sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar

edisi 10, Senin 23 April 2001

    ceritanet                                                                                              tentang ceritanet
                         situs nir-laba untuk karya tulis

esei Perubahan Konstitusi dan Demokrasi
Bambang Widjajanto

Setengah abad lalu, ketika banyak bangsa melepaskan diri dari penjajahan, konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar yang memberikan dasar identitas dan legitimasi baru bagi sang penguasa baru. Satu-dua dekade belakangan ini, konstitusi --bagi negara yang baru menumbangkan rezim diktator dari bangsanya sendiri-- dimaknai sebagai era baru menuju sistem kekuasaan yang demokratis. Tapi nampaknya, jalan yang tengah diretas Indonesia melalui perubahan konstitusi justru mengarah pada pembentukan supremasi legislatif yang jelas berbeda dengan pembentukan sistem kekuasaan demokratis.

Secara umum, jika bicara soal Konstitusi bisa jadi memang tak menarik. Dalam konteks Indonesia, lihat saja dari berita-berita di berbagai media ; perbincangan konstitusi hanya menjadi ecek-ecek berita. Memang bagi sebagian kalangan political scientist, konstitusi 'agak diabaikan' keberadaannya. Dasar logikanya sangat menuruti akal sehat, yaitu konstitusi hanya memuat kumpulan teks, sementara permainan politik acapkali tidak didasarkan atas aturan di dalam konstitusi, sebab konstitusi kerapkali tak diperlukan dalam perebutankekuasaan. Contoh paling kongkrit bisa dilihat dalam kasus di Filipina dan Indonesia. Diktator Marcos dan Suharto ditumbangkan bukan karena aturan yang tersebut didalam konstitusi.

Bahkan bagi sebagian kalangan hukum, konstitusi hanya dimaknai sebagai ketentuan normatif yang mengatur relasi antara suatu institusi dan warga negara di dalam suatu pemerintahan. Hingga tak begitu berarti bagi kepentingan langsung persoalan penegakan hukum sehari-hari; juga tak begitu perlu untuk diperdebatkan apakah penegakan hukum itu akan berkaitan erat dengan format dan struktur kekuasaan yang seharusnya diatur di dalam konstitusi. Berpijak dari faktor ini, maka bisa jadi bicara konstitusi seolah bicara soal fiksi, karena tak langsung menyentuh persolan sehari-hari. Atau mungkin malah bicara sesuatu yang kurang berarti.

Fakta diatas mungkin ada benarnya, apalagi jika diletakkan dalam konteks transisi Indonesia. Lihat saja, pemberitaan perseteruan Gus Dur dan beberapa kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberitaan cenderung meliput pertikaian politiknya saja, dan perseteruan itu dianggap tak berkaitan dengan problem format kekuasaan, dimana konstitusi yang ada memang tak mengatur bagaimana mengelola konflik seperti itu. Sehingga solusi yang ditawarkan hanya berkisar pada kompromi politik saja, ketimbang mendesain suatu sistem kekuasaan yang bisa mengelola konflik antar lembaga kekuasaan. Disatu sisi, dinamika intensif antar lembaga negara memang penting, namun alau itu tak berarti terus terjadi konflik yang berkepanjangan dan tak terselesaikan

Itu sebabnya tak ada diskursus yang diperdebatkan secara mendalam untuk menyusun suatu format politik guna mengelola konflik antara institusi negara secara demokratik. Diskursus itulah yang tidak masuk ke dalam perubahan konstitusi yang terjadi di Indonesia. Juga, tak terlihat ada usaha yang komprehensif, agar rakyat mempunyai akses untuk mengontrol otoritas kekuasaan agar tidak berbuat sewenang-wenang. Kesemua soal itu, nampaknya tak begitu penting untuk didesakan di dalam perubahan konstitusi. Akibatnya, perubahan konstitusi menjadi isu yang tak diminati dan dianggap tak berarti bagi masa depan Indonesia.

Padahal, konstitusi boleh jadi merupakan 'power maps' dari format dan struktur politik suatu kekuasaan. Karena disanalah diatur bagaimana suatu kekuasaan bekerja didalam suatu pemerintahan. Dimana, struktur, sistem, karakter serta bekerjanya suatu mekanisme kekuasaan, bisa diformat dan dilacak melalui konstitusi. Bahkan perangkat lunak kekuasaan berupa ideologi atau filsafat suatu negara, seharusnya juga bisa ditemukan melalui konstitusi. Juga, di dalam konstitusilah, pembatasan kekuasaan suatu pemerintahan diatur secara limitatif, selain hubungan antara institusi negara. Dari sini kelak juga bisa dilacak apakah sistem kekuasaan suatu negara mengakomodasi sistem pemerintahan yang bercirikan check and balances sistem.

Secara umum hendak dikatakan bahwa konstitusi seharusnya mengatur dan memuat kerangka organisasional suatu kekuasaan, ketentuan hukum dasar suatu pemerintahan dan aturan-aturan yang menjamin hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Singkatnya, konstitusi menjadi hukum dasar yang mengatur suatu mekanisme kekuasaan bekerja dan kekuasaan itu harus diarahkan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Pada titik inilah, sistem kekuasaan mungkin bisa disebut sebagai demokratis.

Kalau konstitusi dimaknai seperti hal diatas, maka terlalu riskan dan sangatlah naïf bila perubahan konstitusi di Indonesia hanya diserahkan pada kelompok tertentu yang justru mempunyai vested interest untuk kepentingan kelompoknya saja. Apalagi mereka tidak secara sungguh-sungguh mewakili kepentingan seluruh rakyat karena sistem pemilihan anggota Dewan --yang sebagian besarnya menjadi anggota Majelis dan secara normatif punya kewenangan merubah konstitusi-- tidak dipilih langsung oleh rakyat sang pemilik kedaulatan sejati.

Ada kemungkinan, kendati harus dibuktikan, beberapa kalangan Dewan secara sengaja memonopoli proses perubahan konstitusi. Argumen normatif yang selalu diajukan adalah Pasal 3 Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000, dimana perundangan itu secara tegas menyatakan bahwa perubahan konstitusi dilakukan oleh MPR. Dalam perspektif positif, motif dibalik tindakan monopoli adalah mengembalikan proporsi atas fungsi dan kewenangan parlemen di dalam format dan sistem pemerintahan. Karena hampir lebih dari tiga dekade, Dewan hanya menjadi instrumen politik bagi kepentingan eksekutif saja. Dalam perspektif lain, ada indikasi kuat kini terjadi suatu proses yang disebut sebagai supremasi legislatif. Proses seperti ini, mungkin saja secara potensi sama tidak baiknya dengan eksekutif heavy yang pernah terjadi selama tiga decade lalu.

Untuk membuktikan sinyalemen ini, beberapa indikasi bisa dilihat dari proses Perubahan Pertama Konstitusi tahun 1999. Dari 9 pasal perubahan, 6 pasal perubahan berkaitan dengan peran dan kewenangan DPR dan MPR. Keseluruhan proses perubahan itu mengeliminasi berbagai kewenangan presiden disatu sisi, namun memperluas kewenangan dewan disisi lainnya. Cilakanya lagi, perubahan ini tidak berpretensi menciptakan check and balances sistem diantara lembaga tinggi negara. Begitupun di dalam Perubahan Kedua Konstitusi, ada sekitar empat tema perubahan, yaitu : soal hak asasi, otonomi pemerintahan daerah, pertahanan dan keamanan negara serta soal wilayah, lambang negara dan warga negara.

Dalam perubahan ini, ada sekitar 5 pasal yang kian mengukuhkan berbagai kewenangan dari Dewan. Sebut saja misalnya, dewan akan mempunyai berbagai hak lain yang akan diatur oleh Undang-undang selain yang telah disebutkan secara limitative dalam konstitusi seperti: hak interplasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas, selain mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara, pemberhentian anggota Dewan akan diatur dalam undang-undang (yang tak jelas kapan akan dibuat).

Melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, hak untuk melakukan Judicial Review atas ketentuan perundangan yang lazimnya dimiliki oleh lembaga judikatif diambil alih oleh MPR. Pasal 5 Ketetapan diatas menyatakan bahwa MPR lah yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD dan Ketetapan MPR, sedangkan MA hanyalah menguji peratauran dibawah Undang-undang.

Berbagai fakta diatas menunjukan bahwa parlemen dengan segala kewenangan yang melekat pada dirinya, tengah mengarahkan proses rekonstruksi politik melalui perubahan konstitusi menuju supremasi legislatif, dengan mengabaikan pembentukan sistem kekuasaan yang mengarah pada check and balance sistem. Itu sebabnya, dalam dua perubahan konstitusi yang telah dilakukan, tidak ada satupun mekanisme yang bisa mengontrol kewenangan anggota dewan; dan itu artinya rakyat tak memiliki akses untuk mengontrol penyalahgunaan kewenangan yang kelak dilakukan anggota dewan dan majelis.

Kalau fakta-fakta diatas bisa digunakan untuk memperkuat sinyalemen bahwa memang kini terjadi suatu tendensi yang mengarah pada supremasi legislatif, maka jelas kalangan Dewan dan Majelis akan mengeliminasi segala kepentingan yang berusaha untuk mempersoalkan kewenangannya di dalam melakukan perubahan atas konstitusi. Karena dengan begitu, parlemen akan bisa mengontrol proses perubahan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jadi, dengan begitu, parlemen secara sadar akan menolak segala usaha yang menginginkan proses perubahan konstitusi tidak ditangani oleh mereka. Padahal, perubahan konstitusi yang dilakukan di Thailand dan Philipina, justru dilakukan oleh bukan kalangan parlemen. Partisipasi publik didorong untuk merancang dan mengambil keputusan di dalam perubahan konstitusi.

Sedangkan hal lain yang berkenaan dengan apakah supremasi legislatif itu bertentangan dengan sistem kekuasaan yang demokratis tentu harus dielaborasi lebih jauh lagi. Tapi yang pasti, dua perubahan konstitusi yang telah dilakukan dan tendensi yang mengarah pada supremasi legislatif tu telah mengabaikan pembentukan sistem kekuasaan yang bercirikan check and balances. Padahal, sistem ini menjadi salah satu ciri dalam pembentukan sistem kekuasaan yang demokratis. Kalau begitu ada indikasi kuat MPR --melalui Badan Pekerja MPR, kususnya Panitia Ad Hoc II-- telah gagal mengemban amanat untuk melakukan perubahan konstitusi guna menciptakan sistem dan format kekuasaan yang demokratis.

Kalau begitu, kita semestinya tahu apa yang harus dilakukan!
***

situs nir-laba untuk karya tulis ceritanet

kirim tulisan
©listonpsiregar2000

sampul | cerpen | sajak | novel | esei | laporan | memoar | terbitan | komentar