara berkategori membangun (emerging economies). maupun negara-negara yang sedang mengalami transisi menuju ekonomi pasar, seperti Taiwan, Brazil, China, dan lain-lainnya.

Belum ada setahun UU No. 5/1999 diberlakukan. Jadi KPPU harus punya cara jitu untuk melakukan pendekatan yang tampaknya amat luas. Catatan di Data Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999 mencatat ada 237 asosiasi yang meliputi 15 jenis usaha. Mungkin salah satu jalannya adalah mensosialisasikan aturan-aturan main persaingan lewat assosiasi-assosiasi tersebut. Saat ini adalah waktu yang terbaik untuk membuktikan bahwa persaingan yang sehat akan menghasilkan produsen yang efisien, yang akan memenangkan pertempuran di pasar. Sambil menunggu KPPU bergerak, para konsumen sekalian, ingatlah bahwa Indonesia sudah punya UU No. 5/1999. Sudah punya semangat anti monopoli.
***

situs nir-laba untuk karya tulis
ceritanet

kirim tulisan
©listonpsiregar2000

sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar