ceritanet

cerpen Ada KKR di Meja Makanku
Liston P. Siregar

“KKR ini jauh berbeda dari KKR di negara-negara lain,” katanya.
Aku masih mau menyerap, tapi istriku langsung nyelutuk, “KKR itu apa sih?”
“ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,” jawabnya.
“ Seperti yang di Afrika Selatan,” tambahku, supaya lebih nangkap. “Ok,” jawab istriku sedikit agak paham.
“ Tidak, jelas tidak sama. Amat beda,” sergapnya keras dan tajam.

Belasan tahun lebih tidak bertemu, Lina tak banyak berubah. Lebih gemuk sedikit, tapi potongan rambut masih sama seperti jaman kuliah dulu; lurus, pendek dan praktis. Gaya berpakaian juga tetap senada; jins dan hem warna-warna dasar --walau ada tambahan kecil; asesoris kaca mata hitam yang tergantung di saku kanan atas. Sedang karakternya, aku yakin malah menjadi-jadi. Makin keras, makin terus terang, makin tajam, dan makin anti omong kosong.

Selepas kuliah, kami praktis putus kontak. Aku mendengar dia jadi pegiat LSM di kota asalnya, Solo, sedang aku berangkat ke rimba belantara Jakarta mencoba menelusuri karir jurnalistik. Tahun 1990an awal kami bertemu sekejap di sebuah seminar tentang kekerasan atas anak jalanan. Dia salah seorang panitia dan juga pembicara, aku wartawan junior. Dia sibuk mengatur sana sini, aku lontang-lantung mencari angle berita. Kami bertukar nomor telepon, yang belasan tahun tak pernah digunakan.

“Sorry kalau terlalu bodoh, tapi apa bedanya?” tanyaku rada malu. Seorang redaktur desk nasional di harian terbesar di negara berpenduduk 200 juta --yang selama 60 tahun naik turun secara politik, budaya dan ekonomi-- tidak tahu masalah KKR.
“ Konsep KKR yang sekarang ini belum apa-apa sudah mengutamakan amnesty. Jadi para pejabat tinggi kehakiman pergi jalan-jalan ke Afrika Selatan untuk study banding dan pulang-pulang yang mereka bawa... yang mereka tiru...cuma amnestynya.”
“ Tapi bukannya memang itu salah satu tujuaannya. De Klerk mendapat pengampunan,” bantahku sok tahu.
“ Ya, setelah persidangan panjang dan setelah dinyatakan bersalah,” tantangnya.

Aku diam kembali mencoba menyerap. Suaminya --seorang pria Inggris yang beberapa tahun lalu pernah magang belajar Bahasa Indonesia di koran kami-- asyik main domino dengan kedua anakku. Istriku berupaya ikut pembicaraan kami. Meja makan yang tidak terlalu besar, ternyata bisa juga rapi terbagi dua; KKR dan domino. Keduanya sama seru.

“Apakah bukan seperti itu yang dimaui?”
“ Sama sekali tidak. Konsep yang ada sekarang hanya ingin mempertemukan korban dan tersangka satu per satu di ruang tertutup, dan tersangka minta maaf sedang korban memberi maaf. Urusan tersangka langsung beres, tapi korban masih harus berjuang untuk mendapatkan kompensasi, entah berapa tahun lagi dan entah dapat atau tidak,” jawabnya.
“ Mungkin,” tanggapku berhati-hati, “konteks budayanya masih belum terlalu pas. Rasanya tidak ada tradisi di masyarakat kita untuk secara terbuka mengorek-ngorek kesalahan masa lalu.”
“ Memang itulah selalu yang jadi alasannya, KKR itu konsep Barat, tidak sesuai dengan budaya, tidak berorientasi pada masa depan. Tapi apakah para korban harus menderita terus dengan stigma yang mereka derita selama bertahun-tahun, dan budaya seperti apa pula yang membunuhi kawan sendiri, memenjarakan kawan sendiri. Kenapa 40 tahun kemudian baru bicara budaya.”

Rencana kedatangan Lina dan suaminya cukup mengagetkan. Setelah tak ada komunikasi selama belasan tahun, tiba-tiba saja suaranya nongol. “Suamiku tiba-tiba ingat kantormu, dan tahulah kalau kami dua kenal kau. Dunia memang kecil, jadi kami mau ketemu,” katanya ketika menelepon ke kantor dua hari lalu. "Akhir pekan, kalian kosong?”

Waktu kuliah dulu, aku dan Lina tidaklah berkawan akrab. Menurutku, dia terlalu liar, tak bisa diatur, selalu lain sendiri, dan agendanya njelimet. Menurutnya, aku terlalu steril, hanya berkutat di kehidupan kampus; mengelola majalah kampus, bikin kelompok diskusi, ikut seminar sana sini, hadir di setiap ruang kuliah –“Kewiraan saja kau dapat B,”-- dan tamat tepat waktu dengan Indeks Prestasi 2,8 –cukup untuk memenuhi syarat jika ingin melanjutkan ke program S2.

Yang paling kuingat adalah ketika kami bertengkar hebat karena dia --sebagai salah seorang reporter majalah kampus-- ngotot mau memasukkan laporan unjuk rasa penghuni liar di pinggir rel kereta dekat stasiun Tawang, Semarang, ke majalah kampus. “Ya nggak relevan,” tegasku. Dia berkeras karena laporannya itu, katanya, mau dibedah dengan analisa jaringan sosial. “Selama puluhan tahun mereka tinggal di situ, mau digusur, tapi masyarakat marginal ini ternyata bisa mengkonsolidasi opininya, bisa mengelola ekspresi opininya dan sekaligus memfasilitasinya.”

Kami berdua berdebat keras di kantor kecil, di samping kantor Senat dan beberapa orang dari kantor sebelah melongok –antara ingin tahu dan melempar isyarat teguran agar suara kami diperkecil. Lelah melayani perdebatannya, sore itu juga aku undang semua pengurus majalah kampus dan kami voting. “Jadi kau kirim saja ke harian umum,” saranku ketus. “Kau pasti lebih tahu dari aku kalau koran umum tidak akan mungkin memuatnya. Majalah kampus inilah satu-satunya peluangnya tapi langsung kau bunuh. Dasar pengecut steril!”

Belasan tahun kemudian, di meja makan rumahku, aku lebih bersimpati padanya. Sebagai salah seorang tamatan Publisistik di universitas daerah, maka jabatan redaktur desk pada usia 42 tahun di sebuah koran nasional bertiras terbesar cukuplah untuk digolongkan ke dalam kategori berhasil. Aku kawin, dikarunia dua anak, mampu mencicil rumah dan mobil. Sedang dia baru menikah pada usia 41 tahun, dengan pegiat LSM asal Inggris, lompat dari rumah kontrak yang satu ke yang lain, datang ke rumah kami dengan naik bis nyambung dua kali, ditambah jalan kaki 500 meteran melewati jalan tanah yang kering kerontang. Dengan parameterku --yang sebenarnya amat picik—aku seperti terbeban untuk bersimpati padanya.

“Jadi apakah KKR Afrika Selatan yang ideal?”
“ Tidak juga karena KKR Afrika Selatan dibentuk dengan semangat kompromi politik dalam era transisi.”
“ Apakah itu berarti KKR kita harus sampai pada penghukuman.”
“ Bukan, kalau itu asumsi dasarnya juga tidak tepat. Sebaiknya KKR memberi kesempatan kepada para korban guna mengungkapkan versinya, juga ada sebuah komisi investigasi independen yang bertugas mengumpulkan fakta-fakta. Selama ini tidak pernah kita dengar versi korban, padahal hampir semua dipenjara di Pulau Buru tanpa kesalahan apapun. Berapa pula yang mati diganyang begitu saja… Tapi kalian sendiri apa tidak tertarik memberitakannya?”
“ Sudah pernah dimuat, tapi repotnya kami memang harus berpikir dalam kerangka news peg. Dan hampir setiap seminar dan diskusi KKR kami muat,” belaku.
“ Tapi cuma berita dan bukan penjelasan apa kelemahan dari konsep KKR yang berkembang sekarang ini. Masyarakat hanya tahu ada KKR, tapi mereka tidak mengerti bahwa KKR ini justru mengorbankan kembali para korban”

Aku sendiri punya cukup alasan untuk bersimpati dengan apa yang disebut korban peristiwa G30S/PKI. Tak lama setelah Presiden Soeharto jatuh, hasrat ingin tahu mendorongku ikut menemani reporter deskku untuk mewawancarai seorang mantan dokter yang dipenjara selama 21 tahun di Pulau Buru. Keluar dari penjara, Ibu Salami bertekad mengumpulkan data sebanyaknya tentang para tapol dan napol 1965. Di ruang tamu rumahnya yang sempit, di sebuah kawasan perumnas di salah satu pelosok Bekasi, Ibu Salami ditemani seorang keponakannya menerima telepon, fax, dan surat dari seluruh Indonesia. Di buku merah tebalnya yang selebar kertas folio, terlihat daftar yang semakin panjang.

Pada usia 69 tahun, sewajarnya dia tinggal menikmati hari-hari bersama cucu, tapi juga sama sekali tidak ada nada kemarahan yang terlintas sedikitpun dari wajah dan suaranya. Yang dia lakukan terlihat seperti panggilan takdir, yang tak bisa dipungkiri lagi selain mengalir ditekuni. Dua puluh satu tahun dia habiskan di Pulau Buru, dan hanya setengah dari masa itu saja sudah bisa digulirkan untuk menikah, punya dua anak, dan bermetamorfosa dari reporter menjadi redaktur –atau naik gaji hampir tiga kali lipat. Sore itu juga, begitu keluar dari pintu rumah Ibu Salami aku bertekad tidak akan mengeluh lagi jika terperangkap macet, dan berhasil!

Aku juga ingat seorang pamanku, mantan seorang dosen di Medan, yang mendekam di LP Binjai selama 15 tahun lebih hanya karena disebut-sebut ‘terlibat G30S/PKI.’ Kami sekeluarga sayang padanya dan tahun 1994, aku undang dia dari Medan untuk hadir ke pesta perkawinanku di Jakarta, lengkap dengan tiket. Tapi tanteku datang sendirian; ‘pamanmu kurang sehat.’ Bapakku masih agak sedikit terus terang; ‘dia bilang terlalu repot kalau datang.’

Aku tahu dia tidak mau datang karena kuatir predikat bekas Eks Tapol, ET, di KTPnya bisa-bisa akan mempengaruhi karirku di sektor media massa, yang ketika itu harus bersih total dari bau G30S/PKI, yang langsung ataupun tidak langsung. Sampai sekarang, hatiku rasanya masih tergores membayangkan suasana ketercabikan dan ketakutan akibat dari yang dimomokkan oleh Orde Baru sebagai G30S/PKI.

“Maaf kalau aku terlalu praktis, tapi mungkin ada semacam kendala untuk tidak menangani G30S/PKI sebelum insiden kekerasan negara yang lebih baru belum tersentuh. Mungkin akan lebih gampang mensosialisasikan jika insiden kekerasan 1998 atau Tanjung Priok ditangani dulu,” aku mencoba menawarkan cara pandang lain.
“ KKR ini bukan hanya untuk 1965, juga bisa untuk 1998, untuk Tanjung Priok, untuk Sampang, untuk Lampung. Bukan hanya 1965.”
“ Tapi yang sekarang kan untuk 1965 dan, seperti kau bilang tadi, jadinya agak dipaksakan. Kalau memang tidak urgen, dimentahkan saja lagi dan dikasih waktu lebih panjang.”
“ Korban 1965 itu semua sudah tua, dan sebentar lagi mereka akan meninggal. Kesempatan mereka tidak banyak lagi. Jadi KKR 1965 ini perlu dan amat mendesak. Jangan sekedar ada,” tegasnya.
“ Apakah itu tidak bisa dilihat sebagai hambatan. Bukan aku setuju…tapi anggapan bahwa para korban dan pelaku sudah semakin tua membuat semacam kesadaran bahwa toh semuanya akan segera hilang. Bukan berarti aku setuju, jangan salah sangka, tapi mungkin begitulah cara berpikir mayoritas.”
“ Begini. Ini sebenarnya bukan sekedar rehabilitasi para korban dan hukuman para pelaku. Tapi pelurusan sejarah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tahun 1965 supaya tragedi berdarah yang, katanya, membunuh sampai 2 juta orang tak berdosa, kelak tak berulang lagi. Kau tahu nggak bahwa aksi 1965 itu menjadi cikal bakal dari seluruh kekerasan negara yang ternyata berulang kembali di Tanjug Priok, di Lampung, di Trisakti, di Semanggi, di Papua, di Aceh. Perilaku buruk TNI dan intelijen mendapat legitimasi dari sana, dari tahun 1965, dan bertahan sampai sekarang, tahun 2005. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, bagaimana mau mengatasinya di masa depan nanti.”

Aku selalu menghadapi kesulitan jika dihadapkan pada pilihan-pilihan ideal atau praktis. Seorang teman mengatakan situasi itu mestinya dilihat sebagai kelebihan –“kau selalu punya kesempatan untuk melihat dua sudut pandang,” katanya. Tapi aku lebih sering tak nyaman dan bingung. Bahwa kemudian ada jalan keluar, biasanya lebih karena dialirkan begitu saja, bukan sebuah solusi yang dikelola dengan rapi. Mungkin itu pula yang membuat aku sering cemburu pada orang-orang seperti Lina, yang seratus persen yakin idealismenya akan kelak terwujud tanpa mau perduli kenyataan praktis. Di sisi lain aku juga cemburu pada seorang kawan yang pada usia 40 tahun sudah jadi Direktur Utama salah satu BUMN karena, begitulah pengakuannya, tinggal mengiyakan atasan saja. Hidup mereka –baik yang di sisi kiri maupun kanan— terasa lebih mudah dan menyenangkan.

“Tahun ini, peringatan 40 tahun G30S/PKI. Mungkin perlu kalian buat laporan khusus,” sarannya.
“ Mungkin bisa, tapi coba kalian juga bikin acara apalah, supaya ada news pegnya, jadi tidak ujuk-ujuk…” saranku pula.
“40 tahun itu pegnya,” tekannya.
“ Ya bisalah,” aku mencoba lepas sedikit dari tekanannya.
“ Aku bisa bantu kalau mau wawancara para korban. Aku juga bisa kasih laporan penggalian beberapa kuburan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada juga cerita sampingan menarik. Banyak tahanan di Pulau Buru yang dulu belajar akupunktur dan karena tidak ada kegiatan lain mereka jadi ahli. Di Yogyakarta banyak ahli akupunktur yang alumni Pulau Buru. Kan menarik,” desaknya lagi.

Segera terbayang wajah pemimpin redaksi, dan di belakangnya ada bayang-bayang hitam wajah pemilik koran kami, yang diam-diam dipanggil Paman Gober oleh para reporter junior, yang menurut mereka “pasti tunduk menyembah sama kekuatan apapun yang bisa menjadi potensi ancam bagi kelanjutan bisnis medianya.”

Aku coba menenangkan diri, bahwa suasana tahun 2005 sudah jauh lebih bernuansa reformasi sehingga mungkin akan lebih mudah meyakinkan pemimpin redaksi untuk minta petunjuk ke Paman Gober. Tapi ingin rasanya aku bangun besok pagi dan sudah melupakan segala hal yang berbau KKR, atau keluar dari ruang rapat dengan membanting pintu tanpa pernah kembali lagi.

“Kami harus pulang sekarang,” kata Lina seperti sengaja melepasku ke malam panjang yang tidak nyaman.
“ Iyalah, terimakasih sudah mau datang.”
“ Jangan lupa, laporan khusus untuk peringatan 40 tahun. Tak banyak lagi kesempatan para korban, jadi sebelum KKR terbentuk resmi harus dikasih tekanan terus,” tekannya lagi sebelum pulang.

Kami berempat mengantarkan mereka berdua ke pintu gerbang, sedang tawaran mengantar ke halte bis di jalan raya mereka tolak.

Ketika hendak masuk kembali ke dalam rumah, aku lihat sepintas pantulan wajahku di kaca jendela. Aku berhenti sebentar, mengamati lebih dekat uban yang sudah jauh lebih banyak dari rambut hitamku.
***